Jakarta –
Utang pemerintah di permulaan Presiden Prabowo Subianto menjabat tepatnya per 31 Oktober 2024 meraih Rp 8.560,36 triliun. Jumlah itu naik Rp 86,46 triliun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 8.473,90 triliun.
Seiring jumlah utang yang naik, rasio utang kepada produk domestik bruto (PDB) juga naik menjadi 38,66%. Sementara, pada bulan sebelumnya tercatat 38,55%. 
“Rasio utang per selesai Oktober 2024 yg tercatat 38,66% kepada PDB, tetap konsisten tersadar di bawah batas kondusif 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 ihwal Keuangan Negara,” tulis Kementerian Keuangan dalam buku APBN KiTA, dikutip Kamis (28/11/2024).
| Baca juga: Utang 70.000 UMKM Sudah Siap Dihapus Bank |
Utang pemerintah itu terdiri atas beberapa jenis merupakan berupa surat bermanfaat negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per selesai Oktober 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN merupakan 88,21% dan sisanya pemberian 11,79%.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.550,70 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 6.606,68 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 5.104,38 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.502,30 triliun.
Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta abnormal per selesai Oktober 2024 sebesar Rp 944,02 triliun, berisikan Surat Utang Negara Rp 912,61 triliun dan SBSN Rp 31,41 triliun.
Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pemberian sebesar Rp 1.009,66 triliun per selesai Oktober 2024. Jumlah itu berisikan pemberian dalam negeri sebesar Rp 42,25 triliun dan pemberian mancanegara sebesar Rp 967,41 triliun.
“Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam mempertahankan kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh alasannya yaitu itu, pemerintah konsisten mengurus utang secara cermat dan terukur dengan mempertahankan risiko suku bunga, mata uang, likuiditas dan jatuh tempo yang optimal,” tuturnya.
Per selesai Oktober 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut cukup kondusif dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 8 tahun.
“Pemerintah memprioritaskan pengadaan utang dengan rentang waktu menengah-panjang dan mengerjakan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” tutur Kemenkeu.
Simak juga Video ‘Utang Luar Negeri RI Capai Rp 5.000 Triliun Lebih, Amankah?’:
