Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komite IV DPD RI sudah menyelesaikan rapat kerja yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rapat yang terbuka untuk lazim itu tiba-tiba berjalan secara tertutup sebab kanal siaran TV yang ditampilkan di depan ruangan dan YouTube disetop.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan secara garis besar rapat itu membahas pelaksanaan APBN 2025 yang sudah didesain dengan aktivitas prioritas Presiden Prabowo Subianto, tergolong kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. 
“Tadi sudah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur budget 2025, juga yang terkait dengan efisiensi budget yang sedang kita lakukan,” kata Suahasil yang turut serta dalam rapat di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Suahasil menyebut, Sri Mulyani sudah menyodorkan terhadap para senator di Komite IV DPD RI bahwa efisiensi berencana untuk menghasilkan budget operasional pemerintah menjadi efisien.
“Dananya sanggup digunakan untuk aktivitas yang betul-betul mengembangkan produktivitas dan tadi pesan dari DPD yaitu menumbuhkan ekonomi lokal, mengembangkan UMKM dan seterusnya,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengaku mendukung kebijakan efisiensi pemerintah asalkan tidak mengusik belanja untuk sumbangan sosial (bansos) dan kemakmuran masyarakat.
“Tetap untuk kemakmuran masyarakat, dana sumbangan sosial, pendidikan, beasiswa, seluruhnya untuk itu yang disampaikan sehingga dana yang diminimalkan ini memang untuk keperluan yang lain, untuk keperluan yang lebih erat dengan urusan-urusan rakyat. Itu sehingga kami sungguh mendukung penghematan,” ucap Ahmad.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komite IV DPD RI telah menyelesaikan rapat pembahasan tentang pembahasan APBN 2025 yang tiba-tiba tertutup di tengah jalan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, rapat itu secara garis besar membahas pelaksanaan APBN 2025 yang desainnya telah disesuaikan dengan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto beserta dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Tadi telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran 2025, juga yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan,” kata Suahasil yang turut serta dalam rapat di Gedung DPD itu, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kata dia telah mengungkapkan kepada para senator di Komite IV DPD bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk membuat anggaran operasional pemerintah pusat hingga daerah efisien.
“Dan dananya bisa digunakan untuk kegiatan yang betul-betul tingkatkan produktivitas dan tadi pesan dari DPD adalah menumbuhkan ekonomi lokal, meningkatkan UMKM, dan seterusnya,” ucap Suahasil.
Sebagai informasi, rapat kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komite IV DPD RI seketika tertutup, seusai Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi membahas masalah potensi merosotnya penerimaan negara, Danantara, hingga belanja negara yang terdampak efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Mulanya, raker antara para senator dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu dinyatakan terbuka oleh Ahmad Nawardi. “Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Nawardi saat membuka rapat, Selasa (18/2/2025).
Namun, setelah ia menyampaikan kata pengantar pembukaan rapat tayangan layar di depan ruang rapat ikut mati, termasuk saluran langsung rapat di channel Youtube DPD RI.
Saat menyampaikan pemaparan pembuka rapat, Nawardi sempat menyinggung masalah sistem Coretax yang terus muncul sejak diluncurkan pertama kali ke publik oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 1 Januari 2025.
