Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan sudah mengakhiri kiprah utama dalam transisi pemerintahan baru, merupakan membagikan budget dan aset milik negara untuk Kementerian/Lembaga baru.
Seperti diketahui, dalam pemerintahan gres Presiden Prabowo Subianto terdapat beberapa kementerian gres dan beberapa kementerian dilaksanakan pemecahan.
“Dapat kita katakan seluruh pemecahan budget DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2024 ya, aset dan kantor sudah kita katakan rampung,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferesi pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Rabu (11/12/2024).
Dalam menata pembagian itu, Kemenkeu mempublikasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90 2024 ihwal Tata Cara Penggunan Anggaran dan Aset Barang Milik Negara pada Masa Transisi, untuk semua K/L yang terdampak.
“Di dalam PMK ini kita mengendalikan isyarat bab budget eksklusif diberikan ke seluruh K/L baru. Kode bab budget secara otomatis dan ini mulai berjalan,” terangnya.
| Baca juga: Baru 84,9% dari Target, Penerimaan Pajak sampai November Rp 1.688 T |
Untuk kementerian gres hasil pemecahan kementerian lama, pembagian budget dan asetnya dilaksanakan serempak dengan kementerian pengampunya. Dengan demikian, Kemenkeu menentukan Kementerian gres sanggup mengakhiri budget 2024 dan akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dengan demikian K/L pengampuh, K/L gres akan sanggup mengakhiri tahun 2024 dan merencanakan pembukuan keuangan K/L 2024 yang mau tetap diaudit oleh BPK,” tuturnya.
Dalam catatan , total Kementerian di pemerintahan Prabowo sebanyak 48. Dalam jumlah itu, sebanyak 22 kementerian merupakan kementerian gres dan hasil pemecahan.
Pembentukan kementerian dalam Kabinet Merah Putih ini menurut Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 133/P Tahun 2024 ihwal Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029.
