Daftar Isi
Jakarta –
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mengatakan 86,34 persen anak Indonesia sudah duduk di dingklik SMA, SMK, MA, atau yang sederajat. Namun, 33,21 persen di antaranya putus sekolah. 
Tingginya angka putus sekolah dinilai menjadi salah satu PR untuk sanggup meraih Indonesia Emas 2045. Merespons info ini, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN Bappenas, Amich Alhumami menyampaikan aktivitas prioritas pemerintah berupa wajib mencar ilmu 13 tahun akan dari PAUD menjadi penting, dengan penerapan yg disokong denah sumbangan pendidikan.
| Baca juga: Sekolah Bakal Kena PPN 12% Bila Memenuhi Ketentuan Ini, Cek! |
Menurutnya, pendidikan sejak prasekolah dinilai membentuk fondasi yang kuat buat anak. Dalam hal ini, anak disiapkan bagi mencar ilmu sejak dini dan semakin bisa meneruskan pendidikan.
“Diperkuat dengan denah beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang hendak selalu dilanjutkan. Anak yang tak bisa akan diakomodasi dengan PIP dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” kata Amich pada lembaga diskusi Fokus 2024 yg digelar Tanoto Foundation di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).
Amich menekankan pemerataan kanal ke pendidikan bermutu dalam wajib mencar ilmu 13 tahun serta sanggup melanjutkan ke pendidikan tinggi selaras dengan naiknya kemakmuran warga RI.
Naiknya ilmu, kecakapan, dan dan kemampuan teknis memungkinkan generasi yang memimpin RI pada 2045 bergelut di pekerjaan-pekerjaan yg memerlukan kemahiran tinggi. Pekerjaan inilah yang lalu terkonversi menjadi pendapatan lebih baik.
“Jadi penduduk RI mampu masuk ke ranah pekerjaan dengan skill menengah-tinggi, yang disebut decent job, yg memajukan kesejahteraan,” ucapnya.
| Baca juga: Soal Akselerasi Renovasi Sekolah, Mendikdasmen: Tunggu Inpres |
Pendidikan Nonformal dan Formal
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan pilihan pendidikan informal dan nonformal juga sanggup diseleksi anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di RI. Langkah ini menurutnya memungkinkan anak yang belum mujur mendapat kanal pendidikan bermutu sanggup selalu belajar.
Pendidikan nonformal tergolong kursus dan pelatihan. Sementara pendidikan informal menyerupai Paket A, B, dan C. Hasilnya sanggup diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal bila penerima didik atau siswanya lulus cobaan terstandar nasional atau internasional.
“Kami berupaya biar kanal pendidikan itu tak hanya dalam bentuk sekolah, namun juga belajar. Kerangka berpikir schooling perlu kalian perkuat dengan paradigma learning, yang itu segala meniscayakan adanya layanan pendidikan yg tak hanya mereka duduk di dingklik sekolah-sekolah formal,” ucapnya.
“Tetapi mereka dapat mencar ilmu di rumah, bisa mencar ilmu bahkan mungkin sambil mereka sedang pekerjaan dengan aneka jenis layanan pendidikan yg kita berikan buat bawah umur kalian,” imbuhnya.
Ia menyampaikan platform-platform pendidikan juga perlu dibentuk oleh semua pihak pemangku kepentingan. Sasarannya yakni bawah umur yang terkendala mengakses pendidikan bermutu alasannya yakni wilayah wilayah tinggal mereka di 3T (tertinggal, terdepan, terluar) sampai di wilayah non-3T erat Jakarta yang tak terjangkau internet dan infrastruktur teknologi pemberitahuan memadai.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) PAUD Dikdasmen, Praptono, menyertakan bahwa Kemendikdasmen telah mengidentifikasi bawah umur yang putus sekolah biar sanggup kembali ke satuan pendidikan.
Lebih lanjut, pihaknya akan memetakan pemicu anak tak sekolah dan anak putus sekolah buat ditindaklanjuti sesuai kendalanya.
Ia menjelaskan, bawah umur yang terkendala pada kanal disiapkan buat masuk pendidikan formal menyerupai SD-SMA. Kemudian anak yang tak sekolah alasannya yakni kekurangan ekonomi mesti ditindaklanjuti dengan alternatif berupa layanan pendidikan nonformal menyerupai Kejar Paket B dan C.
Akses ke PAUD
Sementara itu, data Olahan Potensi Desa 2021 KemenPPN/Bappenas mengungkapkan bahwa ada 29.830 desa dan kelurahan di RI tidak punya PAUD. Akibatnya, bawah umur lokal tak sanggup ikut wajib mencar ilmu 13 tahun.
Kondisi ini menghasilkan Pemerintah RI mengutamakan renovasi dan rehabilitasi satuan pendidikan yg sudah berdiri pada 2025, bukan membangun dari nol.
Terkait info ini, Pratono mengatakan Pemerintah RI menyebarkan kebijakan satu atap (Satap) bagi PAUD dan SD. Dalam hal ini, ruang kelas SD yang tidak terpakai alasannya yakni siswanya menyusut dimanfaatkan menjadi ruang-ruang kelas PAUD.
Video Menko Pratikno soal Beasiswa: Investasi Generasi Indonesia Emas 2045
Video Menko Pratikno soal Beasiswa: Investasi Generasi Indonesia Emas 2045
indonesia emas 2045angka putus sekolahanak putus sekolahanak tak sekolahpaudwajib mencar ilmu 13 tahun
