Deli Serdang –
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan penduduk desa untuk tidak praktis dirayu memakai jasa santunan online (pinjol) ilegal. Ia pun menyarankan agar warga desa sanggup mempergunakan forum keuangan resmi untuk mengakses pinjaman.
“Kalau dengan bank, umpamanya BRI kan ada Kredit Usaha Rakyat, lalu sanggup cari santunan untuk alat kerja keras atau menabung. Tapi apabila bicara pinjol itu hati-hati, mesti tahu cara menggunakannya,” ungkap Kepala OJK Kantor Regional Sumbagut, Bambang Mukti Riyadi di Desa Pematang Johar, Deliserdang, Rabu (9/8/2023). 
| Baca juga: Catat! Ini Tips Hindari Penipuan Modus Salah Transfer |
“Kalau tidak hati-hati nanti akan bahaya. Misalnya nanti telah sukses terus banyak uangnya diiming-imingi untuk menyimpan dana yang tidak terperinci hati-hati, aneka macam korbannya,” lanjut Bambang.
Bambang menyebutkan bahwa untuk membentuk desa memiliki ekosistem keuangan inklusif, OJK menjalankan sinergi dengan pihak Pemerintah Daerah maupun pihak perbankan.
“Kita di sini membangun ekosistem keuangan inklusif, jadi tidak cuma desa rekreasi yang mengandalkan CSR namun juga secara struktural sanggup membangun keuangan ekonomi inklusif dengan cara UMKM naik kelas ataupun tata cara cashless. Ini menjadi tugas OJK untuk membangunnya,” ujar Bambang.
Bambang lalu mencontohkan bahwa desa yang memiliki ekosistem keuangan inklusif pasti punya saling berkesinambungan antara pelaku usaha, perbankan, maupun pemerintah. Apabila hal ini sukses dilakukan, desa tersebut akan memiliki ekosistem keuangan yang sehat.
“Sejauh kita onboarding UMKM praktek, apabila telah bikinan ya buat pasarnya, pastinya ada tugas dari Pemkab langsung. Sejauh ini di saat mengatakan industri keuangan, banyak juga menyerupai pinjol ilegal, investasi ilegal. Kita mesti imbangi dongeng industri keuangan sehat dan berkelanjutan,” terperinci Bambang.
Sementara itu, CEO BRI Regional Office Medan Aris Hartanto menyebutkan, tugas perbankan cukup penting untuk membangun desa yang memiliki keuangan inklusif. Hal ini sanggup terjadi apabila ada edukasi terkait tata cara keuangan terhadap penduduk desa.
“Inikan penekanannya ekosistem, bukan cuma kita menawarkan tempat, ekosistem ini pasti lebih luas baik dari sisi edukasi, literasi keuangan, ataupun cara mengeluarkan duit secara digital, ataupun mengingatkan penduduk untuk tidak menjalankan santunan ilegal. Ini butuh edukasi,” kata Aris.
| Baca juga: Pegadaian Swasta di Sumut Salurkan Pinjaman Rp 44,8 M sampai Maret 2023 |
Berdasarkan data dari BRI Regional Officer Medan, pihaknya telah menyalurkan santunan sebesar Rp 43,9 triliun di Sumut per Juli 2023. Adapun 76,9 persen dari peminjam ialah pelaku UMKM.
“Kami mendukung 716 kluster UMKM sebanyak 4800 orang dan juga kami turut membuatkan 119 desa opsi binaan. Ini selaku wujud agar pelaku UMKM di desa-desa sanggup bikin ekosistem keuangan inklusif,” pungkasnya.
