Politisi Negarawan, Masih Adakah ?

78

Oleh : Ning Hardiawan

“The difference between a politician and a statesman is that politician thinks about the next election, while the statesman thinks about the next generation” (James Freeman Clarke,1810-1888)

Istilah politisi (politician) dan negarawan(statesman) selalu menarik untuk didiskusikan, terutama menjelang pemilu atau di tahun-tahun politik seperti saat ini. James F. Clarke, seorang penulis Amerika di abad ke XIX mengatakan sebagaimana kutipan di atas, bahwa negarawan lah yang sebenarnya memikirkan masa depan generasi dan bangsa ini. Sementara politisi ? Yang ada di benaknya adalah PEMILU dan PEMILU. Ia hanya berfikir, bagaimana caranya untuk memenangkan pemilu yang akan diikuti oleh dirinya, partainya atau tokoh yang didukungnya.

Sebenarnya seorang negarawan pastilah juga seorang politisi, karena ia pasti juga memiliki aktifitas yang berkaitan dengan politik. Namun seorang politisi, belum tentu seorang negarawan.  Dari sini bisa kita simpulkan, bukan sekedar politisi yang dibutuhkan suatu bangsa. Politisi yang negarawan lah yang dibutuhkan, karena hanya mereka lah yang betul-betul memikirikan bangsa ini serta menginginkan kemajuan bagi generasi dan bangsanya di masa mendatang.

Mari kita lihat fenomena yang kita jumpai saat ini. Sosok-sosok politisi bermunculan bak jamur di musim hujan. Selain wajah-wajah yang sudah dikenal masyarakat, muncul wajah-wajah baru yang “mendadak politisi”. Pun tak sedikit wajah-wajah lama yang muncul kembali bak pendekar turun gunung.  Wajah-wajah mereka ramai menghiasi berbagai baliho, spanduk, laman-laman media sosial dan media mainstream.  Semuanya tampak mengumbar senyum dan penampilan terbaik, untuk apa lagi bila bukan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Coba perhatikan. Dari sekian banyak politisi tersebut, mana di antara mereka yang pantas digelari politisi negarawan ?

Kita telah saksikan, bahwa praktek demokrasi liberal yang diterapkan di negeri ini, telah membangun dua kubu ekstrim, kubu petahana dan oposisi. Kita saksikan banyak politisi di kedua kubu mempertontonkan perang kata-kata yang acap kali jauh dari pendidikan politik.  Di jagad maya, selain berbagai upaya pencitraan, ujaran saling ejek dan saling sindir dengan pihak lawan terus dilancarkan. Berbagai diksi bermunculan yang kemudian dijadikan umpan untuk menjatuhkan lawan. Sebut saja diksi ‘sontoloyo’, ‘genderuwo’ atau ‘wajah boyolali’ yang viral belakangan ini. Belum lagi berbagai kartun, meme dan berita, dari yang valid hinga hoax bertebaran tak terkendali. Suasana panas. Alih-alih masyarakat yang terdidik secara politik, generasi emosional, eksplosif dan brutallah yang banyak terlahir. Sungguh suasana yang menunjukkan rendahnya taraf kecerdasan dan kedewasaan berpolitik bangsa ini.

Dari fenomena di atas, bisa kita simpulkan, politisi seperti apa yang mendominasi jagad perpolitikan bangsa ini. Benar kata seorang pengamat yang mengatakan, bahwa menemukan sosok politisi negarawan di Indonesia sama sulitnya menemukan sebutir jarum di padang pasir atau hutan belantara, saking langkanya.

Melahirkan politisi negarawan memang sulit dalam sistem yang kental dengan liberalisme dan kapitalisme seperti saat ini. Bagaimana tidak ? Bagi kapitalisme, politik adalah kekuasaan. Para politisi berebut kedudukan politik untuk kekuasaan tersebut.  Sistem yang memberikan euforia kebebasan kepada rakyatnya untuk memilih wakil dan penguasanya itu sesungguhnya telah melahirkan politik berbiaya tinggi. Dalam setiap siklus pesta demokrasi, setiap orang yang ingin mendapatkan kekuasaan, baik sebagai anggota dewan atau kepala daerah,  perlu menggelontorkan dana yang cukup besar. Dan setiap partai yang ingin mendapatkan banyak kursi, memerlukan modal untuk memenangkan orang-orangnya. Bukan lagi sekedar untuk berbagi (money politics) dengan para pemilihnya, persaingan yang keras dalam kontestasi politik saat ini mengharuskan parpol dan politisi menggunakan iklan media massa secara massif, serta menggaji konsultan-konsultan professional untuk menaikan elektabilitasnya. Itu semua tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bila mereka terpilih, pemikiran kapitalis yang telah meracuni mereka menggiring mereka untuk mengembalikan modal yang telah diinvestasikan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal tambahan untuk pemilu berikutnya. Tak heran pemikiran mereka terfokus pada pemilu dan pemilu saja.

Sebagai negeri muslim terbesar di dunia, sesungguhnya Indonesia memiliki peluang besar untuk melahirkan politisi-politisi negarawan yang dibutuhkan bangsa ini. Jumlah muslim yang besar cukup menjadi alasan untuk menjadikan Islam sebagai fondasi berfikir dan kerangka pembinaan  politik bangsa ini.

Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berbeda dengan pandangan kapitalis, di dalam Islam, politik (siyasah) adalah pengurusan umat.  Politisi menurut Islam adalah setiap orang yang memikirkan pengurusan umat  dan memastikan tercapainya kemaslahatan umat, tanpa harus memiliki jabatan publik secara formal. Politisi dalam Islam bertanggungjawab untuk mendidik masyarakat, sehingga rakyat menjadi sadar dan cerdas secara politik. Rakyat yang cerdas secara politik, akan memahami problematika yang sedang dihadapi dan bersama-sama menerapkan solusi yang terbaik,  dengan selalu merujuk kepada Islam. Selain itu, seorang politisi di dalam Islam memiliki fungsi kontrol dan memberikan kritik/masukan kepada pemerintah, bila berlaku tidak adil atau menyimpang dari hukum-hukum Allah. Meski duduk sebagai wakil rakyat (dalam Majelis Ummat), politisi dalam Islam tidak memiliki kekuasaan legislasi atau pembuatan hukum, sehingga tidak akan menjadikan kedudukannya sebagai kekuasaan atau alat untuk memperkaya diri dengan jual beli pasal seperti yang terjadi pada saat ini.

Secara spiritual, politisi negarawan memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam, karena mereka adalah orang-orang yang melakukan amar maruf nahi munkar, sebagaimana firman Allah :

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang maruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah..” (Ali Imran : 110)

Walhasil, seseorang yang memilih untuk menjadi politisi dengan kerangka Islam, akan menjadi politisi yang peduli pada nasib bangsa di masa depan, alias politisi negarawan, yang dibutuhkan setiap bangsa.

Sudah seharusnya setiap tokoh yang menginginkan kemajuan bangsa dan negeri ini untuk memikirkan pendidikan politik terbaik bagi bangsa ini, khususnya bagi generasi muda yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan umat. Pendidikan politik terbaik adalah pendidikan politik berkerangka pikir yang shahih, yakni kerangka berpikir Islam berdasarkan akidah Islam, sehingga insya Allah akan terlahir politisi-politisi negarawan yang cerdas dan akan membawa bangsa ini kepada kemuliaan serta mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang suku, ras dan agama.

Wallahua’lam bishowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.