Waspadai Upaya Pecah Belah Elemen Bangsa,  Apa Solusi Tuntasnya?

567
foto: Tribunnews

Oleh : Achmad Fathoni (Direktur el-Harokah Research Center)

     Publik patut mengecam adanya aksi penyerangan gereja dan penganiayaan menggunakan senjata tajam (sajam) jenis samurai di Gereja St. Lidwina, Jambon Trihanggo, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (11/2/2018) pagi. Akibat serangan tersebut, dilaporkan empat orang mengalami luka-luka akibat tebasan samurai. Korban luka termasuk Romo Prier yang saat kejadian sedang memimpin jalannya misa. Terlebih lagi, penyerangan terhadap tokoh agama bukan kali ini saja terjadi. Baru-baru ini, penyerangan juga terjadi pada tokoh agama Islam di Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya itu, kekerasan terhadap kelompok minoritas dan mereka yang memiliki keyakinan berbeda juga kerap terjadi. Sebagaimana diberitakan di laman www.koranperdjoeangan.com (11 Februari 2018).

     Tentu saja tragedi yang beruntun dalam beberapa pekan terakhir itu patut disayangkan oleh publik. Para perjabat negara bersuara keras menegecam tindakan brutal tersebut. Namun ada yang lebih patut disayangkan oleh publik, terutama umat Islam. Pasalnya kejadian itu seakan-akan menutup pemberitaan yang lebih heboh sebelumnya, yaitu kematian MJ ditangan densus 88, melupakan kasus pembunuhan dan penganiayaan kyai dan ustadz yang terjadi sebelumnya. Yang patut dipertanyakan adalah adanya keganjilan dari dua tragedi tersebut. Ketika korbannya adalah non-Muslim, mengapa para pemimpin kita dengan semangat dan bersuara lantang mengecam. Namun ketika korbannya ada di pihak umat Islam, para pemimpin kita diam seribu bahasa dan nyaris tak terdengar.

     Saat ulama’ pimpinan ponpes dibantai dengan sadis di dalam ponpesnya sendiri, cukup ditangani aparat setingkat Polsek dengan framing dugaan pelakunya orang gila. Padahal belum ada tindakan aparat yang memedai semisal pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat ulama’ dibunuh dengan kejam, penanganannya cukup aparat di tingkat Polres, dan dengan framing yang senada yaitu dilakukan oleh orang yang tidak waras.

     Namun sayang seribu sayang, pada saat  gereja diserang dengan korban rata-rata luka ringan tanpa ada satupun korban jiwa yang melayang, serasa satu negeri ini menjadi geger segeger-gegernya. Secepat kilat satu Kompi “Densus 88” menyerbu para pelaku yang ujung-ujungnya langsung divonis dan dinyatakan teroris, tanpa dilakukan pendalaman investigasi awal. Selain “Densus 88” Jendral Bintang Tiga Polisi (Komjen) Kabareskrim Polri dengan didampingi Panglima TNI ikut mendatangi langsung Tempat Kejadian Perkara (TKP) gereja. Bahkan pemimpin istana, orang nomor satu di negeri ini, sangat berang dan mengutuk keras aksi penyerbuan gereja tersebut. Bahkan memerintahkan semua aparat penegak hukum plus TNI untuk mengusut tuntas aksi penyerbuan yang identitas pelakunya masih menjadi pro kontra.

     Padahal, seluruh umat Islam jelas sangat mengutuk aksi penyerbuan ke dalam rumah ibadah umat katholik. Akan tetapi sunstansi persoalannya bukanlah siapa dan dari kelompok mana, namun inti masalahnya adalah adanya perbedaan perlakuan, atau yang lebih tepatnya sebagai sikap diskriminatif dan ketidakadilan dari rezim saat ini. Tentu saja fragmen ketidakadilan itu, semakin menambah luka di pihak umat Islam. Maka publik, khususnya umat Islam, tidak bisa disalahkan jika menyimpulkan bahwa rezim saat ini, benar-benar rezim yang anti Islam. Dan sangat tendensius dan menganaktirikan terhadap umat Islam. Lalu masihkah umat Islam percaya dengan sepak terjang rezim yang sangat tidak adil tersebut?

     Tentu saja tragedi pembunuhan ulama’, Kyai, dan Ustadz serta penyerangan terhadap gereja bukanlah peristiwa yang biasa, namun diduga kuat ada yang pihak yang menjadi sutradara di balik “drama horror” tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Prof Din Syamsuddin (Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat), menurutnya secara logis dapat diduga tidaklah berdiri sendiri, karena (a) terjadi hampir bersamaan, dan (b) sama-sama menyasar lambang-lambang keagamaan, baik figur-figur agama maupun tempat ibadah. Begitu pula, (c) pelakunya disimpulkan sebagai orang gila. Berdasarkan hal-hal tadi, kejadian-kejadian tersebut sepertinya dikendalikan oleh suatu skenario sistemik yang bertujuan untuk menyebarkan rasa takut dan pertentangan antar umat beragama, dan akhirnya menciptakan instabilitas nasional. Sebagaimana pernyataan tersebut dimuat di laman www.koranmu.com (Senin, 11/2/2018).

     Tentu saja, umat Islam dan umat agama lain di negeri ini tidak boleh terprovokasi saling mencurigai dan saling menyalahkan. Karena sumber masalahnya bukan pada umat Islam ataupun umat-umat agama lain. Namun ada pada rezim saat ini. Maka jika mau mengarahkan tudingan, maka sudah selayaknya tudingan itu diarahkan kepada rezim saat ini yang telah gagal memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap elemen umat beragama di negeri ini.

     Hal ini sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan perlakuan sistem Islam yaitu khilafah Islamiyah dalam mengelola kehidupan beragama bagi rakyat dan warga negaranya. Dalam sistem khilafah Islamiyah warga negara yang non-Muslim tetap diberi hak untuk hidup. Mereka dikategorikan sebagai ahlu dzimmah (orang yang dilindungi). Mereka diberi kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya. Mereka tidak dipaksa masuk ke dalam agama Islam. Tempat ibadah, kehormatan, dan darah mereka tidak boleh diusik, selama mereka mau menaati aturan hukum yang ada dalam negara khilafah Islamiyah. Hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara sama dengan warga Muslim yang lain. Publik bisa meneropong sejarah Khilafah Islamiyah dalam memperlakukan warga negara non-Muslim. Ambil contoh, gambaran yang tidak akan pernah hilang dari sejarah umat Islam adalah sejarah Andalusia di Spanyol. Ketika umat Islam berkuasa di sana (selama kurun waktu tidak kurang dari 8 abad), Khilafah membiarkan agama lain tetap hidup di sana, yang hidup damai berdampingan secara harmonis tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi.

     Hal itu diperkuat oleh pengakuan yang jujur dari sejarawan barat, T.W Arnol, dalam bukunya “The Preaching of Islam” menuliskan tentang perlakuan baik yang diterima warga non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Perlakuan terhadap warga kristen oleh pemerintahan Ottoman-selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani-telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. Kaum protestan Silesia pun sangat menghormati pemerintahan Turki Utsmani dan bersedia membayar kemerdekaan mereka dengan tunduk pada hukum Islam. Kaum cossack, yang menganut kepercayaan kuno dan selalu ditindas oleh gereja Rusia, akhirnya menghirup suasana toleransi dengan kaum kristen di bawah pemerintahan Sultan Turki. Saat Konstantinopel dibuka oleh keadilan Islam pada tahun 1453, Sultan Muhammmad II, menyatakan dirinya sebagai pelindung gereja Yunani. Penindasan atas kaum kristen dilarang keras dan untuk itu dikeluarkanlah penjagaan keamanan untuk uskup agung yang baru terpilih, Gennadios, beserta seluruh uskup dan penerusnya. Hal yang tak pernah didapatkan dari penguasa sebelumnya. Gennadios bahkan secara khusus diberi staf keuskupan oleh Sultan Turki. Begitulah pengakuan tulus dari sejarawan barat tentang keadilan pemerintahan Khilafah Islamiyah Turki Ustmani.

     Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa solusi tuntas terhadap kehidupan beragama bagi umat Islam dan umat-umat agama lain adalah meninggalkan sistem pemerintahan kapitalisme-demokrasi yang telah gagal membawa kerukunan dan kedamain dalam beragama. Kemudian seluruh elemen bangsa ini bersatu padu mewujudkan kembali Sistem Islam yaitu Khilafah Islamiyah. Karena secara konseptual dan fakta sejarah, hanya sistem Islam khilafah Islamiyah saja yang bisa mewujudkan perdamaian hakiki dan keadilan bagi semua umat manusia. Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.