Tinggalkan Demokrasi Sekarang Juga

    Oleh: Dina Dwi Nurcahyani

    Pemilu 2019 telah usai. Dengan menyisakan setumpuk pekerjaan rumah (masalah) yang kurang lebih sama dari tahun ke tahun. Berbagai dugaan pelanggaran pemilu yang mencuat semakin jelas menjadi bagian tak terpisah dari pelaksanaan pemilihan umum di alam demokrasi. Kecurangan yang TSM(B); Terstruktur, Sistematis, Massif dan (Brutal) sulit untuk bisa (mau) dituntaskan secara adil.

    Hasil penghitungan dari lembaga yang mengurusi pemilu (KPU) dianggap kubu oposisi penuh rekayasa karena banyaknya kejanggalan yang ditemukan. Kejanggalan yang mengarah pada tindak kecurangan yang menguntungkan salah satu paslon. Bahkan sejak sebelum pemilu itu dimulai, indikasi yang mengarah pada berbagai bentuk kecurangan sudah terjadi. Seperti daftar pemilih siluman, ktp yang bermasalah, ktp yang tercecer, sampai pejabat yang memihak pada salah satu paslon dan berkampanye untuknya padahal seharusnya tidak boleh dilakukan.

    Ketika masa pencoblosan dan setelahnya, dugaan kecurangan semakin telanjang di depan mata. Jejak itu ada dimana-mana. Terlalu banyak untuk bisa dihapus. Dan nampak dilakukan secara terencana.

    Belum lagi dengan banyaknya petugas pemilu yang meninggal dalam jumlah ratusan nyawa menjadi poin negative yang kian menegaskan ketidakberesan sistem pemilihan dalam demokrasi yang berjalan selama ini. Data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa. Berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5/2019), seperti dikutip Antara, jumlah korban sakit dan meninggal tersebut hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019.

    Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan urusan rakyat?

    Tak Ada Harapan Dalam Demokrasi

    Meski pemilu sudah usai, namun babak baru persaingan dua kubu masih berlanjut sampai ke MK. Proses penentuan siapa pemimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan juga diwarnai dengan dinamika politik pragmatis yang bermuara pada kepentingan kekuasaan. Deal-deal politik kepentingan, wacana bagi-bagi kursi jabatan dalam pemerintahan, politik dua kaki, sampai pindah haluan pada kubu yang kemungkinan besar memenangi pemilu bukanlah pemandangan yang aneh. Rakyat dan kepentingannya tersingkir secara perlahan.

    Lagi-lagi rakyat dikhianati oleh demokrasi. Sistem pemilihan umum langsung yang diharapkan bisa meneruskan aspirasi rakyat untuk mendapat pemimpin yang dikehendaki ternyata mengecewakan. Jauh dari harapan. Kedaulatan yang katanya di tangan rakyat ternyata kalah di tangan penguasa dan kroninya. Kekuasaan mayoritas rakyat ternyata malah dikendalikan oleh para kapitalis dan penguasa boneka.

    Memang demokrasi sejatinya tidak hanya sekedar masalah memilih pemimpin semata. Tetapi, lebih dari itu. Demokrasi seiring sejalan dengan kapitalisme bahkan ia menopang kapitalis untuk melanggengkan kekuasaannya. Demokrasi adalah alat kapitalis untuk menguasai panggung politik. Siapa yang punya modal banyak dialah yang mengendalikan kekuasaan. Tak peduli dia pejabat korup, penjahat yang menjual aset Negara atau asing-aseng sama saja. Asal berduit semua sah-sah saja.

    Karena itu meski rakyat sampai menjadi korban, para elit politik lebih peduli bagaimana kekuasaan atau kepentingan mereka tetap aman. Meski harus melakukan berbagai pelanggaran dan kecurangan, tak menjadi soal selama tujuannya tercapai. Asas ala Machiavelli, yakni menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan menjadi pedoman politisi di alam demokrasi.

    Sehingga ketika rakyat sampai berdarah-darah di hadapan aparat penegak hukum dalam memperjuangkan keadilan, pun tak akan digubris. Karena hukum juga sudah terbeli oleh kepentingan golongan tertentu.

    Padahal semua ini terjadi secara terang-terangan tetapi hukum tidak mampu memberi kepuasan bagi masyarakat untuk bisa menerimanya. Hukum yang dijalankan tidak mampu memberi rasa keadilan bagi setiap rakyat. Proses hukum berjalan berat sebelah dan seringkali tidak tuntas. Tajam bagi rakyat kecil tapi tumpul bagi mereka yang berada dalam lingkar kekuasaan. Tegas bagi mereka yang kritis terhadap penguasa tetapi lembek bagi yang mengabdi pada kekuasaan. Yang salah dibenarkan selama mau menyanjung penguasa. Sebaliknya kebenaran akan dipersalahkan dan dihabisi jika itu mengancam kedudukan penguasa.

    Jika hukum sudah tidak berpihak pada rakyat yang lemah, apalagi terhadap kebenaran, maka keadilan bagi rakyat hanya impian kosong. Tak ada pembelaan bagi kepentingan rakyat. Rakyat akan dan harus membela dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Maka, jangan salahkan rakyat jika menempuh jalan-jalan yang melanggar hukum. Karena sejatinya rakyat mencontoh apa yang berlaku di atas mereka. Rakyat bertindak sesuai dengan yang dilakukan pemimpinnya. Begitulah yang terjadi di dalam demokrasi.

    Demokrasi Cacat Dan Rusak

    Sejak kelahirannya memang demokrasi sudah cacat dan rusak. Banyak tokoh dunia yang telah menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang buruk. Aristoteles (348-322 SM) menyebut demokrasi sebagai mobocracy atau pemerintahan segerombolan orang (the rule of the mob). Dia menyebutkan demokrasi sebagai sebuah sistem bobrok karena pemerintahan yang dilakukan oleh massa, akan rentan dengan anarkisme.

    Menurut Aristoteles bila negara dipegang oleh banyak orang (lewat perwakilan legislatif) akan berbuah petaka. Dalam bukunya “Politics”, Aristoteles menyebut demokrasi sebagai bentuk negara yang buruk (bad state). Menurutnya pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok minoritas di dewan perwakilan yang mewakili kelompok mayoritas penduduk itu akan mudah berubah menjadi pemerintahan anarkis, menjadi ajang pertempuran konflik kepentingan berbagai kelompok sosial dan pertarungan elit kekuasaan.

    Plato (472-347 SM) mengungkapkan bahwa sistem Negara demokrasi akan melahirkan pemerintahan tirani. Dalam Negara demokrasi, kebebasan individual dan pluralisme politik adalah dewa yang dianggungkan. Semua warga Negara memiliki kebebasan dalam mengekspresikan aspirasi tanpa merasa khawatir akan intervensi Negara atau siapapun. Plato  mengatakan liberalisasi adalah akar demokrasi sekaligus biang petaka mengapa negara demokrasi akan gagal selamanya. Plato dalam bukunya The Republic mengatakan, “Mereka adalah orang-orang merdeka, negara penuh dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara, dan orang-orang di dalam sana boleh melakukan apa yang mereka sukai.”

    Sementara dalam Encyclopedia Britannica, Socrates menyebut dalam demokrasi banyak orang tidak senang jika pendapat mereka disanggah sehingga mereka membalas dengan kekerasan. “Orang baik berjuang untuk keadilan dalam sistem demokrasi akan terbunuh,” katanya.

    Hak-hak rakyat tercampakkan, korupsi merajalela, dan demokrasi tidak mampu memberikan keamanan bagi rakyatnya. Hingga pemikir liberal dari Perancis Benjamin Constan (1767-1830) berkata: ”Demokrasi membawa kita menuju jalan yang menakutkan, yaitu kediktatoran parlemen.”

    Thomas Jefferson (1743-1826) pun mengemukakan pendapatnya mengenai demokrasi bahwa,
    Demokrasi tak berbeda dengan hukum rimba, dimana 51 (lima puluh satu) persen bagian dari rakyat boleh mengambil hak dari 49 (empat puluh sembilan) persen bagian lainnya.”

    Sementara menurut Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Demokrasi Sistem Kufur, demokrasi mempunyai latar belakang sosio-historis tipikal Barat selepas Abad Pertengahan. Dimana situasi dipenuhi semangat untuk mengurangi pengaruh dan peran agama dalam kehidupan manusia. Demokrasi lahir sebagai antitesis terhadap dominasi agama dan gereja terhadap masyarakat Barat.

    Karena itu, demokrasi adalah ide anti agama. Ia tidak bersumber dari agama dan tidak menjadikan agama sebagai aturan dalam berpolitik dan bernegara. Urusan rakyat tidak diatur menurut bagaimana agama mengatakan. Agama dipisahkan dari kehidupan. Tidak boleh ada campur tangan agama dalam pengaturan urusan keduniaan. Maka, tak heran jika kebebasan sangat diagungkan dalam demokrasi. Kebebasan yang tanpa batas. Tetapi begitu menyangkut masalah agama, tak ada yang namanya kebebasan dalam beragama dan menjalankan praktek agama secara bebas dan terlindungi. Sungguh ironis.

    Tinggalkan Demokrasi Sekarang Juga, Beralih Kepada Islam

    Kenyataan dan fakta yang terjadi di hadapan mata, hendaknya menjadi penyadar untuk segera bangun dari buaian demokrasi yang palsu. Sudah berulangkali rakyat dibohongi dan dikhianati selama bertahun-tahun. Kini saatnya untuk segera meninggalkan demokrasi dan beralih pada sistem yang lebih manusiawi. Sistem komplit dan sempurna karena berasal dari Yang Maha Sempurna.

    Islam diturunkan tidak hanya sekedar sebagai agama ritual semata. Tetapi juga sekaligus sebagai mabda, ideology. Yang mana darinya terpancar seperangkat aturan yang lengkap. Yang akan mengatur segala urusan manusia dari awal hingga akhir. Lengkap, sempurna, sesuai fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan hati. Itulah Islam, yang bersumber dari Sang Pencipta, Allah SWT.

    Terlebih lagi bagi umat Islam, apa yang anda perjuangkan mati-matian selama ini justru membawa pada kerusakan yang lebih besar. Segeralah buang sistem rusak yang membelenggu anda sekian lama. Sungguh tak layak sistem bobrok ini diperjuangkan, apalagi manakala kehancuran yang disebabkan olehnya sudah begitu nyata dan meluas. Sudah saatnya umat Islam kembali ke habitat asalnya. Kembali kepada rumah mereka sendiri. Memperjuangkan sistem mereka sendiri, yakni sistem Islam.  Wallahu’alam bishshowab []

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.