Tarif Naik, Rakyat Kian Tercekik

15

Oleh Dian Riana Sari

Memasuki tahun baru 2020 ini rakyat telah dikejutkan dengan sejumlah tarif yang naik, dari tarif BPJS, tarif Tol, tarif parkir, tarif tiket damri. Sontak naiknya tarif berbagai layanan publik semakin membuat rakyat mengeluhkan kebijakan dari pihak pemerintah ini. Disinyalir kenaikan ini agar bisa membantu defisit negara.

Dikutip dari detik bahwa Tarif sejumlah ruas tol dipastikan akan naik pada tahun depan. Hal itu didasarkan oleh Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah menyetujui tarif cukai rokok yang baru sebesar 23%. Tarif itu akan mulai berlaku pada Januari 2020. “Kenaikan average 23% untuk tarif cukai dan 35% dari harga jualnya yang akan kami tuangkan dalam permenkeu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ditambah lagi dengan kenaikan BPJS Kelas 3: naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa, Kelas 2: naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa, Kelas 1: naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa.

Kenaikan tarif DAMRI berkisar Rp 10.000-15.000 untuk setiap rute. Adapun rute termahal adalah rute Sukabumi-Bandara Soetta yang dipatok Rp 115.000, atau naik dibanding sebelumnya Rp 100.000.

Itulah beberapa tarif berbagai layanan publik yang telah dipastikan naik pada tahun 2020 ini. Bukan semakin terjangkau tapi justru pemerintah telah menaikkannya. Sungguh ironis memang ketika susahnya masyarakat dalam mencari lapangan pekerjaan tetapi pihak pemerintah justru membuat biaya hidup semakin mahal dan sulit terjangkau masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Bila kita amati sudah bukan hal baru ketika berbagai layanan publik tiap tahunya selalu dinaikkan, sebab hutang negara yang kian menggunung hingga 5000T dan banyak sekali defisit yang terjadi dalam program layananannya seperti BPJS misalnya. Ketika banyak masyarakat yang memprotes naiknya BPJS dam tarif lain nyatanya pemerintah pun tetap menaikkan.

Jurang gaya hidup si kaya dan si miskin dalam sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini sungguh sangat nampak jelas terlihat oleh mata. Bagaimana tidak?? Ketika masyarakat yang kaya tidak merasa terbebani akan naiknya berbagai layanan publik itu tapi tidak dengan masyarakat yang kurang mampu, pasti sangat terasa dampaknya di kalangan masyarakat yang kurang mampu tentunya.

Pandangan Islam Mengurusi Urusan Umat

Bila kita telisik yang menjadi penyebab dari kenaikan tarif berbagai layanan publik itu adalah dari pengelolaan yang salah oleh negara. Dikarenakan negara telah menjual dan memberikan hak penuh kepada para pengusaha sebagai pemilik sah dari layanan publik. Seperti misalnya tarif tol. Itupun dikarenakan jalan tol sendiri sudah dijual ke asing dan aseng.

Ditambah dengan hutang negara yang kian menggunung pun jadi pemicu kenaikan tarif layanan publik. Seolah rakyat dipaksa untuk membantu negara melunasi hutang-hutang tersebut. padahal seandainya pengelolaan tersebut dikembalikan kepada aturan Islam pasti hutang negara yang berjumlah 5000T lebih itu akan terlunasi.

Itulah rusaknya sistem demokrasi yang tidak memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Berbanding terbalik dalam naungan sistem Islam layanan publik adalah hak yang diberikan negara kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Sehingga tidak ada perbedaan antara masyarakat kaya ataupun miskin semua tetaplah mendapatkan layanan publik dengan kualitas yang sama.

Layanan publik ini juga merupakan tanggung jawab negara sebagai periayah(pengurus) umat. Negara berkewajiban untuk menjamin seluruh kebutihan rakyat tanpa terkecuali. Haram nagi negara menjadikan layanan publik sebagai bisnis yang dimana seolah negara sebagai penjual dan rakyat adalah konsumen. Hal semacam ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab ini jelas bertentangan dengan hukum dalam Islam.

Sebagaimana sabda Rasulullah. ini sebagai peringatan: “Tidak ada seorang hamba yang dijadikan Allah mengatur rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya (tidak menunaikan hak rakyatnya), kecuali Allah akan haramkan dia (langsung masuk) surga.” (HR Muslim)

Maka dari itu hanyalah dengan menerapkan aturan Islam dalam sistem pemerintahan adalah solusi yang tepat dan signifikan untuk mengatasi kenaikan tarif layanan publik seperti saat ini. Sebab aturan Islam bersumber dari Allah bukanlah aturan buatan manusia. Aturan Allah pasti akan mendatangkan rahmat untuk seluruh umat manusia.

Wallahu’alam bish showwab..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.