Tambang Melenggang, Banjirpun Datang

Oleh : Aisyah ( Komunitas Menulis for Peradaban)

Banjir melanda kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, sejak Sabtu 1 Juni 2019. Praktik pertambangan dituding jadi salah satu penyebab dari bencana yang membuat sekitar 4.198 jiwa mengungsi,( Tirto.id 02/06)

Hal ini diakui oleh wakil gubenur Sulawesi Tenggara ( Sultra), ia menyebut kegiatan pertambangan dan kerusakan lingkungan menjadi penyebab banjir bandang, yang melumpuhkan kabupaten Konawe Utara . Lukman mengatakan, sejak menjadi daerah otonomi baru ( DOB ) , banjir kali ini merupakan yang terparah dan meluas hingga 6 kecamatan. ” Memang karena disana banyak aktifitas penambangan dan juga lingkungan hidup yang sudah tidak tertata dengan baik”. Kata Lukman seperti yang dikutip media lokal sultra, zonasultra com, pada 11 Juni 2019.

Aktivitas pertambangan sering tidak memperhatikan dampaknya bagi masyarakat . Keserakahan para kapitalis dalam sistem kapitalisme, memandang bahwa alam merupakan sumber daya yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan materi. Paham kebebasan individu dan kepemilikan telah membuat penguasa mempersilahkan swasta lokal maupun asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam (SDA), dengan berharap mendapatkan pajak dari situ.

Akibat dari keberadaan pertambangan, hutan- hutan yang ada di Indonesia rusak seperti di Kalimantan, Sulawesi, Sumatra dan Papua. Seperti yang dikatakan oleh kementrian Kehutanan (Kemenhut) , 70 persen kerusakan hutan akibat eksplorasi tambang. dilansir dari Republika.co.id.jakarta . Akibatnya wilayah serapan air makin sedikit, akhirnya mengundang banjir. Dan lagi- lagi rakyatlah yang harus menanggung derita.

Pada saat bencana terjadi bantuan kemanusiaan lambat dan kurang. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan logistik, pakaian, makanan dan tempat tinggal.  Itupun kalua ada yang memberikan bantuan dan untuk mendapatkannya pun dipersulit . Inilah bentuk acuhnya pemerintah terhadap rakyatnya.

Kegiatan pertambangan juga menimbulkan kerusakan pada ekosistem akibat para kapitalis yang tidak bertanggung jawab yang membawa alat-alat produksinya untuk menguras kekayaan alam di Indonesia dengan menghancurkan jutaan hektar hutan setiap tahunnya. Bahkan sampai menguras hutan lindung atau hutan konservasi seperti kasus Meratus yang dikuasai perusahaan tambang dan itu legal, berizin. ( Banjarmasin post.co.id, 28/10/2019). Kondisi tersebut sangat memprihatikan ” hubungan dekat antara para penguasa dengan para elit negara sangat memprihatikan.

Semua ini membuktikan akan keserakahan para kapitalis, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk memanfatkan hutan secara liar, tanpa memperdulikan aturan yang hanya mementingkan keuntungan materi belaka. Menyebabkan ekosistem terganggu sehingga mengundang bencana dan kerugian. Seperti, banjir dan musibah lainnya yang tidak hanya merugikan harta, tetapi jiwa pun menjadi korban. Padahal Allah SWT telah memperingatkan.

” Telah nampak kerusakan didarat dan Silaut disebabkan disebabkan karena perbuatan tangan menusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ( ke jalan yang benar)”, (TQS Ar-rum : 41)

lalu bagaimana dalam Islam. Dalam Islam hutan merupakan kepemilikan umum bukan kepemilikan individu. Sebagaimana pada hadist nabi Muhammad Saw , ” kaum muslimin akan berserikat dalam tiga hal yaitu dalam air, Padang rumput dan api.” (hadist Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah).

Adapun manajemen bencana dalam dalam Islam, prinsip-prinsip pengaturannya didasarkan pada syari’at Islam dan ditunjukan untuk kemaslahatan rakyat. Manajemen meliputi penanganan pra bencana, saat bencana dan sesudah bencana.

Pertama : membangun bendungan-bendungan untuk menampung curahan air hujan, air sungai dan lain-lain.

Kedua : memetakan daerah rawan banjir dan melarang warga membangun pemukiman didekat daerah tersebut.

Ketiga : reboisasi (penanaman hutan kembali) pemeliharaan daerah aliran sungai dari pendangkalan relokasi dan pemeliharaan kebersihan lingkungan.

Keempat : pembangunan mindset, agar mereka memiliki persepsi benar terhadap bencana dan supaya mereka memiliki perhatian terhadap  bencana, dan mampu melakukan tindakan-tindakan yang benar ketika dan sesudah.

Selain poin-poin diatas negara juga akan me-recovery korban bencana agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik selama masa pengungsian dan memulihkan kondisi psikis mereka agar tidak depresi, stres, ataupun dampak-dampak lainnya. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kebutuhan-kebutuhan vital mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan obat-obatan serta pelayanan medis lainnya. Recovery mental bisa dilakukan dengan memberikan tausiyah atau ceramah-ceramah untuk mengokahkan aqidah dan nafsiyah para korban bencana.

Kemudian recovery lingkungan tempat tinggal mereka pacsa bencana seperti kantor-kantor pemerintahan,  tempat peribadatan, rumah sakit, pasar dan lain-lain. Khilafah Islamiyyah akan memperbaiki secepa-cepatnya apabila tempat yang terkena bencana masih layak untuk diperbaiki agar masyarakat bisa menjalankan kehidupannya dengan normal.

Itulah beberapa langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menaungi bencana yang melanda di wilayah Negara Islam. Manajemen seperti ini disusun dengan berpegang teguh pada prinsip ” wajibnya seorang Kholifah melakukan ri’ayah (pelayanan) terhadap urusan-urusan rakyatnya.

Oleh sebab itu sudah saatnya mencapakan sistem kapitalisme yang hanya menimbulkan akar masalah carut-marutnya pengelolaan hutan milik umat dan saatnya kita membuka mata, hati dan pikiran kita untuk tunduk kepada syari’at Islam secara kaffah karena dengan pengelolaan Islam kekayaan hayati seperti hutan akan menjadi berkah bukan malah mendatangkan kedukaan.

Wallahu a’lam bi showab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.