Sudah Cukup! Saatnya Kembali Pada Islam

19

Oleh: Yani Wachid (#RaiseYourVoice founder)

Kabinet baru pemerintahan baru sudah terbentuk. Animo rakyat tak seantusias ketika menyambut pemerintahan baru pada periode sebelumnya. Para menteri telah ditunjuk. Banyak yang tak setuju, meski tak sedikit pula yang masih berharap pemerintahan kali ini bisa bekerja lebih baik bagi rakyat. Namun jika dilihat dari komposisi menterinya, wajar rasanya jika suara-suara pesimis bermunculan. Pasalnya kabinet sekarang ini tak bisa dilepaskan dari tarik ulur kepentingan pribadi dan golongan atau partai. Mereka yang menjadi pembantu presiden adalah orang-orang “yang berjasa” bagi kemenangannya dalam pemilu lalu, baik langsung atau tidak langsung, terlihat maupun tidak. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang tidak akan membahayakan kursi kekuasaannya, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan.

Yang agak mengejutkan, meski juga sudah bisa terbaca dari awal, adalah ditunjuknya Prabowo sebagai Menhan. Mengingat Prabowo adalah rival Jokowi dalam dua kali pemilu yang lalu. Dan partainya sendiri adalah oposisi yang kerap kali menyampaikan kritik kepada pemerintah. Tak jarang kritikan keras dilontarkan oleh oposisi ini sebelumnya. Apalagi masa-masa menjelang pemilu sampai beberapa saat setelah pemilu usai. Kita belum lupa betapa tegasnya dikatakan bahwa mereka akan selalu bersama rakyat, bahwa akan timbul tenggelam bersama rakyat. Intinya akan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil yang tertindas. Bahkan para ulama pun berada di belakang mereka mendukung. Namun, semua berubah 180 derajat kini karena kepentingan kekuasaan.

Politik Transaksional; Tak Ada Tempat Bagi Rakyat!

Begitulah politik demokrasi, tak ada yang namanya teman atau lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Dan ini terbukti sekali lagi kini. Rakyat kembali gigit jari, menelan pahitnya pengkhianatan para politisi pragmatis oportunis. Mereka yang mati-matian dibela dan didukung dengan harapan akan menyelamatkan rakyat lemah dari segala bentuk kedzaliman, justru malah asyik bergandengan tangan bersuka ria dengan rezim yang selama ini mereka sebut tidak pro rakyat.

Politik demokrasi dalam sistem kapitalisme penuh transaksi kepentingan dengan ujungnya pada kekuasaan. Deal-deal politik dilakukan agar kepentingannya bisa tercapai. Tak melihat etika, moral bahkan nilai agama pun semua ditabrak jika perlu. Semuanya demi kekuasaan. Oposisi atau koalisi, hanyalah masalah mendapat bagian dari kekuasaan ataukah tidak. Jika setuju dengan penguasa, akan dapat imbalan kekuasaan. Namun jika tak sejalan dengan penguasa karena berbedanya kepentingan, maka memilih (atau terpaksa) menjadi oposisi. Situasi ini pun bisa sewaktu-waktu berubah dalam sekejap ketika muncul tawaran atau kesempatan yang menggiurkan untuk mencicipi kue kekuasaan.

Pemilihan menteri atau pejabat negara lainnya dalam sistem demokrasi tidak berdasarkan kapabilitas, kemampuan apalagi prinsip amanah. Tetapi lebih pada prinsip bagaimana sama-sama diuntungkan antara sesama elit politik. Semakin banyak partai yang bergabung dengan pemenang pemilu, maka semakin banyak pula kepentingan yang harus diakomodir. Ketika koalisi sudah semakin gemuk, maka pertentangan berbagai kepentingan juga akan semakin kuat. Mereka akan saling bertarung demi mendapat jatah kekuasaan. Melakukan segala cara untuk mengamankan posisinya masing-masing. Jangan heran jika pada perjalanannya nanti akan muncul banyak intrik, maneuver, saling jegal, ataupun pengkhianatan diantara mereka sendiri. Karena sejatinya masing-masing dari mereka sama-sama punya banyak titik kelemahan yang bisa dijadikan senjata untuk menghabisi kapan saja waktunya. Jika sudah seperti ini boro-boro memikirkan kepentingan rakyat banyak, yang ada malah memikirkan diri mereka sendiri.

Maka tak heran jika rakyat akan selalu ditinggalkan sendirian. Semua hanya tentang kekuasaan dan kekuasaan semata. Sudah berulang kali kita, rakyat, diperdaya oleh para politisi yang haus kekuasaan. Sudah cukup rasanya kepahitan dan kegetiran karena ditinggal sendirian, dibiarkan, diabaikan, dikhianati begitu rupa ketika harapan sudah tinggi dilambungkan. Namun, pada akhirnya dihempaskan begitu saja. Cukup sudah. Ini untuk yang terakhir kalinya.

Kini saatnya rakyat harus membuka lebar-lebar mata dan pikirannya. Rakyat harus sadar bahwa berharap pada demokrasi untuk bisa menyelamatkan kehidupan dan membawa pada kesejahteraan adalah suatu angan-angan kosong. Bagai pungguk merindukan bulan. Tak akan pernah kesampaian. Para politisi dalam sistem ini sama sekali tak mempedulikan nasib rakyat. Mereka sibuk mengejar kekuasaan, menumpuk materi dan berbagai fasilitas kemewahan dunia lainnya. Sehingga kebutuhan dan kepentingan rakyat akan selalu terpinggirkan.

Karena itulah rakyat harus mencari dan melihat jalan lain yang lebih baik dan lebih pasti dalam mewujudkan harapan mereka. Dan jalan itu ada di dekat mereka, di depan mata bahkan. Jalan yang selama ini sudah seringkali ditawarkan, namun mereka tolak karena masih terperdaya oleh fatamorgana demokrasi. Jalan yang sesunggunya bisa membawa pada solusi hakiki dan menyeluruh. Bukan solusi yang parsial dan tambal sulam bagi kehidupan mereka. Itulah Islam. Yang menjadi rumah sejati rakyat ini, umat ini. Rumah yang memberikan perlindungan jiwa dan raga bagi setiap insan tanpa diskriminasi. Rumah yang di dalamnya terdapat sistem yang bisa mencakup segala sisi kehidupan. Islam yang selalu tepat untuk setiap masa dan tempat. Sistem yang tak akan pernah mengkhianati rakyatnya, justru ia akan senantiasa merawat setiap kehidupan dengan komitmen yang tinggi.

Islam Punya Kriteria Pejabat Yang Ideal

Tidak seperti dalam sistem demokrasi kapitalis yang penuh keruwetan, Islam punya kriteria yang jelas dalam memilih pejabat negara. Menurut Ibnu Taimiyyah, kekuasaan itu memiliki dua pilar utama, yaitu; kekuatan (al-quwwah) dan amanah (al-amanah). Kekuatan disini mencakup mampu dan memiliki kapabilitas dalam segala urusan. Sedangkan amanah artinya memiliki rasa tanggung jawab yang dilandaskan pada ketakwaan kepada Allah, tidak gentar kepada manusia. Senada dengan Ibnu Taimiyyah. Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa pejabat negara harus memiliki tiga kriteria penting; al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan al-rifq bi ar-ra’iyyah (lemah lembut terhadap rakyat).

Al-quwwah, maksudnya adalah kekuatan aqliyyah dan nafsiyyah. Seorang pemimpin atau penguasa harus memiliki kekuatan akal yang menjadikannya mampu memutuskan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan syariah Islam. Menjadi penguasa atau pejabat negara sudah pasti akan mengurusi banyak urusan rakyatnya, karena itulah diperlukan sosok yang kuat secara akal dan sekaligus kuat secara nafsiyyahnya (kejiwaannya). Misalnya tidak mudah emosi, tidak tergesa-gesa, atau gampang mengeluh.

At-taqwa, maksudnya adalah bahwa memiliki rasa takut kepada Allah, takut menyimpang dari perintah Allah. Sehingga penguasa atau pejabat negara yang memiliki ketakwaan kepada Allah akan senantiasa amanah dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ia akan sekuat tenaga untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Takut membuat rakyatnya menderita atau terdzalimi, karena ia tahu konsekuensi memegang kekuasaan adalah berat.

Sedang al-rifq bi ar-ra’iyyah, maksudnya adalah bisa bersikap lemah lembut kepada rakyatnya. Ini sesuai dengan yang diteladankan oleh Rasulullah. Penguasa atau pemimpin yang seperti ini akan dicintai oleh rakyatnya. Bukan malah menjadi sosok yang merasa lebih tinggi daripada rakyatnya. Begitu kerasnya menerapkan aturan dan kebijakan sesukanya. Harus selalu benar, tidak boleh dikritik dan sejenisnya. Justru sebaliknya, bisa mengayomi, merangkul seluruh rakyat, penuh kasih sayang sekaligus tegas sesuai syariah.

Sejarah mencatat betapa luar biasanya Islam dalam mengatur kehidupan manusia, mengurusi setiap kebutuhannya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua ditata dengan baik dan penuh kasih sayang. Mulai dari urusan dalam rumah sampai urusan negara, semua dikelola dengan serius dan sungguh-sungguh. Mulai dari memilih pasangan sampai memilih pemimpin atau pejabat, semua ada aturannya. Penguasanya benar-benar bekerja melayani rakyatnya. Motivasinya adalah mengharap ridho Illahi, bukan kekuasaan fana duniawi. Karena sadar bahwa amanah kekuasaan sungguhlah berat, dunia akhirat pertanggung-jawabannya. Sehingga tidak main-main dalam menjalankan kekuasaan. Tak gampang berubah atau terbujuk kesenangan materi yang tak abadi.

Peradaban Islam yang gemilang bukanlah isapan jempol atau dongeng pengantar tidur belaka. Bahkan dunia sangat mengakui dan berterima kasih padanya atas kontribusi Islam pada peradaban umat manusia. Ia nyata pernah terjadi di masa lalu selama kurang lebih 13 abad lamanya. Bukan waktu yang sebentar jelas. Sehingga sampai kini pun jejak-jejaknya masih bisa dilihat dan dirasakan. Peninggalannya tersebar di penjuru dunia. Mulai dari bangunan fisiknya, dasar-dasar ilmu pengetahuan, hukum, sastra, budaya sampai pada sistem politik dan pemerintahannya. Semuanya bernilai tinggi karena berlandaskan pada dasar yang kuat dan kokoh. Yakni pada aqidah Islam yang memancarkan aturan kehidupan karena berasal dari zat Yang Maha Tinggi, Allah Sang Khaliq, Pencipta Alam Semesta. Maka adakah aturan yang lebih tinggi selain aturanNya? Pantaskah manusia membuat aturan sendiri seenaknya? Jawabannya sudah pasti “Tidak”. Karena manusia adalah makhluk yang lemah, maka setiap apa yang dihasilkannya juga pasti lemah dan banyak kekurangannya.

Maka dari itu tinggalkan segera demokrasi, campakkan kapitalisme, sekulerisme, liberalisme dan semua aturan buatan manusia lainnya. Karena semuanya itu sudah terbukti rusak dan membawa kehancuran pada umat manusia dan kehidupan. Saatnya beralih pada sistem yang hakiki, yaitu Islam. Hanya Islam yang akan bisa memperbaiki dan menghentikan segala kerusakan yang terjadi. Karena hanya Islam satu-satunya yang bersumber dari Sang Pemilik Kehidupan, Allah SWT. Yang akan mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam bish-shawab[]

********

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.