Sistem Zonasi PPDB Solusi Pemerataan Pendidikan ?

Oleh : Puji Yuli  (Women Movement Institute)

Tahun ajaran baru itu sebagai momen  bagi orang tua untuk mendaftarkan putra putri nya untuk bisa sekolah. Baik pendaftaran  sekolah SD,  SMP,  SMA  maupun SMK.  Selain itu pihak sekolah juga sibuk mengurusi Pendaftaran Peserta Didik  Baru  (PPDB)  baik itu sekolah negeri  maupun sekolah swasta di kota besar maupun kabupaten.

Pastinya  orang tua itu menginginkan putra putri nya bisa masuk sekolah favorit  yang berkualitas  untuk  pendidikan. Karena orang tua berharap dengan masuk di sekolah favorit  maka putra putri nya  bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ketrampilan yang berkualitas dan bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Makanya orang tua sibuk persiapkan persyaratan maupun finansial  agar putra putri nya bisa diterima di sekolah favorit.

Untuk mengatasi  permasalahan pendidikan  antara sekolah favorit dan sekolah tidak favorit maka pemerintah membuat sistem zonasi PPDB untuk pemerataan pendidikan. Diharapkan  sistem zonasi  PPDB  itu pendidikan bisa merata di seluruh Indonesia dan bisa menghasilkan generasi yang berkualitas.  Apakah sistem zonasi PPDB  itu bisa mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan?.

Mendikbud Muhajir Efendy mengatakan bahwa tujuan dari sistem zonasi PPDB itu untuk menghilangkan pemikiran terkait sekolah favorit dengan sekolah yang tidak favorit.  Hal ini perlu dibuat karena orang tua banyak yang ribut karena anaknya tidak masuk si sekolah favorit. Padahal memang zonasi itu maksud kita menghilangkan favoritisme sekolah. Tidak boleh lagi ada sekolah favorit dan tidak favorit. Ujar Muhadjir di SMK  26 Jakarta,  Sabtu 30/6/2018. (http://m.tribunnews.com/pendidikan/2018/06/30/mendikbud-sistem-zonasi-dibuat-untuk-hilangkan-sekolah-favorit-dan-tidak-favorit.).

Akar masalah pendidikan bukan sekedar soal zonasi,  tetapi berkaitan atas masalah perhatian juga tanggung jawab negara dalam mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara.  Negara bertanggung jawab penuh dalam kurikulum, sarana prasarana maupun pembiayaan pendidikan bagi seluruh warga negara agar bisa sekolah.  Dengan begitu tentu semua sekolah itu akan menjadi favorit dan berkualitas.  Hal ini sulit diwujudkan dalam sistem kapitalisme liberalisme yang gagal karena minusnya tanggung jawab negara terhadap hak hak rakyatnya terkait masalah pendidikan.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan solusi paradigmatik terhadap masalah pendidikan.  Pemerintah harus menerapkan sistem pendidikan Islam. Dimana sistem pendidikan Islam itu menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara untuk bisa berkualitas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.