Sekolah Bonafit Kini Tak Lagi Jadi Favorit

23

(Oleh :Miya Ummu Akmal, pendidik dan pemerhati masalah publik)

Siapa sih yang tidak  ingin menimba ilmu di sekolah bonafit? Saya yakin  hampir semua anak punya keinginan untuk bisa diterima di sekolah tersebut. Sebagai orang tua pun pasti bangga jika anaknya bisa menembus sekolah bonafit. Karena disanalah tempat berkumpulnya anak-anak pintar dan berkualitas. Harapan  orang tuanya, anaknya bisa termotivasi untuk terus berprestasi dan menjadi yang terbaik demi masa depan mereka.

Tapi ternyata sekolah bonafit  kini tak lagi jadi sekolah favorit. Anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah bonafit  jangan  bermimpi untuk bisa masuk sekolah tersebut. Pasalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ingin menghapus kesan sekolah favorit dan non favorit dengan memberlakukan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mendikbud No 4/2018 yang diterbitkan awal Mei. Aturan ini diberlakukan baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Sekolah swasta yang tidak mau ikut system zonasi,maka akan diberikan sanksi dari pusat, yakni sekolah tersebut tidak akan mendapat bantuan dari  pemerintah.(www.cnnindonesia.com, 18/07/2018)

Zonasi atau jarak rumah dengan sekolah, menjadi pertimbangan calon siswa untuk diterima. Adapun zonasi sekolah tersebut ditetapkan pemerintah daerah.  Ada pro kontra terkait system zonasi ini. Salah satu alasan Pihak yang tidak setuju dengan system zonasi ini adalah karena menganggap kebijakan ini terkesan dipaksakan dan tidak memikirkan  daerah –daerah tertentu yang jumlah sekolahnya sedikit sedangkan anak yang mau sekolah banyak.

Jika kita menganalisa Kebijakan ini, maka akan bisa ditelusuri bahwasanya kebijakan system zonasi ini menguntungkan beberapa pihak tapi merugikan banyak pihak.

Pihak yang diuntungkan dengan system zonasi ini diantaranya sekolah di pedesaan  dan guru-guru bersertifikasi.

Sekolah-sekolah di pedesaan sangat bersyukur dengan kebijakan system zonasi ini, pasalnya sekolah-sekolah tersebut kini mendapat banyak peserta didik. Akhirnya dana BOS yang digelontorkan oleh pusat pun semakin besar.

Selain itu, Guru-guru yang sudah mendapat sertifikat guru professional dari pemerintah(guru bersertifikasi) yang mengajar di sekolah pedesaan pun turut bersukacita dengan kebijakan system zonasi ini, karena dengan semakin banyaknya peserta didik, maka semakin mudah pula mereka  memenuhi beban jam mengajar 24 jam sebagai persyaratan untuk bisa terus mendapat tunjangan sertifikasi. Selama ini sekolah-sekolah di pedesan  kekurangan peserta didik. Sehingga guru yang sertifikasi bingung mencari tambahan jam mengajar.

Tapi masalahnya jika dilihat jumlah guru bersertifikasi dan peserta didik  yang ada di indonesia ini lebih banyak mana?pastinya lebih banyak peserta didiknya. Jadi yang dirugikan dalam kebijakan ini pastinya peserta didik dan orang tua.

 Akar masalah

Sebenarnya jika para orang tua dan anak ditanya, apa penyebabnya tidak mau sekolah di pedesaan yang dekat dengan rumah. Pasti alasannya karena fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang kurang memadai. Jika sekolah pedesaan memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang memadai sama dengan sekolah bonafit di kota, maka pasti masyarakat pedesaan akan dengan sendirinya mau sekolah di sekitar tempat tinggal mereka.

Solusi

Oleh karenanya, agar system zonasi ini tidak merugikan banyak pihak, maka alternative solusinya adalah Pertama. Negara menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai lagi  komplit bagi semua sekolah baik di desa maupun di kota, baik negeri maupun swasta. Sehingga meskipun tidak ada system zonasi maka anak-anak akan memilih sekolah di sekitar tempat tinggalnya. Karena semua sekolah memiliki kualitas yang sama.

Kedua.  Program sertifikasi guru dihapus dengan dibarengi kebijakan bahwasanya semua  guru mendapatkan gaji yang besar dari pemerintah  tanpa  persyaratan beban mengajar ataupun lama mengajar, dan tidak  dibedakan ASN atau pun non ASN. Karena semua guru hakikatnya sama, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mendidik anak bangsa. Jadi harusnya gajinya juga harus sama tingginya. Sehingga guru-guru pun tidak bingung meskipun peserta didiknya sedikit dan jumlah jam mengajarnya sedikit.

Terkait masalah kualitas guru, itu tidak menjadi masalah. Karena banyak workshop-workshop yang bisa diselenggarakan guna peningkatan kualitas guru.

Yang menjadi permasalahan, pertama. Uang dari mana negara untuk bisa melengkapi semua sarana dan prasarana sekolah di seluruh Indonesia???baik di kota maupun di desa terpencil sekalipun. kedua. Uang dari mana negara untuk menggaji guru di seluruh indonesia dengan gaji yang tinggi minimal seperti ASN???

Bicara pendapatan Negara, Sebenarnya negeri kita yang tercinta ini adalah negeri yang kaya raya. Bukankah negeri ini terkenal gemah ripah loh jinawi. Bukankah sebenarnya Indonesia kaya akan sumber daya alam?baik kekayaan laut, bahan tambang, hutan, dan lainnya.

Nilai ekonomi  maritim indonesia  saja menurut dewan  kelautan indonesia pada tahun 2013 berpotensi mencapai 171 miliar dolar AS per tahun.(www.wwf.or.id, 23/04/2015), belum lagi kekayaan alam migas dan lainnya.

Jika semua kekayaan alam yang ada dikelola oleh Negara dan tidak diprivatisasi atau diswastanisasi maka pendapatan Negara sangatlah melimpah. Sehingga  tidak perlu lagi kita bingung hutang ke asing untuk menangani masalah pendidikan ataupun lainnya, karena itu justru membuat negeri kita tidak berdaulat dan dijajah Negara lain secara non fisik.

Dengan pengelolaan kekayaan alam  secara mandiri, niscaya indonesia akan bisa membiayai seluruh kebutuhan pendidikan. Baik dari sisi sarana prasarana maupun kesejahteraan gurunya.seperti yang ada pada sistem islam.

Pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab, salah satu langkah yang diambil dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi Muslim adalah  menetapkan gaji bagi setiap pengajar sebanyak 15 dinar atau sekitar 33 juta setiap bulan.

Dalm sistem islam, Negara juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi. Semua fasilitas sarana dan prasarana disediakan oleh negara. Misalnya Pada masa Khalifah al-Muntashir Billah didirikanlah sebuah  Madrasah al-Muntashiriah di Kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas) perbulan. Kehidupan keseharian mereka juga dijamin sepenuhnya oleh negara. Ada pula Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.

Andaikan semua sekolah di indonesia saat ini seperti pada masa sistem islam, meskipun tidak ada sistem zonasi maka tidak akan ada sekolah favorit dan non favorit seperti yang ditakutkan oleh pak mendikbud. Prestasi pun akan merata ada di setiap sekolah. dan masyarakat pun tidak perlu jauh-jauh untuk mencari sekolah sekualitas sekolah bonafit saat ini. Wallaahu A’lam Bi Asshowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.