SARA Menggoda, Dakwah Menyala

105

Oleh: Ita Mumtaz, Spd (Pendidik generasi dan Anggota komunitas Revowriter)

“Selamat datang di sebuah masa, dimana da’wah akan diberangus lewat lubang sekecil apapun”.  Pernyataan ini tidaklah berlebihan. Kita tentu belum lupa, di awal 2017 lalu ada wacana sertifikasi Khatib. Setiap penceramah akan distandarisasi oleh Kemenag. Tentu saja, parameter yang digunakan adalah sejalan atau tidak dengan kepentingan pihak tertentu. Kalaupun alasannya adalah untuk menghindari khutbah yang konfrontatif, harus didetilkan kembali seperti apa yang dimaksud. Apakah selama ini pernah terjadi perbuatan anarkis dari para pendengar khutbah setelah mereka mendapatkan tausiyah dari sang Khatib? Justru yang sering terjadi adalah anarkisme yang mengiringi masa Pilkada. Bersumber dari tumpahan emosional pendukung calon kepala daerah. Karena calon yang diusung tidak menang ataupun menagih janji-janji yang tidak ditepati.

Wacana sertifikasi Khatib telah berlalu. Tak puas selalu membuat kegaduhan ditengah umat Islam, terbit wacana baru yang tak kalah meresahkan. Bahwa Bawaslu akan mengatur materi khotbah selama masa kampanye Pilkada.

Bawaslu (Badan Pegawas Pemilu) tengah merumuskan rambu-rambu bagi pemuka agama yang hendak menyampaikan ceramah keagamaan selama masa kampanye Pilkada 2018. Ketua Bawaslu, Abhan menjelaskan bahwa materi ceramah keagamaan bisa tentang bahaya politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam Pilkada. Selain itu Abhan menegaskan dan mengingatkan tim pendukung pasangan calon agar tidak melakukan kampanye bernada SARA. Sebab, sangsinya adalah pidana. (JPNN.com, 09/02/2018).

Wacana perumusan materi khutbah muncul karena adanya kekhawatiran praktik politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Yang pertama politik uang. Dalam konteks apapun, politik uang adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Tidak halal jika uang dijadikan senjata pamungkas untuk memuluskan proses mendapatkan kedudukan sebagai seorang pemimpin. Wakil rakyat maupun pemimpin suatu wilayah tidak diperbolehkan “membeli” suara rakyat. Karena kepemimipinan adalah amanah. Amanah dari rakyat, yang pertanggungjawabannya langsung ke akhirat. Dalam Islam, ada mekanisme tertentu terkait pemilihan pemimpin. Pun harus ada keridhoan dari rakyat. Sehingga, ketika keridhoan tergantikan oleh lembaran rupiah, maka hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep dan pandangan Islam.

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan politisasi SARA? Fakta yang kita hadapi mengungkapkan, ada beberapa kasus menjelang Pilkada. Masjid dijadikan sebagai ajang kampanye. Isinya bukan tausiyah dan ajakan kebaikan, namun iklan terselubung dari calon kepala daerah yang ikut berlaga di Pilkada. Ada janji-janji manis bertebaran. Dibumbui dengan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan Hadits sebagai penambah kemantaban rasa dan penghilang keraguan. Demikianlah wujud dari politisasi agama. Agama hanya diambil sebatas manfaat bagi kepentingannya saja. Di satu sisi, agama (Islam) ditolak mencampuri urusan politik. Di sisi lain, Islam ditunggangi kepentingan dalam rangka upaya meraih jabatan.

Jika memang demikian, maka yang harus diperhatikan adalah para calon kepala daerah beserta tim suksesnya. Tidak semua pemuka agama adalah tim sukses calon kepala daerah. Bahkan banyak sekali para ulama yang ikhlas menyampaikan ajaran Islam secara sempurna. Mereka menggenggam idealismenya, teguh dengan Al-Qur’an dan As-sunnah. Sebagaimana ajaran Islam yang didalamnya ada larangan untuk memilih pemimpin Kafir, maka para Ulama yang mukhlis pun dengan lugas akan menyampaikan hal itu kepada umat. Tanpa ada rasa takut dibenci para pembenci.

Mirisnya, idealisme Ulama yang setia dengan Islam sering mendapatkan tuduhan klise, yakni melakukan politisasi SARA. Padahal, banyak ulama yang bukan representasi dari calon kapala daerah tertentu. Pernah ada ormas Islam yang mengkampanyekan dengan tegas tentang tolak pemimpin kafir. Hal ini bukan berarti mereka mendukung atau mempunyai calon lain sebagai sang rival agar bisa tampil menggantikan. Tapi jauh diatas itu semua. Bahwa yang mendorongnya adalah keimanan semata. Bahwa ajakan atau edukasi kepada umat untuk terikat dengan hukum syara’ terkait memilih seorang pemimpin, yang kelak akan ditanya oleh Allah di hari penghisapan, adalah dakwah. Dakwah kepada kebenaran, meskipun pahit dan penuh resiko adalah konsekuensi keimanan dari seorang muslim.

Lantas apa jadinya, jika ajakan kepada kebenaran selalu dibenturkan dengan isu SARA? Bisa jadi, apa yang menjadi keinginan umat Islam untuk senantiasa mewujudkan pelaksanaan perintah dan larangan Allah tidak akan tercapai. Ketka ingin menyampaikan haramnya pemimpin kafir, dituduh sebagai tindakan melanggar SARA.

Mendudukkan Isu SARA

SARA adalah perkataan atau tindakan yang mengarah pada sentimen identitas seseorang yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap perkara yang berbentuk kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikategorikan sebagai tindakan SARA.

Dari sini, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang muslim terkait keputusannya memilih seorang pemimpin berdasarkan aqidah yang diyakininya bukanlah sebuah kesalahan dan tindakan yang mengarah pada SARA. Seorang ulama yang menyerukan haramnya memilih pemimpin kafir yang itu ditujukan kepada sesama muslim, maka jelas bukan kategori tindakan pelecehan keagamaan. Ketika isu SARA dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisasi ulama dan memata-matai mereka dalam menyampaikan nasihat dan kebenaran, maka tak heran ada wacana perumusan rambu-rambu materi khutbah.

Upaya Sekulerisasi Harus Dibendung

Hembusan sekulerisasi dari musuh Islam terus digencarkan demi membendung semangat ideologis kaum muslimin. Isu SARA, intoleransi, anti kebhinekaan, anti pancasila semakin masif digelontorkan ke tengah-tengah umat. Materi ceramah akan diatur (baca=dibatasi) oleh pihak yang buta terhadap ajaran agama. Harapannya, umat Islam semakin jauh dari agamanya, mereduksi kebanggaan dan kecintaan kepada syariahNya. Sehingga sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan sukses bersemayam dalam benak setiap muslim dan mencengkeram kehidupan masyarakat muslim.

Ketika dakwah diburu lewat lubang sekecil apapun, maka ajakan kepada kaum muslimin untuk bersatu melawannya harus digencarkan. Umat Islam harus menyadari tanggung jawabnya terhadap agamanya. Sikap kritis dan pemahaman umat Islam tentang makna politik yang sebenarnya sangat dibutuhkan guna menyikapi upaya sekulerisasi dan penghalangan dakwah di masa ini. Dengan makna politik ala Islam, yakni mengatur urusan umat, justru terjun ke kancah politik harus diaruskan. Karena Islam dan politik tak dapat dipisahkan. Ketika umat dipaksa untuk meninggalkan politik Islam, maka yang terjadi adalah kemunduran berfikir. Islam akan kehilangan kekuatannya dan menjadi mandul. Seakan menjadi sumber masalah, bahkan tak layak disodorkan sebagai solusi. Padahal sejatinya Islam adalah sumber kekuatan dan solusi terbaik dan terbenar dari sang Ilahi. Sebagaimana Firman-Nya dalam surat An-Nahl 89 yang artinya “Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.