RUU-PKS : Potensi Bahaya Bagi Keluarga ?

137

Oleh : Mila Ummu Tsabita (Pegiat Komunitas Muslimah Lit-Taghyir)

Indonesia darurat kekerasan seksual, itu yang  mendorong munculnya Rancangan Undang-undang (RUU) Anti-Kekerasan Seksual.   RUU ini adalah inisiasi dari para pegiat perlindungan perempuan, yang diharapkan sudah fix menjadi undang-undang sebelum Pemilu 2019 berlangsung.  Sebab setelah itu DPR RI akan memasuki masa reses. Komisioner Komnas Perempuan, Indriyati Suparno mengatakan RUU PKS masuk Prolegnas 2017 dan 2018 di DPR.  Saampai sekarang belum ada tindak lanjut (blum disahkan). (kompas.com, 10/12/2018).

Para inisiator RUU ini beranggapan bahwa KUHP tidak cukup mampu mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak, akhir-akhir ini.   “ KUHP tidak cukup kuat melindungi perempuan dari tindakan kekerasan seksual.  UU  ini dibutuhkan karena di dalamnya terkandung ketentuan pencegahan dan penindakan,  juga pemulihan, “ kata Citra Hasan Nasution dari Sirkulasi Kreasi Perempuan (Sirkam), salah satu kelompok aktifis perempuan.

Namun berbeda tanggapan dari Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) terkait RUU ini.  Beliau menilai RUU ini berpotensi mencelakakan keluarga-keluarga di Indonesia.  “ Sebab rancangan yang mereka ajukan ini berpotensi melegalkan perzinaan, melegalkan aborsi, dan penyimpangan seksual lainnya. “  Senada dengan itu Aliansi Cinta Keluarga (AILA) juga telah memperingatkan bahwa RUU PKS menjadi celah bagi pelegalan prostitusi, aborsi dan orientasi seksual menyimpang. (kiblat.net, 25/01/2019).

Menelisik Pasal-pasal Bermasalah

Kelompok pro gender yang mengajukan RUU ini pada hakikatnya adalah pro demokrasi liberal. Mereka menganggap HAM adalah segalanya yang wajib dijunjung.  Mereka pun beranggapan perempuan adalah kelompok minor yang perlu diperjuangkan semua kepentingannya.  Atas nama HAM dan “kepentingan”  para perempuan inilah mereka terus menekan dan mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).   Padahal jelas sekali pengaruh ide-ide Barat-liberal yang banyak menghasut dan mempengaruhi mereka

Memang terkesan ada keprihatinan akan peningkatan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dan perempuan. Komnas Perempuan  secara teratur dalam periode tertentu menyampaikan reportase tentang trend peningkatan kasus tersebut. Bahkan sebenarnya, darurat kekerasan seksual terhadap anak telah disampaikan sejak tahun 2015. Nyatanya, kasus yang terjadi tak kunjung berhenti, namun kian banyak dan semakin mengerikan. Sehingga mereka perlu payung hukum lagi, yag lebih kuat.  Di samping itu, banyak keprihatinan terkait kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual.  Contoh kasus Baiq Nuril yang sempat viral, beberapa waktu lalu.

Kalangan pejuang gender telah menyederhanakan masalah dengan menganggap semua masalah yang berkaitan dengan perempuan selalu diawali dengan pandangan diskriminatif, termasuk pada masalah kekerasan seksual. Seperti pendapat Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah yang mengingatkan bahwa pemberantasan kekerasan seksual harus menyentuh akar persoalan. Yaitu, pola pikir masyarakat terhadap kejahatan seksual serta diskriminasi dan ketimpangan jender.  Padahal faktanya tak demikian.

Dan jika kita mencermati dengan persfektif Islam, maka dari sisi definisi Kekerasan seksual yang digunakan terfokus pada “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Dan konsekuensinya, pelakunya akan mendapatkan sanksi hukum.”  Tampak isinya memberi kesan bahwa sebuah perbuatan seksual yang dilakukan tanpa paksaan, dikehendaki oleh satu sama lain –sekalipun relasinya tidak setara- dan seseorang secara bebas memberikan persetujuannya, tidak akan dikategorikan sebagai perbuatan yang patut disanksi.  Memang bagi pemuja liberalisme, mereka memiliki doktrin ‘my body my otority”, “tidak ada urusan dengan kebebasan kami”, “aurat gue, bukan urusan loe..”  Nampak agama disingkirkan di sini.

Selanjutnya, pada pasal 6, muatan agenda untuk mengajarkan sexual education amat kental.  Dengan dalih untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RUU ini memaksa memasukkan materi itu sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Pendidikan seksual yang dimaksud tentu saja ala Barat, yang dengan vulgar memperbolehkan pembahasan ‘aurat’ dengan sarana audio visual kepada anak didik.  Jadi bukan berfokus pada pertahanan diri menangkal ancaman kekerasan yang mengancam perempuan dan anak, sebagaimana yang kerap disuarakan kalangan pro Kesehatan Reproduksi (Kespro).

Demikian pula uraian Pasal 13. Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, diancam pidana eksploitasi seksual. Artinya, jika tubuh seseorang dieksploitasi demi hasrat seksual, namun disetujui yang bersangkutan (suka sama suka), atau yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan, tidak akan terkena delik pasal ini. Ini akan berdampak pada pornoaksi merajalela atas nama keuntungan bagi yang dieksploitasi secara seksual, asal dia menyetujuinya.

Sedangkan penerapan pasal 14, memungkinkan untuk menjadi pasal karet. Maka setiap orang yang dianggap mengatur organ biologis orang lain, dengan ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol akan badannya, akan ditafsirkan sebagai kontrol seksual. Dan kalangan feminis liberalis mampu untuk menafsirkan hal ini sebagai pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu, sebagaimana yang saat ini dipraktikkan di provinsi Aceh.  Bahkan bagi orangtua yang mengarahkan anak perempuannya untuk berhijab sejak dini, bisa kena delik juga. Duh.

RUU Penghentian Kekerasan Seksual, efektifkah?

Peraturan yang dibuat di Indonesia, maupun di negara kapitalis manapun tidak sanggup mengakomodir semua  jenis perkara criminal.  Bahkan kasusnya kian meningkat saja dan tambah mengerikan.  Pertanyaannya, seberapa efektif UU yang ada ? Atau bahkan ketika sudah ada payung hukum yang baru seperti UU-PKS ini.

Contoh sederhana, UU Perlindungan Anak tak sampai berusia 15 tahun sudah akan mengalami 2 kali revisi. Sedangkan kasus kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual tak pernah surut  di sini. Atau yang di luar negri, seperti  hukum positif yang diterapkan di Perancis. Pada 2012, parlemen Perancis meloloskan RUU yang mengatur soal pelecehan seksual sebagai tindak pidana. Bila melecehkan seorang perempuan, pelakunya akan mendapat sanksi dua tahun penjara dan denda hingga US$ 37.000 (sekitar Rp 500 juta). Denda uang memang lazim digunakan negara-negara Eropa untuk menghukum pelaku kejahatan.  Namun, sanksi berat tidak mampu menghentikan kejahatan seksual di Perancis.  Di sana telah terjadi lebih dari 220 ribu kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. (okezone.com, 22/12/2017).

Kejahatan seksual memang akan terus menjadi momok di negara-negara kapitalis, termasuk di negeri-negeri muslim, karena memang masalah demikian tidak mungkin diselesaikan secara tuntas. Selama mereka tidak mengubah mindset terkait seksualitas dan pergaulan bebas. Kaus-kasus terjadi bukankah karena  perilaku mereka yang mendewakan syahwat?  Fakta yang sulit dibantah, para perempuan yang mengumbar aurat dan ajakan berperilaku seks bebas menjadi fenomena lumrah di negri kapitalis.  Lalu,  bagaimana kejahatan seksual bisa dihentikan jika demikian?

Selain solusi yang lemah, pemerintah sendiri selalu setengah hati dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Apalagi kalau bicara kapital besar, pemilik modal yang mengaruskan ide-ide rusak yang mengatasnamakan kebebasan: pornografi, pornoaksi, miras, narkoba dan pengabaian nilai-nilai religi serta moralitas. Semua berandil besar dalam menciptakan kasus-kasus kejahatan seksual. Keuntungan luar biasa besar yang dihasilkan dari industri maksiat, membuat korporasi penyedia komoditi/jasa tersebut enggan menhentikan usahanya. Atau, jika arus kemunkaran tersebut  disebarluaskan secara masif dengan memanfaatkan lembaga internasional. Fatalnya, dengan dalih untuk mengefektifkan penghapusan kekerasan seksual, pemerintah diwajibkan melaksanakan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Ujung-ujungnya, optimalisasi peran perempuan di publik, peran agama yang menghambat bisa dikurangi (keharusan izin, masalah hijab dll) atau bahkan dihilangkan.  Juga arus westernisasi yang makin  gencar, formal sesuai arahan dunia internasional. Karena menurut mereka solusi diskrimanasi gender adalah kemapanan finasial dengan pemberdayaan ekonominya, sehingga tak ada lagi pemaksaan atau kekerasan bagi perempuan. Karena ketidakberdayaan ekonomi menjadi pintu masuk kekerasan seksual.   (medanbisnisdaily.com, 05/12/2018).  Benarkah?

Umat Tak Boleh Diam

Rasulullah SAW telah memperingatkan kita tentang keharusan amar ma’ruf nahi munkar, “Hendaklah kamu beramar ma’ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahyi mungkar (melarang berbuat jahat). Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu, kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo’a dan tidak dikabulkan (do’a mereka).” (HR. Abu Dzar).

Yang harus dilakukan umat Islam saat ini adalah jangan diam atas kemungkaran yang masif ini. Masyarakat mampu menjadi kekuatan penekan secara politis untuk melawan kekuatan-kekuatan besar berwujud entitas internasional, pemerintah, korporasi, organisasi binaan asing dan sebagainya. Juga pemaksaan ide gender dan liberal yang tercium jelas aromanya pada RUU ini.

Karena selama faktor-faktor penyebab kejahatan tidak mampu dilenyapkan, keamanan, kehormatan dan nyawa perempuan juga anak-anak masih terancam. Jika pun ada upaya merehabilitasi pelaku kejahatan, lingkungan tempat hidup masyarakat yang sekuler dan liberal masih akan menyimpan benih-benih kerusakan yang berpotensi menjadi ancaman laten bagi anak-anak di masa depan.  Lihat maraknya kasus pedofil yang menyebabkan si korban malah menjadi pelaku aktif di masa depan.

Begitulah yang terjadi bila pemerintah dan masyarakat tidak mau keluar dari konsepsi Demokrasi sekularis yang mendasarkan penyelesaian problem kepada manusia yang terbatas pemikirannya. Fakta membuktikan , hukum ciptaan manusia hanya berujung munculnya persoalan baru, bukan solusi tuntas.  Sesungguhnya penanggulangan kejahatan seksual, bahkan penanggulangan semua penyakit sosial yang ada dalam system sekuler-kapitalis saat ini, wajib dikembalikan kepada Islam kaaffah dalam bingkai Khilafah. Dengan tiga pilar pelaksanaan Syariah Islam, yaitu ketakwaan individu, kontrol sosial, dan penegakan hukum oleh Negara,  maka semua prilaku kriminal (termasuk kasus seksual) dapat dikurangi atau bahkan dilenyapkan dari muka bumi dengan seizin Allah. Karena mekanisme pengaturan interaksi (pergaulan) dan diterapkannya sistem sanksi yang tegas akan menjadi penghalang kemaksiatan di masyarakat.  Juga penerapan ekonomi Islam yang mampu mensejahterakan seluruh rakyat, tak terkecuali perempuan.  Tanpa harus mengorbankan kehormatan dan kemuliaanya demi kemapanan finansial. Maka ini saatnya kita campakkkan sistem bobrok Demokrasi Liberal, untuk selamatkan perempuan dan anak di keluarga, bahkan juga masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. Wallahu’alam  []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.