Riayah Rakyat yang Salah

51

pengurusan-rakyat-yang-salah-_-mediasiarOleh : Siti Komariah, S. Pd. I (Komunitas Peduli Umat) Konda, Sulawesi Tenggara

Sungguh ironi kebijakan rezim saat ini. Bagaimana tidak disaat cobaan banjir bandang, dan longsor menerjang Sentani, Jaya Pura, Papua yang menewaskan banyak korban dan menimbulkan kerusakan teramat parah. Dimana jelas membutuhkan bantuan besar guna keberlansungan hidup korban banjir, disisi lain pemerintah malah menyelenggarakan apel kebangsaan di daerah Jawa Tengah, Lapangan Simpang Lima, Semarang. Bahkan disebut-sebut dana yang digelontorkan dalam acara itu cukup fantastis, yaitu 18 miliar, sedangkan untuk bantuan korban banjir hanya sekitar 1 miliar.

Hal ini menuai polemik di berbagai kalangan. Salah satunya kritikan yang dilayangkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon terkait anggaran penyelenggaraan apel kebangsaan. Dimana dia beranggapan bahwa dana yang digunakan dalam acara kebangsaan merupakan dana dari APBD. Fadli membandingkan dengan dana bantuan yang diberikan bagi para korban banjir Sentani, sekitar 1 miliar, (suara.com, 28/03/2019).

Fadli juga membandingkan dengan penyelenggaraan acara IMF-Wordl Bank Annual Meeting 2018 di Bali. Dimana pemerintah juga mengelontorkan dana cukup fantastis sekitar 855.5 miliar untuk menjadi tuan rumah.

Riayah yang Salah

Kritik yang dilayangkan  Wakil Ketua DPR RI tersebut sangatlah logis. Jika ditilik kembali, kegiatan apel kebangsaan tidak ada hubunganya dengan kehidupan rakyat, dimana kegiatan tersebut lebih bersifat koruptif (menghambur-hamburkan uang negara). Pemerintah seakan kehilangan nilai kemanusian untuk menyelamatkan para korban banjir dan memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya setelah bencana.

Semua ini terjadi akibat dari sistem kapitalis demokrasi, dimana negara tidak mampu mengalokasikan dana dengan baik. Ditambah lagi dalam sistem ini semua hanya berbasis kebahagian segelincir orang (aspek manfaat semata). Kekuasaan tidak dijadikan sebagai tangungjawab guna meriayah urusan rakyat, tetapi kekuasaan digunakan untuk meraup keuntugan sebanyak-banyaknya, atau mengumpulkan harta saat ia menjabat.

Sehingga tidak heran jika mereka yang berkuasa lebih memilih mengelontorkan dana besar untuk sebuah acara hura-hura, dibanding mengalokasikan dana untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya memberikan bantuan kepada para korban bencana. Padahal, berbagai bencana yang menerpa negeri inipun, tak luput dari kebijakan-kebijakan mereka yang telah melanggar syariat Allah.

Islam Solusinya

Hal ini jelas berbeda dengan kepemimpinan dalam Islam. Islam yang berdiri diatas paradigma yang lurus mengangap kepemimpinan merupakan sebuah amanah dan tangung jawab yang harus dilaksanakan sesuai syariah Allah. Pemenuhan kebutuhan terhadap rakyatnya adalah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak. Kesejahteraan rakyat dan ridho Illahi adalah  tujuan utama dari kepemimpinan dalam sistem ini.  Sehingga kepemimpinan ini tidak bisa dianggap remeh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya…(HR. Bukhari dan Muslim).

Sehingga negara dalam sistem Islam memposisikan dirinya sebagai Ar-Rain (melayani) dan Al-junnah (melindungi) rakyatnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada masa kepemimpinannya.

Dalam sistem ini pun pengalokasian dana harus sesuai syariat Islam. Negara mengunakan dana hanya untuk kepentingan-kepentingan rakyat, bukan yang lainnya. Pun jika terjadi bencana, pemimpin dengan sekuat tenaga mengalokasikan dana secara optimal guna membantu para korban bencana. Bahkan, dalam sistem Islam pemimpin rela menyerahkan seluruh hartanya demi membantu para korban bencana. Karena mereka mengingat betul bahwa kekuasaan yang dia emban merupakan sebuah amanah.

Hal ini pun terlihat pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu pernah terjadi bencana paceklik di seluruh Jazirah Arab, tanaman gagal panen sehingga banyak orang-orang yang masuk ke Madinah untuk meminta bantuan pemerintah, kemudian khalifah Umar pun membentuk tim untuk menanggulangi bencana kekeringan itu.

Setiap tim ditempatkan pada pos-pos perbatasan untuk mencatat hilir mudik orang yang mencari bantuan makanan hingga tercatat sepuluh ribu orang di daerah asalnya, khalifah Umar pun memberikan segalanya hingga tidak ada yang dapat diberikan. Kemudian beliau mengirim surat kepada gubernur di Mesir yang berisi “bantulah umat Muhammad, mereka hampir binasa”,  dan dua gubernur tersebut mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah yang besar hingga mencukupi kebutuhan pangan rakyat yang mengalami musibah kekeringan. Selain itu khalifah Umar pun senantiasa bermunajat kepada Allah melalui doa-doa agar diturunkan hujan dan beliau kembali mengoreksi kesalahan atau kemaksitan apa yang terjadi baik dalam lingkup individu, masyarakat maupun negara, sehingga Allah menurunkan teguran kepada negerinya.

Oleh karena itu, telah nyata bahwa hanya kepemimpinan Islam yang layak untuk ditegakkan di muka bumi ini. Wallahu A’alam Bisshawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.