Rencana Pemindahan Ibu Kota, Pengamat: Asal Tidak Utang !

“Jadi dengan nilai-nilai Islam (tawadhu’ & qanaah), perpindahan ini bisa smooth. Kalau dengan kapitalisme, perpindahan ini akan gagal, atau berhasil tapi terjebak utang.

Presiden Jokowi menggagas pemindahan ibukota Jakarta ke tempat lainnya. Entah apa alasannya, wacana pemindahan ibukota itu terus digulirkan. Seakan itu adalah suatu yang sangat mendesak.

Menanggapi hal tersebut Peneliti Badan Informasi Geospasial Prof Fahmi Amhar menilai, pemindahan ibukota itu perlu dengan catatan tidak boleh dibiayai dengan utang.

“Pemindahan ibukota perlu tapi tidak perlu big-size, yang akan memerlukan biaya raksasa, karena sekarang sudah era Revolusi Industri 4.0, dan  tidak boleh ngutang,” ungkapnya kepada Media Umat.

Dengan keadaan ekonomi negara Indonesia saat ini, apabila biaya di bawah Rp 25 triliun perpindahan itu bisa dijalankan selama 5 tahun, atau Rp 5 triliun/tahun. Index harga bangunan pemerintah itu Rp 4 juta/m2.

Jadi Rp 5 triliun bisa dapat gedung-gedung kantor dengan total luas bangunan 1.250.000 m2. Itu mencukupi, asalkan dikombinasi dengan teknologi 4.0 (IoT, Bigdata, AI). PNS pemerintah pusat cukup 25.000 orang saja.

Lalu Rp 5 triliun untuk perumahan PNS. Karena tanahnya tidak beli, itu cukup untuk 25.000 PNS, pejabatnya, beserta keluarganya. Harga setiap rumahnya full furnished rata-rata cukup Rp 200 juta. Sedangkan Rp 5 triliun untuk infrastruktur seperti jalan baru ke bandara terdekat, Fasum dan Fasos. lalu Rp 10 triliun lagi untuk transisi perpindahan.

“Jadi dengan nilai-nilai Islam (tawadhu’ & qanaah), perpindahan ini bisa smooth. Kalau dengan kapitalisme, perpindahan ini akan gagal, atau berhasil tapi terjebak utang,” jelas Fahmi.

Menurut Presiden, rencana perpindahan ibukota ini diperlukan karena keadaan ibukota yang sudah tidak kondusif lagi keadaannya, seperti seringnya banjir, lalu macet, dan kumuh, belum lagi harga jual tanah yang terlalu mahal.

Di Jakarta Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku sempat membahas perihal rencana pemindahan ibukota negara di Istana Negara. Bambang mengatakan persiapan pemindahan ibukota harus matang dan tak membebani APBN.

“Pemindahan ibukota negara bukan hal mustahil untuk dilakukan, dengan catatan dilakukan melalui persiapan dan kajian yang matang. Terutama agar tidak membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bambang dalam siaran persnya.

Bambang menyampaikan hal tersebut usai menghadiri acara buka puasa di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5). Soal pembahasan pemindahan ibukota sendiri, kata Bambang, dilakukan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, sebelum acara buka puasa bersama dimulai.

Jokowi, lanjut Bambang, menyampaikan dibutuhkan lahan seluas 40 ribu hektar untuk wilayah ibukota negara baru. Jokowi juga mengungkapkan ada tiga daerah yang luasnya memenuhi syarat minimal tersebut yang siap dibangun. (FS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.