Ramadhan, Gencarkan Dakwah Politik

114

Oleh : Ummu Tsabita (Penggiat Sekolah Bunda Sholihah)

Memasuki bulan Ramadhan 1439 Hijriyah, tak banyak yang berubah pada kondisi umat Islam. Begitu banyak permasalahan yang menimpa,  mulai dari persoalan krisis moral dan akhlak, kehancuran institusi keluarga, kemiskinan, pendangkalan aqidah, kriminalisasi ajaran Islam , persekusi para ulama, hingga persoalan penjajahan fisik dan neo imprealisme di negri-negri muslim. Palestina, Rohingya, Xinjiang dan negri-negri muslim lainnya mengalami kepedihan tak terlukiskan.

Bahkan ketika terjadi peristiwa berdarah bom bunuh diri di tiga gereja dan serentetan penyerangan markas aparat di Indonesia,  tiba-tiba menyeruak kabar bahwa bomber-nya adalah ‘keluarga Islami’. Waduh! Keluarga yang islami kok melakukan aktifitas yang dilarang dalam Islam?   Belum tuntas terjawab, marak sudah bullying pada kaum muslimin yang diframing media sebagai ‘Islam garis keras’ (radikal).  Muslimah bercadar, dan para ikhwan berjenggot  plus celanan cingkrang, mendapat intimidasi di ruang publik.  Telah terjadi penggeneralisasian pelaku teror kepada setiap orang dengan ciri-ciri tertentu.  Astaghfirullah

Yang menyedihkan, pelaku bullying dan teror terhadap umat dan ajaran Islam justru adalah umat Islam sendiri. Why?  Di mana ukhuwah Islamiyah? Di mana sikap mengedepankan husnudzon pada sesama ?

Umat Mudah Disetting, Apa yang Mesti Diperkuat ?

Dengan memperhatikan secara mendalam penyebabnya, terlihat jelas kaum muslimin tidak mandiri menyikapi banyak hal. Kaum muslimin sangat bergantung dengan solusi -yang diarahkan dan dibuat oleh rujukan merek, yaitu negara Adidaya (AS) dengan semua antek dan Lembaga Internasional rekayasa .

Umat Islam belum ‘sepakat’ untuk berpegang teguh pada wahyu Allah yakni al Quran dan As Sunnah. Sehingga dalam menghadapi masalah  , sering tak menyentuh  solusi yang syar’i.  Lihat saja, ketika menyelesaikan masalah Palestina dan Rohingya , negara – negara yang berpenduduk muslim masih manggut-manggut solusi dari PBB.   Ketika mengatur masalah ekonominya, mereka mengadopsi sistem ribawi-Kapitalis.

Di Indonesia, untuk menyikapi kasus-kasus terorisme, mereka lebih sepakat arahan Imprealis untuk memberangus bibit ‘radikal’. Antara lain, keluarnya perppu untuk memberangus ormas atau kelompok yang dianggap radikal, adanya  pengawasan bagi ASN ketika  bersuara di medsos, sikap berlebihan aparat terhadap aktifis mahasiswa yang mengkritisi kinerja pemerintah.  Bahkan ketika demo mahasiswa memperingati 20 tahun Reformasi , malah berujung penganiayaan beberapa mahasiswa oleh aparat.(tribunnews.com, 21/05/2018). Termasuk -yang banyak jadi perbincangan- golnya revisi RUU Terorisme  menjadi undang-undang.  Padahal banyak masukan  terkait pasal-pasal bermasalah.  Kesimpulannya satu, negri-negri muslim tidak mandiri mencari akar persoalan di negrinya, dan mencoba untuk kembali ke solusi yang berasal dari Islam sebagai  dien yang mereka anut.

Di sisi lain , dukungan untuk mengembalikan kejayaan Islam dengan penerapan sistem Islam secara kaffah mendapat sambutan hangat.  Meski pun belum semua sepakat, tapi berbagai survei ataupun jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian umat Islam justru  merindukan Sistem Islam .  Yang sempat jadi perbincangan, survey yang dilakukan Alvara Research Centre kepada pegawai pemerintah di enam kota besar di Indonesia (10 September – 5 Oktober 2017) bahwa ada 19,4 persen ASN yang menyebut setuju ideologi Islam  , sedangkan yang swasta sekitar  9,1 persen dan BUMN  18,1 persen. Yang setuju negara Islam perlu diperjuangkan 29, 6 persen .  Ketika negara yang dimaksud sebagai khilafah maka profesional yang setuju sekitar 16 persen. (merdeka.com, 23/10/2017).  Walaupun masih di bawah 30 % ,  tetap saja hasil ini memberi gambaran dukungan  umat di kalangan aparat.

Apakah cukup sekedar dukungan? Tentu saja tidak. Gelombang dukungan ini mesti dibarengi dengan pemahaman yang sempurna  tentang politik dan metode perjuangan mewujudkan Islam sebagai sebuah institusi politik formal.  Agar Syariat Islam bisa diwujudkan secara nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menimpa umat. Institusi Politik ini yang akan mampu mengalahkan negara adidaya  yang jadi ‘rujukan’ umat saat ini.  Tentu yang sangat penting untuk disegerakan adalah pembinaan politik agar umat tak salah langkah.

Salah Kaprah Memandang Politik Islam

Masih banyak di kalangan masyarakat termasuk di antaranya para intelektual dan ulama,  memaknai Islam Politik adalah sekedar memilih pemimpin dengan melibatkan diri dalam pesta demokrasi (pemilu). Mereka terseret opini hanya dengan terlibat “hajatan” itu atau masuk ke sistem yang ada lah maka umat Islam bisa mewujudkan penegakkan sistem Islam kaffah.

Para muslimah pun ternyata tidak luput dari salah kaprah politik ini.  Ketika merasakan persoalan yang menimpa perempuan seperti banyaknya pelecehan seksual, pengabaian hak penafkahan dan kekerasan dalam rumah tangga, masih ada yang menyandarkan kepada solusi dari komunitas gender dan kaum liberal , yang justru mendorong mereka terlibat dalam politik demokrasi.  Maka kemudian muncullah spekulasi, apakah ini akan mendatangkan solusi bagi perempuan atau malah menambah persoalan baru? Dengan cara pandang bahwa berpolitik bagi mereka adalah berupaya menggolkan perundang-undangan  dan duduk di kursi kekuasaa

Terlalu sempit dan dangkal,  kalau membahas politik Islam sebatas ikut pemilu lima tahunan.  Karena politik dalam kamus Al Muhith, siyasah berakar dari kata sasa-yasusu. Dalam kalimat sasa addawaba yasusuha siyasatan berarti qama’adalahalaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusi, melatih dan mendidiknya). Awalnya makna politik (siyasa) diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu kata tersebut digunakan untuk pengurusan urusan manusia dan pelaku pengurusan manusia disebut politikus (siyasiyun). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurusi rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya.  Dengan demikian politik merupakan pemeliharaan (ri’ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), insya (petunjuk), dan pendidikan (ta’dib).

Sheikh Abdul Qodim Zallum dalam bukunya Afkaru Siyasiyyah (terjemah: Pemikiran Pilitik Islam) pun menjelaskan politik (dalam Islam) adalah mengatur urusan umat, baik persoalan di dalam negeri maupun urusan luar negeri oeleh negara maupun oleh umat. Negara mengurusi kepentingan umat secara praktis, sementara umat melakukan koreksi terhadap pemerintah.

Dari definisi tersebut maka semua urusan umat baik , urusan pribadi, bermasyarakat dan bernegara haruslah diurusi dengan Islam. Temasuk di dalamnya mewujudkan institusi negara. Karena hampir 80 % saturan  Islam membutuhkan negara dalam penerapannya. Misalnya sistem ekonomi yang bebas riba dan sistem sanksi yang khas dan berbeda dari sistem pidana yang diterapkan saat ini.  .

Sehingga perlu upaya serius mensosialisaikan pemikiran politik Islam -walau pun sekarang kepeleset sedikit saja bisa tertuduh ujaran kebencian atau paham radikal –  , tapi jangan sampai proses edukasi ini surut apalagi terhenti karenanya. Umat Islam sangat membutuhkan orang-orang yang peduli untuk mengangkat derajat mereka yang sedang terpuruk. Allah SWT berfirman:  “Kamu adalah umat yang terbaik  (khairu ummah) yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (TQS. Ali Imron: 110).

Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. “ (TQS. Ali Imron : 104)

Berpolitik dalam Islam untuk mewujudkan Sistem Islam Kaffah, wajib mengikuti langkah Rasulullah ﷺ, yaitu dimulai dengan mendidik umat secara intensif dengan pemahaman Islam Kaffah. Sebagaimana dulu Rasul membina para sahabatnya di Darul Arqom. Konten pembinaan nya  mencakup : (a) Tentang bagaimana konsep Islam dalam persoalan aqidah, akhlak /moral, keluarga, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem keamanan, sistem pengadilan, sistem keuangan, dst. (b) Tentang bagaimana tatacara/ mekanisme pelaksanaan konsep Islam tersebut dalam kehidupan . Juga , bagaimana penyebarannya (dakwah) ke seluruh dunia agar  Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Rasul juga membina masyarakat secara umum, dengan edukasi  masif tentang konsep tersebut di tengah tengah masyarakat hingga menjadi opini umum (ro’yul ‘aam ).  Kesadaran masyarakat akan mendorong mereka mewujudkan Sistem Islam kaffah. Dengan menjadikan  Islam sebagai ideologinya. Masyarakat akan bersatu dalam barisan perjuangan, dan  berusaha mewujudkan politik Islam di tengah masyarakat tanpa paksaan, namun dilakukan dengan kesadaran penuh.

Umat yang sadar akan berusaha mewujudkan institusi politik (negara) dengan metode mengangkat (baiat) penguasa.   Ini dicontohkan ahlun nushroh, kaum Anshor di Yatsrib.  Mereka lah yang mau menerima Islam untuk diterapkan secara praktis, sehingga tegak negara Madinah Al Munawaroh. Sekarang ini, melalui uslub (teknis), bisa dengan kesepakatan para tokoh (ahlu ahli wa al aqdi), bisa melalui pemilu. Yang didukung oleh ahlu nushroh yang memiliki kekuasan ketika itu.

Semua aktifitas mewujudkan institusi politik Islam ini, non kekerasan. Hanya berupa aktifitas fikriyah (pemikiran/edukasi). Sehingga bisa mencapai perubahan sistem secara damai , tidak sebagaimana yang diopinikan dan dikhawatirkan banyak pihak . Apalagi ini bulan Ramadhan, bulan perjuangan dan dakwah. Maka perhatian kita mestinya adalah mewujudkan ‘mahkota’ berbagai kewajiban , yaitu Sistem Politik Islam. Terus fokus pada proses edukasi dan sosialisasi konsep politik Islam yang sebenarnya,  hingga masyarakat muslim makin tercerahkan dan rindu mewujudkan  Islam dalam kehidupan. Tak surut dengan berbagai tuduhan dan celaan dari mereka yang tak mengerti betapa mulia kewajiban ini.  Jadilah kelompok yang muflihun. (beruntung).  Wallahu’alam []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.