Pulihkan Kondisi Ekonomi Tanpa “Peras” Rakyat

49

Oleh: Desi Wulan Sari

Gembar-gembor investasi besar-besaran di Indonesia sudah bukan menjadi isu terbaru. Sejak pergantian pemerintahan periode satu dan dua sekarang, pertumbuhan ekonomi hingga hari ini mengalami kemunduran signifikan. Ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mencapai Rp 13.970. Penilaian ini bukan saja ditandai dengan kondisi kegiatan  perekonomian rakyat yang sedang terpuruk. Banyaknya investasi asing yang dibuka lebar, namun berdampak negatif pada perekonomian rakyat. Seperti perusahaan BUMN yang mem-PHK-kan ribuan karyawannya. Pengalihan manajemen dan kepemilikan perusahaan umum negara seperti PLN, bulog, pertanian, bandar udara, pelabuhan, jalan tol, bahkan dunia pendidikan pun tak lepas dari sasaran investasi asing. 

Perlunya mewaspadai cara-cara yang dilakukan rezim sekarang merupakan salah satu bentuk antisipasi atas keterpurukan yang dirasakan oleh masyarakat luas, seperti yang dialami rakyat beberapa tahun belakangan ini. Kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah menghasilkan berbagai  keluhan rakyat. Rakyat yang merasa sangat terbebani pastinya tidak menyetujui terhadap keputusan yang diambil penerintah hari ini. Karena dinilai sangatlah tidak pro rakyat.

Terkait beberapa isu yang sedang viral sekarang yaitu isu kenaikan iuran kesehatan BPJS sebanyak 100 persen,  sungguh mencekik rakyat. Kenaikan bertahap yang di lakukan PLN pun sungguh menyesakkan. Pengurangan ribuan pegawai dan karyawan perusahaan negara tanpa apa penggantian ataupun pengalihan perusahaan lain terhadap pekerjanya juga menyakitkan. Bahkan sampai bahan pokok seperti garam, cabai, gula, ayam, beras dan hasil pertanian yang sejatinya melimpah di Indonesia harus bersaing dengan hasil impor besar-besaran yang justru dilakukan  oleh pemerintah kita sendiri. Pastinya semua itu akan mematikan perekonomian rakyat kecil dan menengah.

Kondisi memprihatinkan ini seakan ingin memperlihatkan, bagaimana penguasa dan sistem kapitalisnya “memeras” rakyat tanpa tedeng aling-aling. Semua kerugian berupa defisit dan beban hutang negara di bebankan pada rakyat. Sudahlah rakyat hidup dalam ekonomi yang sulit, harus pula “wajib”  dipaksa mengeluarkan uangnya untuk membayar ini dan itu terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Para ahli ekonomi di Indonesia telah banyak memberikan masukan terkait pemulihan perekonomian Indonesia saat ini. Tetapi sampai sekarang belum ada hasil yang maksimal. Solusi dan ide-ide alternatif para ekonom ndonesia seakan tidak didengar dan bahkan diabaikan oleh pemerintah.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah dan dituangkan dalam berbagai kebijakan penguasa, dilakukan karena adanya tekanan para investor asing, para pemilik modal, bahkan mungkin  lembaga keuangan dunia yang memiliki kepentingan dari negara ini?, seperti IMF, World Bank dll.

Seperti yang disampaikan oleh World Bank dalam materi presentasi kepada pemerintah, seperti dikutip detikcom, Jumat (6/9/2019). Disebutkan jika perekonomian Indonesia akan terus turun akibat masih lemahnya produktivitas dan melambatnya pertumbuhan tenaga kerja.Indonesia disebut akan makin terpuruk akibat masih tingginya defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Kuartal II 2019 CAD Indonesia mencapai 3% atau US$ 8,4 miliar dari produk domestik bruto (PDB), naik dari kuartal sebelumnya yang hanya 2,6% dari PDB. Dengan kondisi itu, Bank Dunia menilai, Indonesia membutuhkan dana asing masuk (inflow) minimal US$ 16 miliar per tahun untuk menutup gap defisit tersebut. “Indonesia harus reformasi besar-besaran dengan membangun kredibilitas dengan membangun bisnis yang terbuka, kepastian peraturan, dan kepatuhan dengan kebijakan presiden,” tambahnya (DetikFinance, 6/9/2019).

Apa yang disampaikan di atas, sungguh terasa aroma-aroma tekanan dari mereka. Tekanan perlu dilakukan agar pemain-pemain bisnis global seperti aseng, asing yang ada di Indonesia tetap mudah mengakses asong-an yang disodorkan oleh Indonesia.

Hari ini Indonesia mengusung konsep ekonomi kapital dan  neoliberal. Sehingga  investasi apapun dan pertumbuhan ekonomi versi mereka  terus  dilakukan dengan alasan kesejahteraan. Faktanya, investasi merupakan jalan penjajahan atau eksploitasi faktor-faktor ekonomi oleh kapitalis.

Problem ekonomi hari ini, termasuk ketimpangan, kemiskinan, bahkan degradasi moral, justru muncul akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis neoliberal yang tegak di atas asas sekulerisme dan pilar-pilar ekonomi yang  batil, seperti riba, kebebasan kepemilikan,   kebebasan perilaku, dll.  Serta ditopang oleh sistem politik demokrasi yang memberi kesempatan serta ruang sebesar-besarnya kepada penguasa kapitalis.

Kumpulan fakta-fakta  miris yang ada bahkan terkadang diluar logika, dapat kita saksikan hingga hari ini. Dengan demikian patutlah menjadi alasan bagi Indonesia bahwa rakyat butuh  perbaikan ekonomi menyeluruh terhadap sistem ekonomi yang hanya berpihak pada kemakmuran rakyat.

Rasul SAW pernah mencontohkan bagaimana baiknya penerapan sistem ekonomi dan politik di Madinah saat itu. Hingga terus berjalan di masa pemerintahan para sahabat khlulafur rasyidin, dan khalifah berikutnya di masa daulah Islam. Khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khatab. Saat Umar menjadi khalifah,  meski ada lembaga yang bertugas untuk menjamin kesejahteraan rakyat, Khalifah Umar tak lantas berpangku tangan. Setiap malam, khalifah berkeliling ke berbagai tempat untuk memastikan rakyatnya hidup dalam kecukupan dan tidak kelaparan. Sampai-sampai ada masa dimana rakyat tak ada lagi yang mau menerima sedekah, karena saat itu rakyat dalam keadaan maknur dan sejahtera.

Sejatinya penerapan sistem ekonomi dan politik yang tegak atas asas aqidah dan pilar yang sahih. Ditambah bukti-bukti kesejahteraan yang pernah diwujudkan oleh sistem Islam, bukan tidak mungkin suatu saat nanti dapat terwujud kembali atas ijin Allah SWT dibumi tercinta ini.

Wallahu a’lam bishawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.