Program KB Bukan Solusi Keluarga Bahagia

Oleh Fitriani S.Pd

Hari keluarga internasional atau International Family Day di peringati oleh dunia setiap tanggal 15 Mei. Untuk Indonesia, Harganas ( Hari Keluarga Nasional) tahun 2019 ini akan diperingati di Kota Banjarbaru, yang puncaknya akan digelar pada awal Juli 2019. Adapun temanya adalah ‘Hari Keluarga, Hari Kita Semua’ dengan slogan ‘Cinta Keluarga, Cinta Terencana’. ( www.Beritasatu.com, 04/02/2019 )

Tema ini dianggap sejalan dengan apa yang selama ini dikampanyekan oleh pemerintah kepada keluarga di Indonesia terkait program Keluarga Berencana ( KB) dengan moto dua anak cukup. Sebab program KB diharapkan tidak hanya menurunkan angka kelahiran, tapi juga mewujudkan bonus demografi berkualitas.

Pasangan suami istri dinilai dapat memberikan kualitas hidup yang baik melalui program keluarga berencana. Dengan mendukung penggunaan pil KB, pemerintah meminta supaya pasangan suami istri tidak berpedoman banyak anak banyak rezeki. Sebab anak yang dilahirkan harus berkualitas dan mampu diurus, kalau tidak akan menimbulkan bencana gunung es, seperti maraknya kekerasan dalam rumah tangga akibat keluarga yang banyak anak sementara belum sejahtera, pengangguran bertambah, dan pendidikan tidak terpenuhi dan lain-lain. ( www.CnnIndonesia.com, 26/04/2017) Apalagi di tengah membengkaknya harga bahan-bahan pokok, mahalnya biaya kesehatan dan pendidikan serta di saat yang bersamaan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga melakukan program keluarga berencana atau penundaan kehamilan dijadikan sebagai solusi agar keluarga sejahtera dan bahagia secara terencana.

Namun, jika kita tela‘ah lebih dalam, persoalan yang terjadi baik kesenjangan ekonomi dalam keluarga dan sekelumit problem didalamnya, bukanlah karena banyak anak, melainkan lebih kepada adanya tekanan ekonomi yang diterapkan di negeri ini, yakni ekonomi kapitalisme sekularisme yang tidak mampu menyejahterakan setiap individu rakyatnya. Para kapital ( pemilik modal) dan sekutunya berbondong-bondong mengeruk kekayaan negara-
negara muslim, seperti  Indonesia. Mereka juga yang membuat
negara-negara miskin semakin melarat berkat tipu daya IMF melalui pinjaman hutang seperti yang menimpa negeri ini.

Sekularisme yang berasaskan pemisahan agama dari kehidupan telah berhasil mengamputasi aturan agama dalam mengatur kemaslahatan rakyat. Belum lagi hasil didikan sistem ini telah membuat individu dalam masyarakat, termaksud dalam lingkungan keluarga berprepsi bahwa banyak anak hanya akan menambah masalah baru, menghambat karier sang ibu dan lain-lain sebagainya.

Tidak hanya itu saja, sistem ini menyebabkan kesejahteraan hanyalah sebatas isapan jempol semata. Sejahtera hanya  menerpa para penguasa dan asing, sang pemilik modal saja, sementara rakyat hanya mendapatkan dampak negatifnya. Kita bisa lihat contoh kecilnya seperti pola distribusi pangan, mulai dari hasil laut, pertanian, dan pertambangan, yang walaupun dikuasai pemerintah dan atas nama rakyat di Indonesia. Tapi pada kenyataannya itu telah dikontrol habis oleh pihak asing dan sekutunya. Bahkan pola kebijakan dan produksi pertanian di Indonesia bukan di kontrol negara maupun para petani, tapi berdasarkan atas kebijakan dan keinginan asing sebagai investornya. Begitu pun terhadap hasil pertambangan minyak bumi, gas dan barang tambang lainnya, yang dimana pemerintah terutama rakyatnya hanya menjadi penonton atas kekayaan tanah dan airnya, serta hanya menjadi tumbal keserakahan penguasa dan pemilik modal.  Apalagi dengan keberadaan utang yang sangat besar dan mencekik bagi rakyat, sebagai usaha asing agar negara tidak lepas dari jerat utang, sehingga mudah di kontrol.

Maka penyebab tingginya garis kemiskinan di Indonesia bukan karena meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduknya, melainkan sebenarnya, kemiskinan di negara ini terjadi karena kemiskinan itu sengaja diciptakan secara politik dan ekonomi, dengan penghilangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi, ketertutupan informasi, penguasaan aset yang tidak diserahkan kepada rakyat melainkan ke asing, dan secara kebijakan negara memang tidak memberi ruang sebagai pemain utama tetapi lebih sebagai fasilitator dan membiarkan asing yang menguasainya.

Cukup dua anak, keluarga kecil bahagia dan sejahtera hanyalah propaganda di tengah-tengah meningkatnya angka kemiskinan keluarga akibat diterapkannya sistem ini. Dalam hal ini penulis bukan fokus untuk melarang pengaturan kelahiran dengan alat kontrasepsi, sebab secara hukum syara pengaturan kelahiran ( tanzhim an-nasl ) itu boleh. Membatasinyalah yang haram jika tanpa alasan yang syar’i.

Keluarga berencana yang bahagia sesungguhnya juga yang utama bukan soal jumlah anak, banyak atau sedikit. Karena sedikit anak tidak menjadi jaminan keluarga bahagia jika sistem sekularisme dan kapitalisme masih diterapkan. Sebab Islam tidak membatasi jumlah anak, tetapi merencanakan melahirkan anak-anak yang shaleh, menjadi generasi yang berguna bagi umat dan bangsa. Melahirkan anak-anak yang baik kualitasnya,  dengan ditopang oleh keluarga yang taat agama serta ada negara yang mewadahi dan mampu menyejahterakan rakyatnya itulah yang terpenting. Pendidikan dan kesehatan berbiaya murah bahkan gratis. Kekayaan alam dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat.

Maka jika sudah seperti ini, para keluarga akan bahagia memiliki banyak anak. Sebab semua kebutuhannya bisa terpenuhi dengan baik.   Apalagi memiliki anak yang Sholih dan Sholihah adalah salah satu jalan yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya masuk surga.

Sayangnya, semua itu hanya akan terwujud jika aturan Islam dibawa selalu untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Sebab secara fitrahnya, hanya aturan dari sang Penciptalah, kesejahteraan akan tercipta dan kemiskinan terhapuskan. Wallahu A’lam Bissawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.