Problem Pengangguran Terkesan Terabaikan

39

Oleh: Qiya Amaliah Syahidah (Muslimah Media Konawe)

Pengganguran masih menjadi problem yang serius di kabupaten Konawe, pasalnya angka pengangguran di wilayah ini masih terbilang cukup tinggi.

Sebagaimana Wakil Bupati Konawe, Guslin Topan Sabara sempat tak yakin dengan angka pengangguran yang mencapai 7.000 orang.   Beliau mengatakan akan mendata ulang mulai dari tingkat desa dan kelurahan sampai kecamatan. Pernyatan itu disampaikan ketika memimpin Rapat Koordinasi Rabu, 03/10/2018 yang dihadiri sejumlah SKPD (Sultrakini.com,  05/10/2018).

Berdasarkan data BPS Sulawesi Tenggara mencatat Tingkat Penggguran Terbuka (TPT) di Sultra pada Agustus 2018 sebesar 3,26 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun 2017 lalu pada periode yang sama, yakni sebesar 3,30 (Sultrakini.com, 06/11/2018).

Jumlah tertinggi ada di Kota Kendari sebesar 6,04 persen, disusul Baubau 5,75 persen, Muna 5,61 persen, Buton Tengah 4,45 persen. Lalu Konawe Utara 3,59 persen, Buton Selatan 3,52 persen, Kolaka Timur 2,76 persen, Konawe Selatan 2,62 persen, Muna Barat 2,62 persen, Wakatobi 2,43 persen, Konawe 2,30 persen, Kolaka 2,18 persen, Buton Utara 1,76 persen, Buton 1,60 persen, Kolaka Utara 1,53 persen, Konawe Kepulauan 1,19 persen, dan yang terendah adalah Kabupaten Bombana sebesar 0,70 persen.

Selain itu, untuk tingkat nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2018 mencapai 5,13%, atau turun dari periode sama tahun sebelumnya, 5,33%. Dari persentase tersebut, maka jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6,87 juta orang atau turun dari sebelumnya yang mencapai 7,01 juta orang (Sindonews.com, 07/05/2018).

 Akar Masalah Pengangguran

Persoalan pengangguran di negeri ini belum juga selesai meski telah berkali-kali ganti rezim.  Semua penguasa pernah berjanji akan menuntaskan masalah pengangguran ini. Seperti Janji politik pasangan Jokowi-JK tahun 2014 lalu, akan menciptakan 10 juta lapangan kerja, tapi ternyata hanya isapan jempol. Sementara fakta di lapangan yang membludak justru pekerja yang berasal dari luar negeri, yakni Cina.

Meski persoalan pengangguran sebenarnya tidak hanya satu sebab saja. Diantarnya yaitu ada faktor individual,  seperti kemalasan individu,  cacat tubuh/uzur dan rendahnya pendidikan dan keterampilan. Namun, semua ini hanya persoalan indivudual saja, yang bisa diselesaikan jika penguasa memiliki paradigma sebagai penjaga urusan rakyatnya.  Persoalannya sistem yang di terapkan saat ini yaitu pemisahan agama dari kehidupan menyebabkan lahirnya penguasa yang tidak amanah

Terbukti, banyak kebijakan penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat. Terbitnya PP 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dinilai akan semakin menghantam ekonomi rakyat juga memperparah pengangguran.  Sebab, sejumlah proyek-proyek pemerintah dan swasta  hasil investasi dari Cina  hanya menguntungkan negara investor tadi, yakni dengan masuknya ratusan ribu pekerja asing asal Cina dengan upah lima kali lipat dari upah pekerja Indonesia. Hal itu tentu saja akan semakin meningkatkan jumlah pengangguran, terutama pengangguran lokal pribumi.

Di samping itu, banyaknya pembukaan industri tidak sedikit yang mengabaikan dampak lingkungan yang mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada.

Salah satu kasus, misalnya, apa yang menimpa masyarakat Tani Baru di Kalimantan. Tuntutan masyarakat Desa Tani Baru terhadap PT VICO untuk menghentikan operasi seismiknya tidak mendapat tanggapan. Penghasilan tambak mereka turun hampir 95 persen akibat pencemaran yang ditimbulkan PT VICO. Tanah menjadi tidak subur, banyak lubang bekas pengeboran dan peledakan, serta mengeluarkan gas alam beracun. Akibatnya, rakyat di sana banyak yang kehilangan pekerjaan dan menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyaraktat.

Di sisi lain, Pengembangan sektor ekonomi non-real yang diterapakan oleh sistem ekonomi kapitalis, menimbulkan transaksi yang menjadikan uang sebagai komoditas, seperti bursa efek dan saham perbankan sistem ribawi maupun asuransi. Sektor ini tumbuh pesat. Nilai transaksinya bahkan bisa mencapai 10 kali lipat daripada sektor real.

Pertumbuhan uang beredar jauh lebih cepat daripada sektor real. Hal ini mendorong inflasi dan penggelembungan harga aset sehingga menyebabkan turunnya produksi dan investasi di sektor real. Akibatnya, hal itu mendorong kebangkrutan perusahan dan PHK serta pengangguran. Inilah salah satu penyebab utama krisis ekonomi dan moneter di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1997.

Peningkatan sektor non-real juga mengakibatkan harta beredar hanya di sekelompok orang tertentu dan tidak memilki konstribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

Jelaslah persoalan pengangguran bukanlah hanya persoalan individu semata. Tapi problem sistemik yang muncul akibat dari penerapan sistem kapitalis yang menjadi buah dari sistem negara demokrasi.

Kacamata Islam

Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti pertanian, penggembalaan, berburu, industri, berdagang dan lai-lain. Sebab bekerja merupakan salah satu cara bagi seorang kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarganya.

Islam tidak semata-mata memerintahkan untuk bekerja, tetapi bekerja harus dengan baik (ihsan) penuh ketekunan dan prefesional. Ihsan dalam bekerja merupakan kewajiban yang wajib di lakukan oleh setiap Muslim. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang artinya,

“Sesungguhnya Allah mencintai jika seorang melakukan pekerjaaan yang dilakukan secara itqam (prefesional).” (HR,  Thabrani).

Realitas menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki memiliki kemampuan untuk bekerja mencari nafkah. Mereka kadang ada yang cacat mental atau fisik,  sakit-sakitan,  usia sudah lanjut dan lain-lain. Maka syariat mewajibkan keluarganya untuk membantu meringankan beban saudaranya.

Dalam Islam, menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara.  Hal ini disandarkan  keumuman hadist Rasulullah saw. yang artinya,

“Seorang pemimpin adalah pengembala, dan ia akan dumintai pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya). ” (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasululullah pun sebagai kepala negara,  pernah memberikan dua dirham kepada seseorang, kemudian beliau bersabda yang artinya,

“Makanlah dengan satu dirham,  sisanya belikan kapak,  lalu gunakan untuk bekerja.”

Negara juga wajib memberikan pelayanan pendiddikan kepada rakyatnya. Kerena masalah pengangguran juga muncul akibat rendahnya kualitas sumberdaya manusianya, baik dari sisi kepribadian maupun dari sisi ketrampilan yang bias disebut dengan pengangguran kultural.

Syariat Islam juga telah mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat sebab pendidikan memang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat. Layanan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan selanjutnya akan mewujudkan individu-individu yang kreatif, inovatif dan produktif. Dengan demikian pengangguran kultural dapat teratasi,

Demikianlah,  ketika syariat Islam mewajibkan seseorang untuk menafkahi diri dan keluarganya, maka syariat-Nya pun mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan sehingga setiap orang akan produktif dan tidak menganggur.

Maka satu solusi fundamental untuk menyelesaikan masalah pengangguran adalah penerapan aturan-Nya secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan agar pengangguran kultural maupun struktural dapat diselesaikan dengan tuntas.  Wallau a’lam bishowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.