Politik “Keumatan” Versus Politik “Kepartaian”, Mana Yang Menang?

83

Oleh : Achmad Fathoni (Direktur el-Harokah Research Center)

     Panasnya tahun politik menuntut setiap politisi, parpol, dan calon kepala daerah untuk mengedepankan kesantunan dalam berpolitik. Seperti diungkapkan Presiden Jokowi saat menghadiri harlah PMII ke- 58 , di Kota Bandung, Selasa (17/4). “Bukan politik yang membawa perpecahan, bukan politik yang saling menghujat, bukan politik yang saling mencela, bukan politik yang saling memaki. Itu bukan budaya politik Indonesia,” katanya. Dalam kesempatan tersebut Jokowi menjelaskan budaya politik Indonesia sejak dulu adalah politik yang penuh etika dan kesopanan. Jika pihak tertentu yang mengajak pemuda untuk memiliki budaya politik yang menghujat sebaiknya dihindari (https://nusantaranews.co/bersikap-santun-dalam-berpolitik-haruskah/).

     Para pengamat politik menyebut tahun 2018-2019 adalah tahun politik. Frasa “Tahun Politik” maksudnya adalah tahun yang semua partai politik dan politisi telah menyiapkan diri, berbenah, dan melakukan serangkaian persiapan untuk menyambut konstelasi politik, baik di tingkat Pilkada, Pemilu legislatif, dan Pilpres. Sebenarnya, sejak diberlakukannya otonomi daerah yang berkonsekuensi Kepala Daerah dipilih langsung, setiap tahun adalah tahun politik. Agenda kontestasi politik Pilkada baik untuk tingkat pemilihan gubernur, bupati, atau walikota, meniscayakan partai dan politisi setiap tahun menyiapkan diri untuk menyongsongnya. Secara nasional semua partai pasti disibukkan dengan hajat Pilkada tahunan ini. Hanya saja tahun 2018-2019 magnitud politiknya lebih kuat, karena selain gawe Pilkada langsung di 171 daerah, tahun 2019 akan dilaksananakan agenda Pemilu legislatif dan Pilpres. Untuk menyongsong hajat penting itulah, semua partai dan politisi telah ancang-ancang dari tahun 2018 ini.

     Polilik keumatan dan politik kepartaian secara paradigmatik mempunyai perbedaan dan pertentangan secara diametral. Politik yang dipraktikkan oleh politisi dan partai-partai yang ada dalam sistem demokrasi, merupakan implementasi politik kepartaian. Yang mana, partai politik akan menggalang massa untuk meraih suara sebanyak-banyaknya untuk memenangkan “pertarungan” dalam pemilu, pilpres, dan pilkada. Sehingga parpol akan “menyapa” konstituen hanya lima tahun sekali ketika akan menghadapi hajatan pemilu, pilpres, dan pilkada. Yang tentunya asas manfaat akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemenangan partai di pesta demokrasi tersebut. Dengan menghalalkan segala cara untuk meraih simpati dan dukungan dari para pemilih atau konstituen. Walhasil, dengan politik kepartaian semacam itu, meniscayakan kepentingan dan aspirasi rakyat tidak akan terakomudir dan terealisir. Oleh karena itu, dalam politik kepartaian tersebut terkenal dengan kredo tidak ada teman dan musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Sehingga janji-janji partai, calon kepala daerah, maupun calon presiden saat kampanye, nyaris tak telaksana dan tak tertunaikan.

     Nah, saat ini kaum muslimin di negeri-negeri Islam, termasuk di dalamnya di Indonesia, yang menerapkan sistem demokrasi, menjadi pihak yang acapkali hanya sebagai objek penderita, jumlahnya mayoritas tetapi tidak pernah bisa menjadi pemenang untuk bisa mewujudkan aspirasi dan cita-cita umat Islam yang sebenarnya. Menjadi bulan-bulanan kepentingan parpol-parpol, capres, calon kepala daerah yang hanya berjanji manis di bibir tetapi pahit dalam kebijakan dan realitas. Rakyat yang mayoritasnya umat Islam mengimpikan BBM murah, ternyata rezim yang ditopang partai pemenang pemilu, justru menaikkan harga  BBM secara bertahap, yang harganya semakin tidak terjangkau oleh rakyat. Janji calon presiden ketika kampanye akan membuka jutaan lapangan kerja, namun kenyataannya rezim justru “mengimpor” tenaga kerja asing dengan jumlah sampai juta-an orang. Sumber kekayaan alam yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraann rakyat, justru diserakan kepada asing aseng. Partai dan calon kepala daerah serta calon presiden menjanjikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat, namun setelah berkuasa rezim justru menaikkan penarikan pajak yang sangat mencekik rakyat. Dan tentu masih banyak kebijakan-kebijakan rezim yang dipilih oleh rakyat, namun kebijakannya sangat menyengsarakan rakyat.

     Dengan demikian, sudah saatnya rakyat dan umat Islam beralih dari politik kepartaian menuju politik keumatan. Politik keumatan yang berbasis politik Islam sangat berbeda dengan politik kepartaian ala demokrasi. Islam tidak memisahkan agama dari urusan kehidupan masyarakat, termasuk politik. Politik (as-siyasah) adalah bagian integral dari Islam. Maka dalam Islam dikenal dengan ta’rif (definisi) politik (as-siyasah) adalah pengaturan urusan-urusan masyarakat dalam dan luar negeri berdasarkan syariat Islam. Politik ini dilaksanakan secara langsung oleh Negara Islam (Khilafah) serta diawasi oleh individu dan rakyat (lihat: Taqiyuddin An-Nabhani, Mafahim Siyasiyyah li-Hizb at-Tahrir, hal. 1).

     Itulah makna politik yang di-istinbath (digali) dari berbagai dalil, di antaranya dari sabda Nabi SAW, “Dulu Bani Israil diatur urusannya oleh para nab. Setiap seorang nabi wafat, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak ada nabi sesudahku. Yang ada adalah para Khalifah dan jumlah mereka banyak” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Saat mensyarah men-syarah (menjelaskan) hadist ini, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fath al-Bari (VI/497) menyatakan,”Di dalam hadist ini ada isyarat bahwa, tidak boleh tidak, rakyat harus mempunyai seseorang yang mengurus berbagai urusan mereka, membawa mereka ke jalan yang baik dan menolong orang yang dizalimi dari orang-orang yang berbuat zalim”.

     Untuk mengimplementasikan politik keumatan tersebut, maka sebuah partai politik harus mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan akidah dan syariah Islam. Visi Partai (Islam) adalah mewujudkan kembali kehidupan yang Islami yaitu diterapkannya syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan sistem Islam (Khilafah Islamiyah). Sedangkan misinya adalah mewujudkan kesadaran kepada seluruh masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawabnya agar hidupnya hanya diatur dengan syariat Islam baik dalam aspek pribadi, kemasyarakatan, dan kenegaraan.

     Jelaslah, berdasarkan paparan tersebut, politik bukan saja merupakan bagian integral dari Islam, tetapi juga perkara yang agung dalam Islam. Politik –dalam makna mengurus urusan masyarakat dengan syariat Islam- tak bisa dipisahkan dari Islam. Dengan mengamalkan “politik keumatan” atau “politik Islam” tersebut, umat Islam akan dapat keluar dari jeratan dan ranjau-ranjau “politik kepartaian”, yang sangat terkooptasi oleh idelogi kapitalisme-demokrasi-sekuler, yang justru secara faktual telah menjerumuskan umat dan rakyat pada jurang keesengsaraan dalam segala bidang. Maka tidak ada pilihan lain, saatnya umat harus bersatu padu mewujudkan “politik keumatan” dengan memberikan dukungan kepada jamaah dakwah/gerakan Islam/partai politik (Islam) yang bertujuan mewujudkan kembali sistem Islam (Khilafah Islamiyah) untuk membebaskan manusia dari kesengsaraan menuju cahaya Islam dan kebahagiaan yang hakiki yaitu kebagiaan hidup dalam naungan sistem Islam. Wallahu a’lam.

JASA EDIT VIDEO, VIDEO SHOOTING, VIDEO COMPANY PROFILE Telp. 0818 0490 4762

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here