Pesta Usai, Bagi-bagi Kursi Ramai

Oleh: Ummu Syaqieb.

Perhelatan akbar demokrasi telah usai, ditandai dengan pemimpin negeri untuk lima tahun ke depan yang sudah terpilih. Rekonsiliasi antar dua kubu yang dulu berseberangan, mulai digencarkan. Di sisi lain, kabar rebutan kursi menteri antar partai pendukung kubu pemenang makin memanas. Masing-masing pihak merasa paling pantas mendapat kursi menteri, karena telah mendukung sepenuh hati.

Belum selesai dengan persaingan internal, makin dibuat risau isu partai kubu lawan akan diajak mengisi beberapa kursi sebagai buah langkah rekonsiliasi. Tentu saja hal itu membuat jatah kursi kian sempit. Bancakan seperti ini sepintas terlihat konyol, namun itulah fakta terpampang di hadapan publik. Semua pihak berlindung atas nama komitmen membangun bangsa.

Apa yang terjadi di atas sesungguhnya bukan hal baru. Sering kita lihat dalam sistem ini dan menjadi salah satu wajah buruk sistem demokrasi. Sungguh ironi, sistem yang diyakini mampu mewadahi kepentingan masyarakat luas, nyatanya kental aroma kepentingan politik partai atau kelompok. Maka terlihat, sistem ini tak ubahnya sistem transaksional.

Kondisi yang demikian tentu berdampak buruk pada pengurusan umat. Kepentingan masyarakat tergadaikan, karena langkah strategis yang diambil oleh para elite negeri dikhawatirkan takkan jauh dari kepentingan partai, kelompok, dan sponsor. Hasilnya, kesejahteraan yang didamba masyarakat akan sulit terwujud.

Saatnya umat menyadari tentang sistem cacat ini. Umat membutuhkan sistem yang murni sebagai alat untuk mengurus urusan umat. Sistem yang mampu menjamin kesejahteraan berkeadilan bagi seluruh rakyat, melalui penegakkan aturan yang menjamin keadilan itu sendiri, yakni syariat Islam kaffah. Dan itulah sistem islam.

Lihatlah bagaimana Islam memandang kepemimpinan.

”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Dengan sistem ini, pemimpin menjalani fungsi sebagai perisai, pelindung seluruh umat, memimpin hanya berlandas syariat Islam. Kekuasaan diemban sebagai amanah, ditunaikan semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah. Dipikul oleh pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran penuh tentang amanah kepemimpinan. Dengan demikian, tidak akan terjadi bancakan kekuasaan. []

—-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.