Perempuan Butuh Syariat Islam Bukan RUU PKS

Oleh : Adiew ER ( Pemerhati Kebijakan Publik )

Masyarakat menanti nasib Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS ). Harap-harap cemas. Pihak yang menolak berharap RUU PKS tidak disahkan. Sebaliknya pihak pendukung mendesak agar RUU tersebut segera disahkan pada bulan September ini.

Seperti dilansir dari Beritagar.id bahwa Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana mengungkapkan, berdasarkan jadwal yang tercatat di Komisi VIII DPR RI, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PKS berlangsung sejak 26 Agustus-19 September 2019. RUU ini akan disahkan pada 25 September 2019.

“Kami imbau seluruh anggota DPR RI memberikan dukungan (Pengesahan RUU PKS) sebagai UU untuk mencegah kekerasan seksual,” ungkap Azriana dalam keterangan tertulis kepada Beritagar.id, Minggu (1/9/2019).

Sekilas tampak tidak ada yang salah dan tampak bahwa RUU PKS adalah solusi final untuk mengurangi maupun menghapus tindak kekerasan seksual. Namun ternyata ada beberapa pasal penting yang harus lebih dicermati yaitu terkait makna kekerasan seksual yang dimaksud dalam RUU tersebut.

Pasal-pasal dalam RUU PKS yang harus dikritisi antara lain adalah pasal 5,6,7 dan 8. Frasa kontrol seksual pada pasal 5 ayat (2) huruf b yang dikategorikan kekerasan seksual artinya mendorong setiap orang untuk bebas memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain. Pihak yang melakukan kontrol seksual justru bisa dipidanakan. Sehingga orang tua tidak boleh melarang anak lajangnya melakukan hubungan seks bebas karena bisa terkatagori kontrol sosial. Aktivitas LGBT juga terlindungi dengan frasa ini.

Kebebasan seksual ini makin tampak pada pasal 7 ayat (1) yaitu adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Artinya kebebasan seksual harus dilindungi. Termasuk ketika memilih seks bebas, kumpul kebo, zina, prostitusi suka sama suka, bahkan seks menyimpang semisal LGBT.

Lebih jauh lagi, pada pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu; Maka orang tua tidak boleh mendisiplinkan anaknya berhijab untuk menutup aurat. Karena termasuk kontrol seksual dalam hal busana, maka seorang ayah yang melarang anak perempuannya keluar rumah jika tidak menggunakan busana muslimah, maka ini dianggap pelanggaran terhadap UU ini.

Bahkan yang lebih jauh dari itu, seorang laki-laki tidak harus berpakaian laki-laki, namun boleh berpakaian perempuan. Demikian juga sebaliknya. Perempuan boleh berpakaian laki-laki. Karena melarangnya termasuk kontrol seksual. Para perempuan juga berhak berbaju seksi dan minim, karena itu dianggap hak yang dilindungi undang-undang. Di sini sangat jelas jika RUU ini akan melegalkan dan semakin melanggengkan pornografi dan pornoaksi.

Kemudian, pada pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa tindak pidana perkosaan meliputi perkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan. Sesuai pasal ini, seorang istri bisa sesuka hatinya memilih untuk melayani suami atau tidak. Jika suami memaksa untuk berhubungan, maka terkategori pemerkosaan. Di sisi lain, jika suami menghendaki berhubungan seksual melalui jalur belakang atau dubur, tidak menjadi suatu masalah ketika istri juga melakukan atas dasar suka sama suka.

Hal tersebut menunjukkan betapa banyak norma dan aturan agama yang dilangkahi. Padahal Indonesia adalah negara berkeTuhanan yang Maha Esa, dimana nilai-nilai budaya ketimuran dan nilai-nilai agama sangat dijunjung tinggi.

Inilah ketika pemikiran sudah teracuni oleh sekulerisme liberalisme. Maka nilai agama dicampakkan dan nilai kebebasan yang diagungkan. Sehingga dalam mengambil solusi kepada sebuah permasalahan semisal masalah perzinaan dan kekerasan ini justru mengedepankan atas nama kebebasan individu/HAM.

Hal tersebut sangat berbeda dengan sistem Islam. Dimana Islam memandang bahwa masalah seksual adalah fitrah/naluri manusia sehingga layak untuk dipenuhi tanpa adanya larangan. Namun Islam tidak membebaskannya melainkan memberinya aturan yang jelas yakni dengan pernikahan.

Islam telah mengatur tentang masalah rumah tangga. Mengatur hubungan suami istri dengan baik. Islam juga melarang membuka aib pasangan dan membuka urusan ranjang kepada umum. Lalu apakah layak jika masalah ranjang suami istri dilaporkan ke pengadilan?

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya.” ( HR. muslim )

Islam juga mengatur tentang bagaimana cara suami memberikan pelajaran kepada istrinya. Bukan dengan kekerasan namun dengan cara menasihati, memisahkan dari tempat tidur dan baru boleh memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

” Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 34)

Istri yang nusyuz  artinya istri yang bertindak tidak bersahabat dengan suaminya. Hendak menodai pernikahan, berbuat jahat pada suaminya, berbuat sekehendaknya tanpa memedulikan kewajibannya sebagai istri, dan melakukan hal-hal yang dilarang Islam. Pemukulan baru boleh dilakukan ketika istri sudah tak bisa dinasehati dan tak kunjung mengintrospeksi diri setelah pisah ranjang.

Artinya, memukul harus karena si istri telah benar-benar melanggar syariah, menodai rumah tangga, dan mengancam kehormatan suami. Bukan karena hawa nafsu suami,marah yang tak terkendali, dan bukan karena senang melihat istrinya menderita dan terhina. Para suami, hendaklah takut pada Allah Subhanahu Wata’ala dan bertaqwa pada-Nya dalam membina hubungan dengan istrinya.

Ketetapan ini datang dari Allah dalam Alquran yang diwahyukan kepada Rasulullah. Sehingga tak layak bagi manusia untuk mengambil dan membuat aturan yang lain setelah ada aturan dari Allah dan RasulNya.

Allah Ta’ala berfirman: “Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Dan untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah dengan menolak RUU PKS tersebut. Kita menunggu nasib RUU tersebut dan tetap berusaha agar anggota DPR tidak mengesahkannya. Juga dengan memahamkan umat bahwa RUU PKS ini bukan solusi, namun solusi yang tepat dan sempurna adalah Islam.  Memahamkan pula pada para perempuan bahwa perempuan butuh syariat Islam bukan RUU PKS. Stop kekerasan hanya dengan Islam, bukan dengan RUU-PKS!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.