Penanganan Covid-19 Perlu Kebijakan Tegas

53

Oleh: Hasni Tagili, M. Pd. (Dosen dan Penulis Buku)

Jumlah pasien positif virus korona per 26 Maret 2020 bertambah menjadi 893 orang. Diperkirakan, jumlah ini akan terus bertambah. Mencengangkan, hanya dalam sehari pertambahan kasus Covid-19 begitu signifikan.

Menyikapi pandemi ini, negara lain semisal Cina, Italia, Irlandia, Amerika Serikat, dan 15 negara lainnya yang juga terserang Covid-19 memutuskan untuk melakukan lockdown yaitu penutupan akses keluar – masuk sebuah kawasan secara total karena adanya kondisi darurat.

Adapun Indonesia, meski dengan up date Corona saat ini, belum memutuskan untuk melakukan lockdown. Mengutip dari salah satu postingan Instagram Presiden RI, Joko Widodo mengungkapkan bahwa untuk menghadapi situasi terkait dengan pandemi Covid-19 ini tidak mudah. Mulai semua kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan.

Yang dipandang penting oleh Jokowi adalah penerapan pembatasan sosial (social distancing) yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumuman orang. Sehingga, orang nomor satu di Indonesia ini memerintahkan kepala daerah untuk menentukan status bencana di daerah masing-masing dengan berkonsultasi bersama BNPB.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan lockdown akan selalu didukung dari segi anggaran oleh Kementerian Keuangan. Namun, kendati anggaran telah siap untuk lockdown, pemerintah juga masih harus memutar otak untuk memastikan kesediaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan distribusi bahan logistik jika terjadi lockdown (Kronologi.com, 17/03/2020).

Berbeda pendapat, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera justru menilai Jokowi seperti melepaskan tanggung jawab kepada daerah. Menurutnya, dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif karena dikhawatirkan berbeda pendapat. Mestinya ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Sebab, pandemi ini tidak mengenal daerah (Detiknews.com, 15/3/2020).

Penanganan Covid-19 memang bukan hanya beban pemerintah. Semua komponen masyarakat harus ikut andil menjadi bagian dari solusi. Pun, birokrasi daerah dan masyarakat tak boleh dibiarkan bertindak sendiri. Mengingat, beragamnya pengetahuan mereka. Sehingga, perlu ada kebijakan tegas dan terpusat terkait penanganan Corona ini.

Pemerintah harus bersikap sebagai pengurus dan penanggung jawab. Negara tak boleh menjadi autopilot dimana rakyat dibiarkan mencari solusi sendiri-sendiri. Fenomena panic buying yang tengah menggerogoti sebagian masyarakat saat ini membuktikan bahwa mereka bergerak sendiri mencari solusi.

Hasilnya adalah kekacauan. Hoaks bertebaran di mana-mana, berita simpang siur mengenai Corona ditransmisikan via media sosial. Rakyat makin bingung. Sikap pemerintah pusat yang tak segera melakukan lockdown pun akhirnya membuat para kepala daerah menetapkan lockdown lokal. Itu pun tidak total. Beberapa gubernur dan bupati/walikota meliburkan sekolah tapi ada juga yang tidak.

Padahal, penanganan Covid-19 butuh ikhtiar maksimal, terutama kebijakan negara untuk segera melakukan lockdown. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda, “Jika kamu melihat bumi tempat wabah, maka jangan memasukinya. Jika kamu berada di sana, maka jangan keluar darinya.” (Ini seperti kebijakan lockdown).

Kita dapat berkaca dari kepemimpinan Umar bin Khatthab mengatasi pandemi. Beliau saat itu meminta masukan ‘Amru bin Ash. Maka disarankan untuk memisahkan interaksi. Hasilnya, tak lama kemudian wabah itu selesai. Pun, dalam kasus di Amwash, ‘Umar mendirikan pusat pengobatan di luar wilayah itu. Membawa mereka yang terinfeksi virus berobat di sana.

Selain itu, masyarakat berperan aktif membantu negara. Sebab, umat mempunyai pemahaman, standarisasi dan keyakinan yang sama dengan negara, sehingga mudah diatur.

Bahkan, ketika negara dalam kondisi kesulitan, umat dengan suka rela mengasuh, mendukung, menjaga dan membantu negara. Karena selama ini, negara mengurusi urusan mereka. Memberikan apa yang menjadi haknya dengan sempurna. Sehingga, dalam penanganan Covid-19 ini negara perlu introspeksi dan bersinergi dengan masyarakat guna menghasilkan kebijakan tegas dan layak. Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.