Pemilu Usai, Saatnya Berbagi Kue

44

Oleh: Tri Mar’ah , semarang

Sidang sengketa pilpres 2019 telah usai. Mahkamah Konstitusi memutuskan pihak Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenang, sehingga KPU pun mengukuhkan pasangan ini sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024. Para koalisi kini berebut meminta jatah kursi menteri. PKB mengusulkan 10 nama untuk menduduki jabatan tersebut. Nasdem tak mau kalah, mereka mengajukan 11 orang. Golkar sebagai partai yang lebih dulu menyatakan dukungannya kepada Jokowi dan perolehan suara yang didapatkannya di parlemen lebih banyak ketimbang PKB dan Nasdem, meminta lebih dari keduanya. Belum lagi partai-partai lain seperti Hanura, PSI, PPP, PBB, Demokrat dan tak ketinggalan dari kalangan Nahdliyyin pun berebut meminta jatah. PDI-P selaku pengusung utama tentu saja meminta paling banyak dibanding yang lainnya. Padahal jumlah menteri yang ada di kabinet saat ini hanya 34 kursi saja. Lantas apakah jika mereka diberi kursi sebagai menteri kemudian akan mengatur urusan rakyat dengan baik?

Nyatanya di dalam sistem demokrasi pada proses pemilihannya membutuhkan biaya yang mahal. Pada perhelatan pileg dan pilpres kemarin tercatat 25 Trilyun rupiah melayang. Tak cukup hanya uang, bahkan 500an nyawa pun ikut melayang. Semua pengorbanan itu pada akhirnya hanya melahirkan orang-orang yang haus kekuasaan. Sistem demokrasi lahir sebagai turunan dari paham kapitalisme sekuler menjadikan orang berebut kekuasaan demi memenuhi kepentingan pribadi bukan melayani rakyat. Selain itu kebutuhan biaya yang besar dalam proses pencalonan menjadikan praktik politik bersifat transaksional. Mereka yang tak punya cukup modal harus berkolaborasi dengan pengusaha berkantong tebal. Prinsipnya dalam dunia perpolitikan tidak ada makan siang gratis. Setelah mereka berhasil mendapatkan kekuasaan, mereka harus memberikan imbalan kepada para pemodal baik berupa pengesahan berbagai aturan yang menguntungkan pemodal maupun pemberian proyek. Kepentingan rakyat tidak lagi mereka hiraukan.

Rasulullah saw adalah suri tauladan yang sempurna dalam mengatur permasalahan kehidupan termasuk dalam urusan pemerintahan. Beliau mencontohkan tatacara pemilihan pejabat minim biaya dengan dedikasi yang tinggi untuk melayani rakyat. Sulaiman bin Buraidah menuturkan riwayat dari bapakny yang berkata:

Rasulullah saw itu jika mengangkat seorang amir pasukan atau detasemen senantiasa berpesan khususnya kepda mereka agar bertakwa kepada Allah, dan kepada kaum muslim yang ikut bersamanya agar berbuat baik”

Sepeninggal Rasulullah saw estafet kepemimpinan kaum muslimin beralih ke tangan Khulafaur Rasyidin dengan prosedur yang sederhana. Pada peristiwa di Tsaqifah Bani Saidah para sahabat berkumpul kemudian bersepakat untuk membaiat Abu Bakar Ash Shiddiq sebagai Khalifah. Setelah Abu Bakar meninggal kaum muslimin juga tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengangkat Umar bin Khathab sebagai pengganti. Demikian seterusnya para khalifah diangkat tanpa mengeluarkan biaya besar.

Hal ini juga berlaku dalam perkara pengangkatan pejabat negara. Para pejabat diangkat guna membantu tugas khalifah dalam mengatur urusan rakyat tanpa prosedur yang rumit dan biaya yang mahal. Model perpolitikan seperti ini melahirkan para penguasa yang amanah dan senantiasa berkhidmat untuk melayani rakyat bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Pada masa pemerintahan Umar bin khattab kita temui kisah dicopotnya Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai komandan pasukan. Khalid bin Walid adalah seorang ahli strategi perang. Dulu kaum muslimin pernah dibuatnya kocar-kacir pada peristiwa perang Uhud saat ia masih kafir. Sejarah juga telah mencatat kecerdikan strateginya mengatur pasukan kaum muslimin pada saat perang Mu’tah hingga membuat tentara Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat tunggang langgang lari meninggalkan medan perang. Setelah itu kaum muslimin selalu memenangkan peperangan setiap kali dikomandani olehnya. Hal inilah yang menjadikan Umar mencopot Khalid bin Walid. Umar khawatir adanya personalitas umat terhadap Khalid. Khalid menerima keputusan Umar dengan penuh keikhlasan sebab ia paham bahwa ia menjalankan amanah semata-mata karena Allah bukan karena umat.

Di dalam Islam para penguasa diangkat untuk menjadi pelayan umat dengan menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya aturan yang diterapkan. Seluruh rakyat baik muslim maupun non muslim dipenuhi kebutuhannya tanpa dibedakan. Para penguasa juga paham bahwa jabatan adalah amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Walhasil pemilu hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan pemimpin yang mampu mengatur urusan seluruh umat bukan ajang untuk berebut kedudukan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.