Pemilu Mengkhawatirkan?

    45

    Oleh : Mila Ummu Tsabita (Pegiat Komunitas Muslimah Lit-Taghyir)

    Rocky Gerung menilai legitimasi pemilu makin tergerus, karena ada aroma curang pada gelaran kali ini. “Saya kira penting lembaga pemantau independen internasional ikut mengawasi.  Demi transparansi demokrasi,“ tulisnya di akun twitter belum lama ini. (rmol.com, 20/3). Wajar masyarakat merasa curiga, katanya, karena adanya berbagai fenomena.  “ Sekarang presiden marahin rakyat. Kebalik.  Harusnya rakyat marahin presiden.  Jadi kecurigaan (kecurangan) ini ada, karena ada past events.“ (eramuslim.com, 27/3).

    Past event alias rentetan kejadian sebelumnya itu antara lain soal DPT (daftar pemilih tetap) ganda atau yang bermasalah, e-KTP tercecer, kotak suara dari kardus, isu 7 kontainer surat suara sudah tercoblos, hingga mobilisasi WNA (warga negara asing ) untuk memilih.  Belum lagi soal mobilisasi  ASN, sampai sempat hits juga tagar #YangGajiKamuSiapa beberapa waktu lalu.   Itu fenomena, ada yang benar faktanya.  Ada pula yang (katanya) sumir.

    Bahkan isu delegitimasi, sempat mejadi topik diskusi yang hangat menjelang Debat antar Cawapres (17/3).  Sekali lagi, ini karena berkembangnya opini soal “kecurangan” yang dilakukan secara sistematis dalam penyelenggaraan pemilu 2019.  Sehingga beberapa kalangan menilai opini seperti ini adalah upaya delegitimasi pemilu.  Terakhir ketika akun @oposite6890 yang menebar info soal buzzer dari aparat untuk dukung capres 01. (portal-islam.id, 12/3).  Apa  kata Mabes Polri ?  Ini adalah upaya delegitimasi pemilu.  Nah !

    Kok semua pihak begitu khawatir? Ada yang khawatir dicurangi, ada pula yang khawatir pemilu gagal jika selalu ada isu-isu yang dilontarkan pihak kandidat oposisi, atau pihak pro 02.  Tokoh Reformasi 1988, Amien Rais juga bersuara.  Beliau mengeluarkan ancaman aksi politik  pasca pencoblosan jika “ternyata” Pemilu ada kecurangan.   “Selain itu, opini tentang tidak netral-nya ASN, TNI/POLRI dan kepala daerah seolah memperkuat dugaan “kecurangan” pemilu, “ kata Direktur IPI (Indonesia Publik Institute), Karyono Wibowo, dalam diskusi “ Potensi Delegitimasi Pemilu dan Masa Depan Demokrasi” (6/3) di Jakarta (tribunenews.com, 7/3).

     Golputers : Pemilu yang Tak dirindu ?

    Sebenarnya selain terjadi kecurangan atau delegitimasi pemilu, ada satu lagi yang dikhawatirkan aktifis dan praktisi demokrasi.  Apa itu ? Golputers.  Bukan individu saja tapi  berupa gerakan yang mendorong golput (golongan putih), yang tidak menentukan pilihan saat masa pencoblosan nanti.  Salah satunya Milenial Golput, sekumpulan pemuda yang mengaku sebagai kumpulan mahasiswa dari perguruan tinggi di Jakarta.   Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Al Farabi memperkirakan ada 30% masyarakat akan golput.  Terdiri dari 10% golput karena alasan yang sifatnya politis dan ideologis. Sedangkan, sisanya yakni sekitar 20% karena alasan teknis dan administratif.

    “Di UU Pemilu tahun 2017, tidak ada larangan untuk golput, juga  tidak ada larangan untuk kampanyekan golput,” ujar mantan Direktur LBH Jakarta, Alghifari Aqsa, dalam diskusi “Golput itu Hak, Bukan Tindak Pidana” di kantor YLBHI, Jakarta (23/1).  Senada dengan itu, Direktur LBH Arif Maulana menilai golput merupakan salah satu bentuk ekspresi dalam demokrasi.  Dan dilindungi  dalam Undang-undang nomor 39/1999 tentang HAM. (detik.com, 23/1) .  Tapi jika jumlah pemilih golput lebih dari 50 persen, maka hasil pemilu dinyatakan tidak sah, menurut pengamat hukum tata negara, Margarito (kompas.com).  Nah ini masalahnya!

    Memang, legitimasi pemilu sangat tergantung kepercayaan dan tingkat partisipasi publik.  Namun faktanya, kepercayaan publik telah tercoreng oleh berbagai kasus, terutama yang terkait penyelenggara dan pengawas pemilu,  KPU dan Bawaslu.   Dan anehnya, mereka tidak berusaha memperbaiki atau minimal menjauhkan dari keadaan yang memperkeruh suasana.

    Lihat saja kasus hak pilih penyandang disabilitas (mental)  atau isu E-KTP tercecer, tak ada solusi. Sebelumnya, waktu penentuan nomor urut kandidat capres-cawapres.  Sempat juga  mendadak jadi kontroversi dengan penambahan angka nol (‘0”)  di depan nomor 1 dan 2, atas permintaan salah satu pasangan.  Dan KPU tidak bisa menjelaskan mengapa mengikuti “permintaan” paslon 01.  Tak bisa disalahkan masyarakat curiga, kondisi ini “ada apa-apanya”.

    Juga soal kotak suara berbahan “kardus”  yang diragukan kekuatannya.   Padahal di sana lah akan tersimpan 5 kertas suara yang tercoblos.  Lalu apa jaminan si kotak akan baik-baik saja jika terkena hujan atau yang lain ?  Dan betul, ketika musim hujan tiba berapa kotak suara yang dikabarkan hancur? Ribuan saudara-saudara. (https://detik.com/news/berita/d-4347090/terendam-banjir-2065-kotak-suara-kardus-di-bali-rusak). Itu baru di Bali, tempat lain bagaimana?  Kebayang kan kekhawatiran para pemilik suara alias hak pilih.

    Namun jangankan memberi konfirmasi yang menetralkan suasana, justru yang ada penyangkalan KPU bahwa “ kardus sama kuatnya dengan (bahan) alumunium”, atau “kardus lebih efisien”.  Muncul juga statement “ kami tidak mengatakan tahan air, tapi tidak rusak ketika kehujanan”.  Hmm ngeles tingkat dewa, memang.  Apa rakyat bisa percaya, soal netralitas dan ketegasan aparat ?

    Masa depan Demokrasi

    Untuk Golput, Muhammad Mustaqim , dosen IAIN Kudus menulis bahwa menjadi ancaman bagi Demokrasi ketika golput telah menjadi ‘ideologi’ bagi masyarakat. Bila mereka sudah mulai menganggapnya sesuatu yang ‘ buruk’ , lalu memilih  golput maka keruntuhan Demokrasi secara substantif sudah tak terelakan lagi . (detik.com , 26 /6/2018).

    Walau pun ternyata golput di negara-negara yang demokrasinya sudah maju  pun ternyata cukup besar.  Seperti di AS tingkat partisipasi pemilu hanya sekitar 40 – 50 persen saja.  Bahkan diberitakan bahwa dalam pemilu parlemen Perancis, jumlah golput  mencapai angka melebihi 50 persen. Di Inggris , jumlah golput di kalangan masyarakat kelas atas lebih tinggi dibandingkan masyarakat kelas bawah. (Tomy Khan, Popularitas Golput Negara Demokrasi, 2013).  Maka kalau di Indonesia terjadi, itu harusnya dianggap biasa saja.

    Bagaimana dengan isu kecurangan atau isu upaya menggagalkan pemilu.  Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebenarnya menunjukkan hampir 80 persen masyarakat Indonesia percaya pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), itu terkait tugasnya dalam menjadi penyelenggara Pemilu 2019.  Walau pun pada survei itu juga terungkap, masih ada sekitar 13 persen masyarakat yang kurang atau tidak yakin dengan kemampuan KPU dan Bawaslu.  Kecenderungan itu terlihat jauh lebih tinggi di kalangan pendukung Prabowo- Sandi dibandingkan pendukung Jokowi-Ma’ruf.

    “Ada juga sekitar 13 persen rakyat yang menilai KPU tidak netral. Itu berarti terdapat sekitar 25 juta warga yang menganggap KPU tidak netral, dan jumlah besar ini bisa menjadi masalah bagi KPU dan Bawaslu bila dimobilisasi,” kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani di Jakarta Pusat, Minggu (10/3). (eramuslim.com, 11/3).  Intinya, menurut Deni, potensi delegitimasi itu ada jika dimobilisasi.   Dimobilisasi? Oleh siapa ?

    Padahal sebenarnya hal tersebut bukan masalah yang perlu dibesar-besarkan. Mencurigai manusia akan berbuat curang, apalagi kalau kandidat adalah petahana, tentu manusiawi sekali.   Jadi menurut Karyono dari IPI, ada 4 hal yang bisa dilakukan agar Pemilu bisa “mulus” berjalan di rel demokrasi, yaitu (1) Penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional dan independen.  (2) Kedewasaan Peserta Pemilu untuk melaksanakan, dan merawat nilai-nilai demokrasi yang sudah menjadi konsesnsus bersama.  (3) Ketaatan hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan.   (4) penegakan hukum terhadap semua pelanggaran pemilu secara adil. (tribunnews.com).    Apakah semua itu terasa sulit diwujudkan ? Entahlah, yang jelas  sudah banyak observer luar yang bersedia mengawasi jalannya pemilu di Indonesia. Saking kuatnya teriakan SOS oleh netizen.

    Rakyat itu dinamis

    Tingkat partisipasi pemilih di setiap waktu tentu akan mengalami perubahan, seiring dengan tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem yang diterapkan.  Ketika masyarakat terus disuguhi oleh fakta korupsi, kolusi dan caleg atau paslon yang terpilih justru lebih sering mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak , maka apakah salah kalau makin banyak yang utopis dan tak sudi ikut pemilu?

    Belum lagi, orang yang cuek semakin banyak.  Dia hanya peduli urusan dia sendiri.  Yang penting dia bisa makan.  Dia tetap kaya. Terserah pemimpinnya siapa saja.  Atau sebaliknya, nelongso kondisinya.  Dia berpikir, memilih atau tidak ya kami tetap miskin. Miris.

    Kondisi perpolitikan semakin membuat kepercayaan publik menyusut. Semakin nyata, politik sekarang dikuasai politikus “kotor”.  Tertangkapnya banyak pejabat atau anggota DPR terkait kasus korupsi benar-benar membuka mata publik.  Kasus OTT Romahurmuziy, yang (katanya) anti korupsi,  diduga akan menyeret pihak-pihak lain jika dia “bernyanyi” nyaring.  Justru makin membuktikan bahwa sistem ini “melahirkan” masalah.

    Berdasar survey organisasi Transparency International Indonesia (TII) peringkat Indonesia ada di 37 dalam  Indeks Persepsi Korupsi. Ini tidak berubah sejak 2016.  Bahkan  Indonesian Corrupption Watch (ICW)  juga sudah mengingatkan jumlah kasus korupsi di tahun politik akan lebih banyak.  Anggaran rawan disalahgunakan untuk memenuhi ambisi agar kembali terpilih. (idntimes.com , 3/6/2018).

    Ada paradoks antara tuntutan clean goverment dan biaya politik yang super mahal dalam sistem demokrasi.  Karena perlu kampanye jor-joran biar dikenal publik.  Atau supaya mencuri hati, dan mau coblos pas di TPS.  Sehingga muncul hubungan “mesra” penguasa –pengusaha ke depannya, yang berdampak kepada ‘jual-beli’ kebijakan .  Tentu disesuaikan dengan kepentingan sang pemilik modal, ketika sang paslon menang dan menduduki ‘singgasana’ kekuasaan.

    Kejadian ini terus berulang, dalam siklus 5 tahunan kemudian ada pemilu lagi. Bagaimana mungkin bagi orang yang berpikir jernih tetep saja ‘husnudzon’ kepada sistem yang ‘mengkhawatirkan’ seperti ini?   Sebagaimana Muhammad Mustaqim , menulis bahwa penyebab golput bisa karena apatisme politik.  Karena ketidakmampuan parpol dalam menghasilkan pemimpin berkualitas.  Banyaknya kader partai yang terlibat korupsi adalah kristalisasi dari bobroknya kualitas demokrasi-politik.  (detik.com , 26/6/2018 ). Sehingga secara logis akan melahirkan sikap apatis pada proses politik.  Apalagi jika isu “kecurangan” menjadi kenyataan. Tambah banyak yang sulit menerima proses pemilu.

    Lebih-lebih bagi anggota masyarakat yang ideologis-Islamis, melihat Demokrasi dan pemilu bukan sekedar teknis memilih pemimpin.  Walau pun bisa kita saksikan,  masih banyak yang berharap dengan proses demokrasi . Termasuk di kalangan umat Islam yang menginginkan perubahan politik yang lebih ‘pro Islam’ di 2019.  Padahal kerusakan dan masalah bukan hanya terletak pada proses pemilu atau oknum aparatnya saja.  Tapi justru cacat yang melekat pada sistem itu sendiri.  Bahkan (ada anggapan) partisipasi di pemilu justru   menjadi langakan melanggengkan sistem Demokrasi.  Padahal sudah tau, sistem ini  terus memproduksi kerusakan, karena dia bersumber dari rahim Sekulerisme sebagai akidah yang mendasarinya. Akidah  yang menjauhkan urusan politik (negara) dari agama.  Maka Sistem Demokrasi sudah ‘cacat’ sejak lahir.

    Tidak seperti agama yang lain, Islam adalah akidah yang mengatur segala urusan termasuk sistem pemerintahan, cara mengangkat pemimpin, syarat pemimpin yang ‘layak’ dipilih, dsb.  Maka jangan merasa heran ketika ada yang memilih untuk ‘tidak memilih’ .  Karena ini bertentangan dengan keyakinannnya.  Juga adanya kesadaran soal tanggung jawab di akhrat. “ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.  Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya “  (TQS. Al Isra : 36) .

    Dan kalau pada akhirnya- siapa pun yang menang – hukum Allah tetap saja tidak bisa tegak dengan ‘wasilah’ pemilu demokrasi.    “ Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? ( TQS. Al Maidah : 50).

    Sungguh kita butuh sistem alternatif, sistem Islam. Tak mau selalu merasa khawatir “dicurangi”  dan  sekedar berperan tiap 5 tahun sekali.  Umat Islam harus berperan sepanjang usianya untuk tegaknya Islam. Dengan memperjuangkannya sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw.  “Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian yang mengharap (rahmat) Allah ”  (TQS al-Ahzab : 21). Wallahu’alam bishowab[]

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.