Pelajaran dari Sistem Politik “Money Can Buy”

67

Oleh: Umar Syarifudin (Pengamat Politik Internasional)

Kasus ini menyita perhatian public yang terbaru adalah La Nyalla, mantan kandidat cagub Jatim yang menyatakan tentang adanya uang mahar untuk pencalonannya. Ia kecewa terhadap Gerindra dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. La Nyalla telah mendapat mandat untuk maju sebagai cagub dari Gerindra namun kemudian gagal mencari pasangan dan partai pendukung, akhirnya mengembalikan mandat itu kepada Prabowo. Tak lama setelah pengembalian mandat itu di mana kemudian Gerindra mendukung kandidat Gus Ipul. Adapun sikap Pengurus Gerindra yang membantah pengakuan mantan ketua umum PSSI itu.

Catatan dan Renungan

Ingat, ongkos politik demokrasi tidak murah, bermetamorfosis menjadi korporatokrasi, ketika para politikus dan para pengusaha berkolaborasi berebut jabatan dan kekuasaan, bisa dikatakan para politikus adalah pengelola bisnis ‘demokrasi’ sedangkan para pengusaha adalah para pemilik modalnya, lalu terjadilah politik balik modal, akhirnya korupsi merajalela demi bayar ongkos utang kampanye.

Demokrasi menempatkan kedaulatan (hak membuat hukum) ditangan manusia dan ditangan para pemilik modal, artinya demokrasi tidak didesain untuk mencapai keadilan. Padahal keadilan hanya bersumber dari hukum yang adil, yakni hukum Allah swt Yang Maha Adil. Akibatnya, hukum menjadi tebang pilih. Para penguasa, pejabat dan konglomerat bisa dengan mudah berkurang dan bebas dari hukum, sedangkan rekyat jelata begitu mudah dihukum.

Di negara berkembang seperti Indonesia dengan kondisi dimana pencitraan para pemimpin politik adalah nomor satu dan pertanggungjawaban menjadi sejarah yang telah lama berlalu, keadilan tidak mencukupi di setiap bidang kehidupan dan pemerintahan yang bersih masih dalam impian. Adalah wajar bahwa politik akan menjadi bagian bisnis yang luar biasa dimana jumlah keuntungan yang luar biasa dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat dengan memanfaatkan kekuatan politik.

Sudah diketahui masyarakat, motif para politisi pragmatis di negara ini dan tujuan mereka di baliknya. Juga diketahui bahwa tidak ada yang datang ke dunia politik untuk melayani rakyat jelata dan melakukan kebaikan ‘secara gratis’ di negara ini. Sebaliknya, rakyat jelata percaya bahwa politik pragmatis hanyalah alat untuk mendapatkan kepentingan pribadi para politisi korup dan melayani beberapa elite kaya masyarakat yang sebagai imbalannya membantu politisi untuk memenangkan pemilihan meskipun tanpa henti korupsi dan pengkhianatan.

Dalam demokrasi, kekuasaan adalah segalanya. Satu hal yang belum pernah dan tidak akan pernah diajarkan dalam demokrasi adalah bahwa ‘kekuasaan’ adalah perintah dari Allah (swt) untuk menerapkan hukum syariah. Demokrasi mengajarkan para pengikutnya bahwa orang-orang yang berkuasa dapat menciptakan dan menerapkan hukum sesuai dengan keinginannya sendiri meskipun undang-undang ini bertentangan dengan Islam. Itulah mengapa mereka yang mengadopsi demokrasi tidak akan pernah mengadopsi Islam. Hal ini karena demokrasi tentu tidak dirancang untuk mempraktikkan Islam, melainkan justru diciptakan untuk mencegah penerapan hukum Islam itu sendiri!

Festival perebutan kekuasaan demokratis lima tahunan ini tidak sejalan dengan syariah karena satu-satunya tujuan adalah meraih kemenangan. Yang paling penting adalah menggulingkan saingannya, tidak masalah bagaimana dan tidak peduli berapa banyak uang, waktu dan tenaga yang dihabiskan. Ini memang kasus partai politik sekuler, hanya memikirkan keuntungan duniawi. Sayangnya partai atau gerakan Islam yang larut di dalamnya nampaknya juga menjalankan orientasi yang sama.

Demokrasi dirancang untuk memastikan bahwa umat Islam selalu terpecah, sedangkan politik yang dibawa Islam ke dunia yang diterapkan Rasulullah Saw. 1400 tahun yang lalu sangat berbeda dengan apa pun yang mendahuluinya. Islam menyingkirkan gagasan pemimpin sebagai individu yang melayani diri sendiri dengan penguasa menjadi pelayan masyarakat dan membawa sistem pemerintahan yang benar-benar unik untuk membangun gagasan ini. Politik dalam Islam berbeda secara fundamental dari semua sistem politik lainnya di bumi. Hal itu semata-mata didasarkan pada aqidah Islam. Allah SWT telah memberi kita petunjuk kehidupan yang lengkap termasuk sistem politik yang berdiri sendiri tanpa memerlukan penambahan atau penghapusan, yang merupakan sistem keputusan Khilafah.

Sistem Khilafah Islamiyah, ia adalah sistem pemerintahan Islam, yang bersumber dari wahyu dan telah ditetapkan oleh Allah swt. Dan dipraktekan Khulafaur-Rasyidin: Abu Bakar ra, Umar ra, Utsman ra, dan Ali ra, sistem ini pun wajib diikuti oleh umat Islam, dan sistem ini telah diterapkan selama belasan Abad. Seluruh Ahlussunnah, sepakat Imamah (Khilafah) itu wajib; umat wajib taat pada Imam adil, yang menegakkan hukum Allah swt, mengatur urusan mereka dengan hukum syariah yang dibawa Rasul saw. demikian tegas Ibnu Hazm (Al-Fashl fi al-Milal, 4/87).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.