Pedofilia Dapat Grasi, Generasi Terancam Kembali

Oleh: Hamsia (ibu rumah tangga)

Hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Mungkin istilah inilah yang tepat untuk menggambarkan hukum yang ada di negeri ini. Bagaimana tidak, ketika hukum dijalankan seoptimal mungkin maka dengan motif politik kuat bisa juga dilabrak oleh akal politik lain yang berdimensi hukum pula. Presiden mempunyai hak itu yang disebut grasi.

Kasus terbaru yang menggambarkan dengan cepatnya hukum dipermalukan dan dilecehkan dengan “buldozer” politik adalah dibebaskannya warga negara Kanada Neil Bantlemen eks guru Jakarta Internasional School (JIS). 

Jakarta, CNN Indonesia – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan kebijakan Presiden yang  memberikan grasi kepada warga negara Kanada, Neil Bantlemen, terpidana kasus pelecehan seksual siswa Jakarta Internasional School kini Jakarta Intercultural Shool (JIS).

Bantlemen adalah mantan guru JIS yang divonis bersalah karena telah melakukan pelecehan seksual kepada siswanya, ia dihukum 11 tahun penjara ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (MA).

Anggota KPPAI Putu Elvina mengatakan “Grasi yang diberikan menjadi lembaran hitam terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia, dan kasus pelecehan seksual siswa JIS menjadi komitmen pemerintah memberi perlindungan kepada anak-anak.

Ia menilai pemberian grasi kepada terpidana kasus pelecehan seksual tentu bertolak belakang dengan upaya pemerintah melakukan perlindungan anak-anak dari kekerasan seksual. Menurutnya, sebelum memberikan grasi seharusnya  mempertimbangkan nasib korban kekerasan seksual yang lain. “ini yang memang kemudian menjadi hal yang akan disesalkan juga,” tuturnya.

Akar Masalah

Sejatinya pemberian grasi kepada pedofil ini membuktikan bahwa negara lemah menghadapi pelaku kriminal terutama warga asing di tambah lagi tidak ada hukum tegas yang membuat jera pelakunya. Pedofil faktanya adalah virus menular yang membahayakan moral dan kualitas generasi masa depan.

Nasib anak-anak Indonesia sangat memprihatinkan mereka hidup dalam tekanan kekerasan, tanpa perlindungan negara. Sesungguhnya Indonesia saat ini bisa dikatakan mandul solusi untuk menghentikan wabah kekerasan terhadap anak.

Negara ini selalu mengadopsi model peradaban barat dengan nila-nilai materi, serta sistem ekonomi yang salah, maka harga mahal yang harus ditanggung adalah merebaknya krisis sosial, serta mewabahnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Beberapa tahun lalu, Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak yang ditetapkan oleh Komnas Perlindungan Anak. Ketua Komnas Arist Merdeka Sirait, menyatakan kekerasan seksual pada anak meningkat pesat sejak 2010. Laporan kekerasan yang masuk ke Komnas PA tahun 2010 hingga 2014 didominasi kejahatan seksual dan angkanya berkisar antara 42-62 persen.

Maraknya kekerasan seksual terhadap anak dari waktu ke waktu sesungguhnya menunjukan gambaran masyarakat yang sakit. Bahkan dapat dikatakan masyarakat yang rusak, mengingat di antara pelaku ada yang berstatus guru, saudara kandung bahkan ayah kandung. Sesungguhnya ini mencerminkan bahwa hukuman yang diterapkan saat ini tidak membuat mereka takut.

Seharusnya negara mengambil tanggungjawab penuh dalam melindungi anak, faktanya menyerahkan kepada keluarga. Terbukti dengan adanya peryataan pejabat dan lembaga terkait yang menisbahkan solusi persoalan kekerasan terhadap anak dan masalah sosial lainnya kepada keluarga. seperti yang disampaikan Menteri Sosial bahwa perempuan dituntut untuk menjadi pilar yang membentengi anak-anak agar tidak terjerumus pada tindakan sosial sekaligus menjadi ketahanan sosial dan kesejahteraan keluarga.

 Di sisi lain rendahnya keimanan kepada Allah SWT dan adanya hari pertanggungjawaban semua amal di dunia. Inilah ciri masyarakat sekuler yang meniadakan peran Allah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menangani KSA. Karena sesungguhnya sekulerisme adalah pemisahan agama dalam kehidupan, agama hanya berada di tempat-tempat ibadah saja. Dan sekulerisme menyerahkan pembuatan aturan dalam kehidupan umum adalah manusia.

Mudahnya mengakses film porno yang memenuhi kebutuhan akan tontonan seksual yang berdampak pada meningkatnya dorongan untuk pemenuhan nafsu syahwat, dan lemahnya keimanan sehingga untuk memenuhi syahwat tersebut mereka melampiaskan kepada siapa pun tanpa pandang bulu.

Kejadian ini akan terus terulang, seolah tidak memiliki jera bagi pelakunya jika pemerintah tidak memberikan sanksi tegas sebagai efek jera bagi para pelakunya. Hal ini bisa dilakukan hanya dengan sistem Islam yang dimana hanya aturan dan hukum Allah yang akan di terapkan bukan hukum yang bersumber dari manusia.

Islam Memandang

Sebagai seorang muslim, sudah sangat wajar apabila kita mengambil solusi dari Islam. Karena Islam mempunyai sistem aturan hidup yang sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan cara sholat, dan cara beribadah lainnya. Tapi Islam juga mengajarkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, sistem pendidikan dan sebagainya. Firman Allah “pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu.” (QS. Al Maidah 3).

Penaganan kasus kejahatan seksual membutuhkan solusi yang menyeluruh bukan selama ini yang dilakukan oleh pemerintah. Secara mendasar, syariah Islam mengharuskan negara senantiasa menanamkan akidah Islam dan membangun ketakwaan individu yang didukung oleh kontrol sosial masyarakat akan jauh lebih baik dibandingkan jika dimiliki oleh individu saja. Negara sebagai penjaga akidah umat, wajib membentengi dan melindungi masyarakat dari budaya hidup yang tidak Islami, misalnya pornografi, penyimpangan seksual, liberalisme dan lain-lain. Negara wajib menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku tindak kriminal. Agar masyarakat tidak rusak oleh perilaku mereka.

Islam adalah aturan hidup yang sempurna yang diturunkan Allah SWT memberikan aturan yang lengkap dan menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan hidup manusia, termasuk KSA. Islam melarang benda dak aktivitas yang memberi peluang terjadinya KSA, seperti pornografi, baik dalam membuat, menyebarkan atau menikmatinya. Islam juga melarang usaha menggunakan sesuatu yang haram.

Mengganti semua kebijakan yang kontra dan hanya mengambil syariah Islam yang terbukti mampu menyelesaikan permasalahan anak secara tuntas dan menjamin perlindungannya. Kesejahteraan setiap rakyat wajib dipenuhi oleh negara dengan berbagai mekanisme di dalam sistem ekonomi Islam. Sanksi tegas yang memberikan efek jera dan mencegah juga yang ditetapkan oleh Islam, di dukung oleh aparat yang amanah. Semua ini bisa terlaksana hanya dengan penerapan sistem Islam secara kaffah. Wallu a’lam bis shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.