Orang Gila Punya Hak Pilih, Hanya Ada Di Sistem Demokrasi

143

Oleh : Rosmita

Baru-baru ini muncul kebijakan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa boleh menggunakan hak pilihnya. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa penyandang tuna gharita atau yang lebih dikenal dengan disabilitas mental boleh menggunakan hak pilihnya saat pemilu mendatang.

Hal ini disambut baik oleh juru bicara tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin, TB Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, hak memilih merupakan hak dasar warga negara, termasuk hak perekaman e-KTP yang merupakan salah satu syarat sebagai pemilih. (Okezone, 24/11/2018)

Hal ini tentu saja mendapat respon negatif dari masyarakat, bagaimana mungkin orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) diberikan tanggung jawab untuk memilih pemimpin bangsa sedangkan namanya sendiri saja dia tidak ingat?

Memilih pemimpin bukanlah perkara sepele, tapi ini adalah perkara yang besar dan akan dimintai pertanggung jawaban kelak diakhirat. Karena sebelum memilih pemimpin kita harus mengetahui apa orang tersebut telah memenuhi kriteria sebagai pemimpin, selain itu kita juga harus mengetahui visi dan misinya kelak sebagai pemimpin. Karena kalau salah memilih pemimpin maka kehancuran akan terjadi.

Sedangkan orang yang mengalami gangguan jiwa adalah orang yang telah hilang kemampuan akalnya untuk memahami suatu peristiwa sehingga orang tersebut tidak dapat berfikir waras. Jangankan untuk memilih pemimpin, untuk membedakan mana yang  nyata atau bukan saja dia tidak bisa. Oleh karena itu ketika seseorang mengalami gangguan jiwa, maka diangkatlah kewajiban atasnya.

Sebagaimana Rasulullah saw bersabda : “Telah diangkat pena atas tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia baligh, dan orang gila sampai dia berakal.” (HR. Ahmad)

Maksud “Diangkat pena” adalah tidak diwajibkan beribadah dan tidak dicatat amal perbuatannya. Jadi salah kaprah jika memberikan hak pilih kepada orang yang hilang akal sehatnya.

Namun dalam sistem demokrasi semua menjadi hal yang lumrah,  karena sistem ini menjunjung tinggi kekuasaan diatas segalanya. Sehingga boleh menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan, meskipun hal tersebut tidak masuk akal atau diluar kebiasaan. Yaitu kebijakan menetapkan orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) sebagai daftar pemilih tetap (DPT)  dalam pemilu yang akan datang.

Umat seharusnya sadar bahwa pangkal kesemrawutan dan segala hal krisis yang terjadi saat ini adalah akibat dari penerapan sistem demokrasi yang demikian rusak dan hanya berorientasi pada kekuasaan. Tak ada yang bisa diharapkan dari sistem ini untuk kebaikan dan keberkahan hidup. Hanya sistem politik Islam yang bisa membawa kebaikan dan keberkahan bagi umat karena tegak diatas tuntunan Allah swt. Berorientasi pada ketaatan dan ditujukan untuk kebaikan umat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.