Obral SDA? Sudah Biasa

116

Oleh: Supiani (Aktivis Muslimah Peduli Umat)

             “Obral… obral. Dijual murah. Siapa yang mau beli? Mari sini! Nego-nego cincailah.” Suara menggelegar mengisi ruang dengar artifisial. Begitulah kira-kira kalimat yang menjadi representasi dari fenomena di Indonesia hari ini. Semuanya diobral dengan harga murah. Tinggal nego saja, habis itu cincailah. Yang penting MOU (Memorandum of Understanding) –nya jelas. Sama-sama bisa saling menguntungkan. Sang pemilik modal bisa membangun bisnisnya dan sang pemangku kekuasaan bisa mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya.

            Masalahnya yang sedang diobral kini bukanlah milik individu. Bukan pula benda yang boleh dijual, apalagi sampai diobral murah. Dilansir dari Tempo.co (25/01/19) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif mengatakan bahwa banyak sekali sumber daya di Indonesia yang dijual murah oleh para pejabat. Namun sayangnya dari banyaknya kasus pengobralan SDA hanya sebagian kecil pelakunya yang tertangkap. Selebihnya masih berkeliaran menikmati hasil usahanya. Tanpa lagi memperdulikan jutaan rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

            Sumber daya alam merupakan kepemilikan umum. Islam memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Yaitu dengan merujuk kepada sabda Rasulullah Saw., “Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air rumput dan api. (HR. Ibnu Majah).

            Namun faktanya di sistem kapitalisme, segalanya dimanfaatkan untuk meraih keuntungan semata. Jabatan yang dipunya alih-alih dijadikan amanah yang harus diemban, malah dijadikan alat untuk memperkaya diri. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi penjamin kesejahteraan rakyat jika dikelola oleh negara, tak ayal justru semakin membuat rakyat kian menderita.

            Sebagai negeri dengan kependudukan Muslim terbesar, maka menjadikan Islam sebagai aturan hidup adalah suatu yang semestinya. Sebab Islam bukan hanya sekedar agama namun juga sistem yang mampu mengatur dan menyelesaikan segala problematika kehidupan.

            Namun ini jelas bak jauh panggang dari api. Sebab negeri ini justru menerapkan sistem kapitalis sekuler. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama seolah terkurung pada aspek-aspek kerohanian semata. Hingga kemudian umat Islam menyerahkan kepengurusan negeri kepada sistem buatan manusia. Sistem yang dibuat oleh makhluk yang serba terbatas.

            Pejabat menjelma menjadi makelar yang menjajakan SDA yang notabene ialah milik umat. Seolah tak lagi malu ketika ia petantang petenteng dengan kekayaannya sedang disaksikan oleh kaum-kaum marjinal yang bahkan harus mengais sampah demi bertahan hidup. Kekayaan para kaum borjuis seolah menjadi paradoks dengan kondisi yang ada di negeri ini. Bahkan angka kriminalitas kian meninggi pun tak pelak sebab kesulitan ekonomi akibat sulitnya mencari pekerjaan.

            Korupsi SDA bukan hanya soal keuangan negara. Tetapi juga karena kegagalan pemerintah dalam mengelola SDA yang sejatinya untuk kemakmuran rakyat. Begitulah kesimpulan yang Laode M. Syarif kemukakan dalam acara diskusi ‘Melawan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam’ di gedung KPK, Jakarta Selatan, (Jumat, 25/01/19).

            Hal ini pun memancing sikap skeptis rakyat Indonesia. Banyak yang tak lagi percaya terhadap kinerja para pejabat. Pemerintahan yang ada pun seolah hanya ilusi bagi kaum di bawah garis kemiskinan. Mereka tetap harus mengurusi kepentingan mereka sendiri, sedangkan para pemangku kekuasaan sibuk memperkaya diri.

            Hal ini lumrah. Bahkan bukan lagi menjadi sebuah rahasia. Sistem ekonomi kapitalisme yang berasas sekulerisme, dan standar perbuatan hanyalah manfaat semata, menjadikan segala urusan dan kepentingan rakyat adalah bisnis. Segalanya dilakukan dengan memperhitungkan keuntungan semata. Juga liberalisme menjadikan kebebasan seolah tak berbatas, termasuk dalam kepemilikan. Seharusnya milik umum, namun dengan sedikit negosiasi dan kesepakatan tertentu dapat menjadi milik individu. Inilah pangkal kerusakan dan penyebab sulitnya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

            Sumber daya alam sebagai kepemilikan umum menjadikannya haram bagi siapapun untuk memiliki apalagi menjualnya kepada asing. Negara justru diwajibkan mengelolanya semata demi kepentingan umat. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya umat Islam kembali kepada sistem Khilafah Islamiyah dan turut memperjuangkan diterapkannya dengan dakwah sesuai dengan manhaj Rasulullah Saw. Sebab hanya dengan sistem Islamlah negara akan menjamin terjaganya SDA demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Wallahu ‘alam bish showab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.