Mustahil Negara Tanpa Pajak, Benarkah?

    103

    Oleh : Wida Aulia  ( pemerhati masalah sosial )

    Untuk keadilan maupun kesetaraan, antara pedagang offline dengan pedagang online, menurut Managing Partner dari Danny Darussalam Tax Center berpendapat bahwa bisnis yang dijalankan melalui platform e-dagang sepantasnya dikenakan pajak sebagaimana yang ketentuan perpajakan pada umumnya.

    Hal ini untuk memberikan keadilan baik untuk pengusaha offline maupun pengusaha online.  Tidak ada perbedaannya karena mereka itu sama-sama pengusaha, hanya perbedaannya adalah cara metode berdagang mereka adalah dengan online. ( www.inataya.com )

    Tak ayal, wacana tersebut membuat polemik di masyarakat khususnya para pedagang online. Karena tidak dipungkiri, bahwa di era milenial hampir semua orang menggunakan media digital termasuk dalam aktivitas perdagangan. Sehingga para pelaku ekonomi digital ini tidak luput dari “lirikan” pemerintah untuk menarik pajak dari mereka.

    Hal ini cukup membuat resah karena sama saja hal itu akan mengurangi keuntungan mereka. Kalau dulu ada pajak bumi dan bangunan ( PBB ), kemudian pajak penghasilan ( PPh ), pajak barang mewah, pajak kendaraan. Namun kini hampir semua bidang dikenakan pajak termasuk dalam bidang perdagangan melalui internet/online, atau bahkan suatu saat nanti kita bisa dikenakan pajak oksigen. Padahal dengan adanya berbagai pungutan tersebut dapat memicu perilaku masyarakat pelaku ekonomi untuk melakukan kecurangan dan menghalalkan segala cara demi memperoleh banyak keuntungan.

    Allah SWT berfirman:

    “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 29)

    Apa-apa dikenakan pajak, menunjukkan keserakahan pemerintah atau sudah terlalu miskinkah negeri ini hingga harus menarik berbagai pajak dari rakyat?. Padahal sudah jelas bahwa pajak itu sama saja mengambil hak rakyat secara paksa. Bukankah negeri ini sangat kaya dan berlimpah akan sumber daya alam yang seharusnya bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara sehingga tidak perlu menarik pajak dari rakyat. Namun kenapa pengelolaan SDA tersebut justru diserahkan kepada asing sehingga orang asing lah yang menikmati dan memanfaatkannya.

    Inilah akibat sistem kapitalis sekuler yang diterapkan oleh negara sehingga pajak seolah menjadi sumber pendapatan negara satu-satunya. Mirisnya hal tersebut diamini oleh masyarakat yang menganggap bahwa menarik pajak adalah hal wajar dilakukan oleh negara. Mereka malah berpikir negara tanpa pajak, mungkinkah?

    Bahkan masyarakat menganggap mustahil jika negara bisa berjalan tanpa pungutan pajak. Pernyataan tersebut tidak akan kita lontarkan jika kita paham bahwa ternyata ada sebuah sistem negara yang justru mengharamkan pajak yakni sistem Islam. Sistem Islam yang telah diterapkan selama 13 abad lamanya dan menguasai 2/3 dunia namun tanpa membebankan pungutan pajak pada rakyatnya.

    Sebagaimana sabda Rasulullah: “ Sesungguhnya para pemungut/penarik pajak  ( diazab ) dineraka “ ( HR. Ahmad dan Abu Dawud )

    Lalu dari mana negara mendapat anggaran jika tanpa memungut pajak? Tentu saja dari memanfaatkan pengelolaan SDA yang tidak diserahkan kepada asing, dari zakat mal, jizyah, khazraj, ghanimah dan fai dan sebagainya yang semua itu asas nya bukan berdasarkan paksaan namun sukarela dan keikhlasan karena dilakukan atas dasar iman dan takwa kepada Allah.

    Allah SWT berfirman:

    “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf 7: Ayat 96)

    Meskipun saat ini kita merasa sangat terzalimi akibat pungutan pajak yang semakin tinggi. Bukan berarti kita boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah.  Kita harus tetap menaati pemerintah selama bukan perintah untuk melakukan kemaksiatan. Namun kita harus tetap menyeru dan menasihati pemerintah bahwa pemungutan pajak yang mereka lakukan adalah sebuah kezaliman kepada rakyat sehingga harus segera dihentikan. Dan tidak boleh berhenti menyeru kepada pemerintah agar meninggalkan kemungkaran mereka untuk segera kembali menerapkan aturan Islam secara kaffah dalam bingkai sebuah institusi negara Khilafah agar negeri ini mendapat berkah dan jauh dari azab dan musibah.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.