MIRIS, PREMI BPJS MELEJIT RAKYAT MERINGIS

31

Oleh : Wina amirah

Hadirnya jaminan kesehatan yang bernama BPJS ditengah-tengah masyarakat kala itu, ibarat mentari yang muncul setelah pekatnya malam, ibarat hujan yang turun ditengah panjangnya kemarau, dan ibarat kamu yang datang setelah penantianku yang sangat panjang. Sangat romantis!!! Tapi sayang, ternyata jaminan kesehatan itu hanyalah sebuah ilusi yang seketika hilang saat pemimpin negeri ini resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan pada oktober 2019 lalu. Dalam pasal 34 Perpres tersebut diatur bahwa kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Adapun besaran iuran yang harus dibayarkan yaitu Rp 160.000 untuk kelas I dari sebelumnya Rp. 80.000, sedangkan pemegang premi II harus membayar Rp. 110.000 dari sebelumnya Rp. 51.000. Sementara itu kelas III mengalami kenaikan Rp. 42.000 dari sebelumnya Rp. 25.500 (kompas.com 3/11/2019).

Pemerintah tentu telah menyiapkan alasan pamungkas untuk masyarakat terkait dengan kenaikan premi BPJS ini. Alasannya adalah BPJS Kesehatan terus mengalami defisit anggaran. Di tahun 2019 ini bahkan defisitnya diproyeksi bisa mencapai Rp. 32 triliun. Oleh karena itu, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan masalah defisit tersebut. Pasalnya, jika tidak dinaikkan maka BPJS Kesehatan akan bangkrut. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo pun mengatakan kenaikkan iuran adalah jalan terakhir. Ditempat yang sama, Direktur BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, mengatakan jika tidak dilakukan kenaikan segera maka defisit akan semakin melebar. (CNBCIndonesia, 08/10/2019). Terlebih lagi, selama ini pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri yang menunggak iuran BPJS Kesehatan sekitar 50 persen Liputan6.com (11/10/2019).

Sungguh miris, nasib rakyat indonesia yang dipaksa menanggung beban yang seharusnya ditanggung oleh negara. BPJS sejak awal hanyalah alat untuk memalak rakyat dan memeras keringat bahkan darah rakyat, kini semakin jelas terlihat agresif dengan menaikkan iuran BPJS dua kali lipat. Tentu masyarakat menengah kebawah tak berdaya dengan aturan ini. Karena masyarakat bekerja bukan hanya untuk membayar iuran BPJS yang begitu tinggi, tetapi  banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup masyarakat ditengah tingginya harga barang dan jasa dalam sistem Kapitalis-Sekuler saat ini.

Pelayanan yang diperoleh masyarakat dengan menggunakan kartu BPJS sangatlah terbatas dan kurang maksimal dari pihak rumah sakit. Dan lagi, tidak ada jaminan jika masyarakat akan menggunakan kartu BPJS yang sudah dibayarkan iurannya tiap bulan oleh masyarakat. Artinya uang tersebut tidak terpakai dan tidak pula ada jaminan dikembalikan uangnya kepada rakyat. Lalu, kenapa sampai terjadi defisit anggaran BPJS?, Ternyata dilansir dalam CNNIndonesia (31/10/2019) bahwa jokowi mengaku telah mengalokasikan subsidi kesehatan masyarakat sebesar Rp 41 triliun lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Alokasi itu dinikmati oleh 96 juta yang tercatat sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI). Presiden meminta bahwa rakyat harus mengerti hal ini.

Memberikan subisdi kesehatan sebesar Rp. 41 triliun pada 96 juta masyarakat indonesia memanglah kewajiban yang harus diberikan negara kepada rakyat Indonesia. Negara harusnya menjamin kesejahteraan, kesehatan dan keadilan masyarakat melalui sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri Indonesia yang sangat kaya ini. Bukan dengan jalan memalak dan memeras rakyat dengan berbagai macam dalih yang seolah wajib dilakukan oleh rakyat. Contohnya seperti saat ini, untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang telah diambil melalui BPJS. Jika demikian maka tak bisa lagi dikatakan bahwa subsidi kesehatan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat, hal ini tak ubahnya jurang yang sengaja digali oleh pemerintah dan memaksa rakyat untuk masuk kedalamnya.

Pemerintah pun telah menyiapkan sanksi berat bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan. Usulan sanksi yang diberikan diantaranya tak bisa urus Izin Mendirikan Bangunan(IMB), Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nonor Kendaraan (STNK), dan Sertifikat Tanah.

Apakah presiden tidak mengerti bagaimana beban kesengsaraan dan kesulitan yang dirasakan masyarakat saat ini?, mengapa rakyat harus dipaksa mengerti situasi yang sedianya adalah kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat?. Sungguh, kebijakan yang sama sekali tak berpihak pada rakyat akan membuat rakyat enggan untuk menginjakkan kaki walau hanya diteras rumah sakit sekalipun. Bahkan lebih memilih mati jika sakit akan lebih memberatkan diri dan keluarganya.

Tak bisa dipungkiri, aspek kesehatan adalah salah satu masalah yang sulit diatasi oleh negeri ini dari berbagai masalah yang terjadi baik dalam aspek politik, ekonomi, social dan budaya. Ini adalah bukti kegagalan sistem kapitalisme-demokrasi yang sudah lama dipakai oleh negara ini dan selama itu pula rakyat tak merasakan kesejahteraan. Seharusnya, jika pemerintah tak bisa meningkatkan penghasilan rakyat dan menyediakan pekerjaan maka janganlah menambah beban penderitaan rakyat dengan iuran BPJS yang tinggi. Melihat kondisi pelayanan kesehatan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia saat ini, sangatlah jauh berbeda ketika sistem islam itu diterapkan.

Dalam Islam, kebutuhan atas pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat.  Jadilah pengobatan itu sendiri merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik. Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-mashâlih wa al-marâfiq) itu wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma sebagai bagian dari pengurusan negara atas rakyatnya. Ini sesuai dengan sabda Rasul saw.:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari).

Salah satu tanggung jawab pemimpin adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma. Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad saw. pun menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi saw. mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara kemudian meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR al-Bukhari dan Muslim).

Saat menjadi khalifah, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. juga menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam (HR al-Hakim).

Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah termasuk kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya. Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki empat sifat. Pertama,  universal, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Ketiga, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon. Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana tidak kecil.  Pembiayaannya bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah.  Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya.  Juga dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanîmah, fa’i, ‘usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya.  Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat, secara berkualitas. Kuncinya adalah dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabi saw., lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi selanjutnya. Itulah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Wallahu A’lam Bisshowab[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.