Mimpi Kesejahteraan di Sistem Demokrasi

58

Oleh ; Agus susanti (Aktivis dakwah)

Bagai bara dalam semak, pribahasa ini tepat kita sandingkan terhadap pemerintah saat ini. Alih-alih  meringankan beban rakyat dengan membuat kebijakan untuk layanan kesehatan yakni BPJS tetapi malah berujung kesengsaraan. Hal ini sesungguhnya adalah sebuah kejahatan yang tak tampak oleh kasat mata, tapi sangat jelas terlihat dari faktanya. Gagal memberikan jaminan kesehatan secara merata, kini malah harus menambah beban rakyat dengan beban hutang dan sanksi atas keterlambatan pembayaran iuran bulanan.

Masyarakat Indonesia yang menjadi peserta BPJS Kesehatan akan dipaksa menanggung hutang. Bahkan, bakal ada sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran tiap bulan. Sanksinya bagi peserta yang tak patuh tidak akan bisa memperpajang SIM, STNK hingga Parpor. TRIBUNNEWSBOGOR.COM

Tak mampu menyelesaikan masalah defisit keuangan kesehatan, BPJS akhirnya membuat kebijakan yang sangat kejam. Rakyat Indonesia harus rela menanggung hutang akibat defisit tersebut, bahkan setiap individu yang terdaftar dalam anggota BPJS harus rela menanggung denda plus ditambah sebuah sanksi yang ditetapkan apabila terlambat membayar atau tidak mematuhi peraturan yakni tidak akan bisa memperpanjang SIM,STNK, sampai Paspor.

Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa inilah wajah hakiki kepemimpinan sekuler yang sebenarnya, dimana pemerintah tidak sadar tanggung jawabnya sebagai pemimpin bukan sekedar memenuhi kebutuhan perut semata. Tetapi pemerintah bertnggung jawab penuh terhadap seluruh hajat hidup orang banyak, dari sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya, termasuk dalam hal kesehatan. Selain itu tanggung jawab ini tidak  hanya sebatas periode kepemimpinan. Sistem sekuler telah membuat pemerintah lupa akan hubungannya dengan Allah, sehingga mereka lalai dalam menjalankan amanahnya. Mereka lupa bila kelak di akhirat semua akan dimintai pertanggung jawaban termasuk dalam hal kepengurusan terhadap seluruh rakyatnya.

Sikap seperti ini adalah dampak dari penerapan sistem sekuler demokrasi, yang meniscayakan suara manusia sebagai sandaran pengambilan keputusan dan meniadakan peran Tuhan dalam menjalankan aktivitasnya. Alhasil rakyatlah yang harus menjadi korban dari segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyatnya.

Hal ini tidak mungkin terjadi dalam kepemimpinan yang bersandar pada hukum islam. Dalam sistem islam segala kebijakan yang diambil haruslah sesuai dengan petunjuk Al-qur’an dan hadist, dan tentunya tidak akan berpihak pada sebagian individu dan mengorbankan yang lain menderita. Hal ini karena kepemimpinan islam sadar betul bahwa seorang pemimpin bertugas untuk menjalankan hukum syara’ dan memastikan bahwa kebutuhan rakyatnya terpenuhi secara merata tanpa ada perbedaan suku maupun ras. Pemimpin dalam islam  juga sangat sadar bahwa ia senantias diawasi oleh sang kholiq. Kesadaran akan hubungannya dengan Allah inilah yang membuat ia terus berupaya menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin dengan sebaik-baiknya.

Inilah pentingnya peran aqidah pada diri seseorang yang akan mengarahkan kemana arah tujuan ia melangkah. Jika aqidahnya saja salah sudah sangat dipastikan prilaku yang dihasilkan akan salah pula. Islam sebagai ideologi sudah sangat sempurna dalam mengatur aktivitas kita dengan segala peraturan yang lahir dari aqidah tersebut.

Maka dari itu dapat kita simpulkan bersama bahwa mengharapkan hidup sejahtera dalam sistem sekuler demokrasi hanyalah sebuah mimpi  belaka. Dan hanya sistem islam yang bisa memberikan kesejahteraan yang hakiki dari penerapan hukum-hukum syara’. Oleh karena itu bersegeralah kita mencampakkan sistem kufur yang hanya memperdaya kita dan mengganti dengan menerapkan sistem islam dalam sebuah Negara. Karena hanya dengan menerapkan seluruh hukum Allah keberkahan akan kita dapatkan.

Wallahu a’lam bishawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.