Mewujudkan Kesejahteraan Papua dengan Sistem Islam

Oleh : Nurhayati

Di kutip dari bbc.com (21/8/2019), sejak Senin (19/08), aksi unjuk rasa pecah di Manokwari dan Jayapura, hingga kemudian menyebar ke Sorong, Fakfak dan Timika. Mereka menentang hal yang mereka sebut tindakan rasis dan diskriminasi yang diterima sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. Sementara itu, setidaknya 213 orang yang terdiri dari mahasiswa Papua dan kelompok solidaritas sempat ditangkap saat hendak berunjuk rasa damai dalam memperingati New York Agreement di sejumlah kota seperti Ternate, Ambon, Malang, Surabaya dan Jayapura.

Bagai fenomena gunung es, demonstrasi di Papua dan Papua Barat yang dipicu kasus dugaan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya merupakan puncak gunung es dari diskriminasi yang dialami masyarakat Papua selama ini. Sehingga kerusuhan Papua yang terjadi bukanlah kerusuhan biasa. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya permintaan referendum dari masyarakat Papua untuk merdeka. Dikabarkan oleh tirto.id (30/8/2019), Media asal Australia, ABC News, mengabarkan pengacara hak asasi manusia Veronica Koman mengatakan, protes yang berawal dari diskriminasi etnis dan rasisme itu telah berubah menjadi seruan referendum untuk merdeka. Para pengunjuk rasa bahkan mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat, yang dilarang oleh Indonesia, dan meneriakkan “Bebaskan Papua Barat”.

Jika kita telusuri lebih dalam, akar masalah dari kerusuhan atau konflik yang terjadi di Papua merupakan akibat dari penerapan sistem kapitalis yang berbuah ketidakadilan. Hal ini di gambarkan dari diskriminasi yang terus berulang terhadap masyarakat Papua. Salah satunya seperti masalah ekonomi yang sampai saat ini belum terselesaikan, walaupun telah masif pembangunan infrastruktur dan investasi di Papua. Di lansir dari CNN Indonesia (22/8/2019) tingkat kemiskinan masyarakat Papua 8 kali lipat dibanding warga Jakarta. Hal ini berbanding terbalik dengan kekayaan sumber daya alam yang di miliki Papua. Namun,  mirisnya pemerintah seperti terkesan lambat dan kurang keseriusan dalam mengatasi masalah yang terjadi di Papua. Dibuktikan dari lebih urgentnya pemidahan Ibu Kota di banding gerakan cepat untuk menyelesaikan permasalahan di Papua.

Melihat fakta tersebut, permintaan untuk Papua merdeka dari Indonesia bukanlah solusi. Karena akan berakibat pada pengaruh asing yang telah lama mengincar dan menantikan pemisahan diri tersebut. Ialah Amerika serikat akan memperkuat cengkraman kekuasaan terhadap Papua. Amerika telah turut bermain sebagai pihak pertama dalam kasus New York Agreement 15 Agustus 1962 untuk kepentingannya. Amerika punya dua agenda besar untuk memuluskan kepentingannya di Papua Barat. Baik demi kepentingan melawan masuknya Indonesia dalam jaringan Soviet, maupun untuk penguasaan kekayaan alam Papua melalui Indonesia.

Papua  sejahtera dalam naungan Islam

Sejatinya negeri-negeri Islam tidak boleh terpisah. Namun bila negara menggunakan sistem demokrasi kapitalis dalam bernegara, pemisahan bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Rasisme, diskriminasi dan separatisme yang dialami oleh masyarakat Papua merupakan produk sistem rusak tersebut. Dalam Islam, manusia dilahirkan dengan fitrah yang sama, sama-sama membutuhkan satu dengan yang lain, lemah dan tidak berdaya. Islam diturunkan sebagi rahmat seluruh alam dan menyelesaikan persoalan kehidupan manusia tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, bangsa maupun jenis kelamin.

            Khilafah sebagai institusi pemerintah yang menerapkan syariat Islam Kaffah, totalitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan memberikan perlindungan terhadap harta, jiwa dan kehormatan tanpa diskriminasi. Sebagaimana fakta bahwa Islam berjaya selama 13 abad, dibawah naungan Islam kehidupan umat Islam dan non muslim hidup berdampingan secara harmonis berabad-abad lamanya. Khilafah menerapkan kebijakan politik ekonomi Islam yang berbasis kepada distribusi. Tidak akan pernah khilafah mengambil kebijakan swastanisasi terhadap pengelolaan sumber daya alam terlebih menjual sumber daya alam kepada investor. Sehingga semua rakyat akan menikmati hak mereka yang pengelolaannya diwakilkan kepada negara. Maka hanya dengan penerapan Islam secara sempurna Papua tidak lagi membara. Dengan Khilafah, keragaman, kebhinekaan dan persatuan terjamin keterjagaannya. Dan hanya dalam naungan Khilafah lah, Papua akan sejahtera.

Wallahu a’lam bishowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.