Menyoal Sampah Impor

63

Oleh: Surfida S.Pd.I

“Buanglah sampah pada tempatnya”. Ya, kita tentu sering membaca tulisan seperti ini di setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Tulisan ini dibuat sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan diharapkan dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Memperhatikan sampah-sampah yang akan mereka buang, terutama sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang.

Sayangnya, kesadaran akan lingkungan bebas dari sampah ini seolah kontras dengan banyaknya sampah impor yang membludak akhir-akhir ini.   Seperti  yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Tim gabungan  dari kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, dan Kantor Pelayanan Bea Cukai Batam akan menindaklanjuti 65 kontainer sampah impor bermasalah yang ditemukan di Pelabuhan Bongkar Muat Batu Ampar, Batam.(https://m.kumparan.com).

Ternyata sampah impor bukan hanya ada di Batam, tetapi sebelumnya juga terjadi di Mojokerto. Sampah yang menumpuk di Mojokerto ini merupakan sampah impor dari Uni Eropa dan Amerika,(https://www.inews.id). 

Memang perusahaan – perusahaan kertas yang ada di Indonesia membutuhkan sampah kertas. Sampah tersebut sebagai bahan baku pembuatan kertas, akan tetapi perusahaan juga harus menyortir sampah kertas yang dibutuhkan. Jika tidak di sortir, bisa saja negara pengimpor sampah kertas akan menyelipkan dengan sampah yang mengandung B3 ( Bahan Bebahaya dan Beracun).

Jika sampah tersebut sudah terkontaminasi dengan B3, sudah pasti akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan akan menimbulkan penyakit. Sampah yang mengandung B3 yang terikut dalam kointer itu diantaranya, botol, plastik, popok bayi, kemasan makanan,sepatu, kayu dan keran plastik.(16/6/2019, https://m.kumparan.com). Sampah seperti itu tidak bisa didaur ulang.

Aturan Rapuh Di Bawah Kapitalisme

Masuknya puluhan kontainer pengangkut sampah tersebut, perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini dilakukam agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Meskipun pemerintah saat ini sudah membuat Undang-Undang tentang kebijakan impor sampah kertas, bukan berarti pemerintah langsulangsuk akan dikembalikan lagi kenegara asalnya. Tetapi itu tidak akan mampu membuat negara tersebut jera. Apalagi sanksi yang diberikan kepada pelaku sangat ringan. Hanya beberapa tahun saja di penjara, misalnya hanya hukuman 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Denda antara Rp 100 juta sampai Rp 5 miliar (UU No. 18 Tahun 2008 dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2).

Peraturan seperti itu dalam sistem saat ini hanya sebatas persetujuan para anggota dewan saja, karena pada kenyataannya akan di langgar oleh si pembuat aturan. Di tambah ada iming-iming materi di dalamnya. Baik dari negara pengimpor maupun dari perusahaan yang meminta. Namun kita tak perlu kaget dengan itu, karena sistem juga membolehkan selama masih memberikan manfaat. Manfaat yang hanya dirasakan oleh  mereka yang memiliki kepentingan. Sedangkan yang lain, seperti rakyat biasa, hanya merasakan imbasnya saja, misalnya pencemaran tempat tinggalnya.

Ketika yang diutamakan adalah materi, meskipun sudah ada yang mengingatkan, maka teguran tersebut tidak akan di perhatikan. Misalnya desakan aktivis lingkungan terkait dengan kebijakan impor sampah. Sebagiamana dilansir dari https://.www.voaindonesia.com,2 25/6/2019. Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi dalam jumpa pers dikantor WALHI.

Beliau mengatakan bahwa presiden Joko Widodo harus segera menghentikan impor sampah karena sejak tahun 2015 para peneliti mendapati bahwa Indonesia merupakan negara ke dua pencemar laut setelah China. Para akitivis lingkungan sangat menyayangkan, karena sampah dalam negeri saja belum mendapatkn solusi yang pas, sudah nekat menerima sampah dari luar.

Jika pengusaha dan oknum pemerintah taat dengan aturan yang sudah di buat, pasti tidak akan masuk puluhan kontainer pengangkut sampah tersebut. Ketika negara mampu menangkal atau menghentikan masuknya sampah impor, maka para pengusaha dan negara luar tidak akan menganggap remeh negara Indonesia.

Negara asing dan pengusaha akan menaruh rasa hormat terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi itu hanyalah hayalan semata. Karena ketika sudah terjadi, pemerintah tidak bertanggung jawab. Bahkan saling melempar tanggung jawab. Di tambah lagi sistem saat ini sudah terjadi kongkalingkong antara pengusaha dan penguasa. Sehingga para pelanggar peraturan susah diberikan sanksi.

Islam Sebagai Solusi

Islam sebagai agama yang sempurna hadir bukan hanya mengatur masalah ibadah. Islam juga hadir untuk mengantur kehidupan manusia. Salah satunya hubungan manusia dengan manusia atau alam sekitarnya. Dalam Islam senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oleh karena itu, Islam memiliki sistem pengelolaan sampah secara sistematik, sehingga tidak mencemari lingkungan seperti yang terjadi saat ini. Atau tidak akan mengekspor sampahnya kenegara luar. Oleh karena itu, Islam memiliki tiga kerangka besar dalam mengelola sampah.

Yang pertama: Individual, Islam mendorong kesadaran hidup terhadap kebersihan hingga level asasi dan prinsipil yaitu keimanan terhadap surga dan neraka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist: Islam itu bersih, maka jadilah kalian orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih (H.R. Baihaqi).

Pemahaman tentang kebersihan yang mendasar ini menumbuhkan kesadaran individual untuk pemilahan sampah, pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri, serta mengurangi konsumsi.

Pengurangan sampah secara individual dapat dilakukan dengan mengonsumsi sesuatu secukupnya. Makanan misalnya. Cukup ambil sekiranya dapat menghilangkan lapar. Jangan sampai berlebihan dalam mengambil makanan lalu kita kekenyangan sementara masih tersisa di piring kita. Upaya minimalisir juga tertancap dalam gaya hidup Islami karena setiap kepemilikan akan ditanya tashoruf-nya (pemanfaatannya). Bernilai pahala atau berbuah dosa.

Yang kedua: secara komunal, Pada kondisi-kondisi tertentu, upaya individual menjadi sangat terbatas dalam pengelolaan sampah. Contohnya, pada rumah tangga yang tinggal di lingkungan padat, acapkali tidak memiliki pengelolaan sampah mandiri, sehingga hanya mampu mengurangi dan memilah sampah untuk dikumpulkan lalu dipindahkan ke tempat pembuangan berikutnya. Karena itulah upaya pengolahan sampah komunal diperlukan.

Pengelolaan sampah komunal dilakukan dengan prinsip taawun, bekerja sama dalam kebaikan. Bahkan bisa jadi di antara masyarakat terdapat aghniyaa’ (orang kaya) yang bersedia mewakafkan tanahnya untuk mengelola sampah komunal. Masyarakat dapat dibebani kewajiban membakar, memilah, atau mengelola secara bergantian.

Yang ketiga: Peran Pemerintah, Sejarah Kekhilafahan Islam telah mencatat pengelolaan sampah sejak abad 9-10 M. Pada masa Bani Umayah, jalan-jalan di Kota Cordoba telah bersih dari sampah-sampah karena ada mekanisme menyingkirkan sampah di perkotaan yang idenya dibangun oleh Qusta ibn Luqa, ar-Razi, Ibn al-Jazzar dan al-Masihi. Tokoh-tokoh muslim ini telah mengubah konsep sistem pengelolaan sampah yang sebelumnya hanya diserahkan pada kesadaran masing-masing orang, karena di perkotaan padat penduduk telah berpotensi menciptakan kota yang kumuh (Lutfi Sarif Hidayat, 2011).

Kebersihan membutuhkan biaya dan sistem yang baik, namun lebih dari itu perlu paradigma mendasar yang menjadi modal keseriusan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah bukan jasa yang dikomersialisasi hingga didapatkan uang kompensasi dalam penyediannya. Bukan pula sebuah beban yang harus ditanggung pemerintah hingga terlalu berat mengeluarkan dana membiayai benda yang tak berharga.

Pengelolaan sampah merupakan upaya preventif dalam menjaga kesehatan. Kesehatan sendiri merupakan kebutuhan sosial primer yang dijamin dalam Islam selain pendidikan dan keamanan.

Pengelolaan sampah masyarakat tak boleh bertumpu pada kesadaran dan kebiasaan masyarakat, karena selain kedua hal itu tetap dibutuhkan infrastruktur pengelolaan sampah. Kondisi permukiman masyarakat yang heterogen, adanya pelaku industri yang menghasilkan sampah dalam jumlah banyak, dan macam-macam sampah yang berbeda penanganannya, meniscayakan peran pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah masyarakat.

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat memastikan keberadaan sistem dan instalasi pengelolaan sampah di lingkungan komunal di permukiman yang tidak dapat mengelola sampah secara individual, di apartemen, rumah susun dan permukiman padat misalnya. Pemerintah harus mencurahkan segala sumber daya agar sampah terkelola dengan baik. Dana dicurahkan untuk mengadakan instalasi pengelolaan sampah. Pemerintah mendorong ilmuwan menciptakan teknologi-teknologi pengelola sampah ramah lingkungan, mengadopsinya untuk diterapkan.

Jika sudah di kelola seperti itu, maka negara luar tidak akan mengekspor sampahnya. Kalaupun mengekspor, hanya sampah yang dibutuhkan negara pengimpor, misalnya sampah kertas sebagai bahan baku pembuat kertas. Oleh karena itu, marilah kita perjuangkan sistem Islam ini, agar bisa di terapkan dalam semua lini kehidupan.Wallahu’alambishowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.