Menyoal Masalah Kemiskinan

25

Oleh : Dewi Sattika ( Pemerhati Umat Konda)

Pemberantasan kemiskinan menjadi topik pembahasan dalam pelantikan Pengurus Ekonomi Syafiah (MES ), Propinsi Sulawesi Tenggara pada periode ini. Sebagaimana dikutip   sultrakini.com: kendari – Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Sulawesi Tenggara periode 1440-1443 Hijriah di lantik hari ini, Sabtu (31/8/2019) di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra, oleh Sekretaris Pengurus Pusat MES, Anwar Abbas.

Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, sebagai Dewan Pembina MES Sultra mengharapkan pengurus MES dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi para pengusaha di Sultra.

“Harapan saya mereka bisa bekerjasma dengan Pemda dengan memberantas kemiskinan di Sultra dengan mengembangkan UMKM syariah,” kata, Lukman Sabtu (31/8/2019).

Anwar Abbas, dalam pelantikan tersebut juga meminta anggota MES Sultra untuk melakukan sosialisasi secara rutin terutama di kampus-kampus.

“Peran anggota MES sangat besar, target utama yang di sasar untuk meningkatkan ekonomi syariah yaitu pada generasi muda, sebab merekalah yang akan membangun kemajuan ekonomi daerah,” ujar, Anwar.

Penyebab Kemiskinan

Banyak pendapat mengenai sebab-sebab kemiskinan. Namun, secara garis besarnya ada tiga sebab utama kemiskinan. Pertama, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain.

Kedua, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan lain-lain. Ketiga, kemiskinan stuktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.

Dari tiga sebab utama tersebut, yang paling besar pengaruhnya adalah kemiskinan stuktural. Sebab, dampak kemiskinan yang ditimbulkan bisa sangat luas dalam masyarakat. Kemiskinan jenis inilah yang menggejala di berbagai negara dan daerah saat ini.

Kesalahan negara dalam mengatur urusan rakyat, hingga menghasilkan kemiskinan struktural, disebabkan oleh penerapan sistem Kapitalisme yang memberikan kesalahan mendasar.

Pemberantasan Kemiskinan Tanggung Negara

Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana, tidak hanya di desa-desa tetapi juga di kota-kota. Para kapitalis mereka menganggap bahwasannya kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas barang ataupun jasa secara mutlak. Karena kebutuhan berkembang seiring dengan berkembang dan majunya produk-produk barang ataupun jasa, maka –mereka menganggap–usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan atas barang dan jasa itu pun mengalami perkembangan dan perbedaan.

Padahal, kemiskinan yang dialami masyarakat adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan ini diakibatkan kesalahan dalam pengurusan dan pengelolaannya. Yang mana, sarana-sarana umum yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dikelola oleh pihak swasta, bahkan asing. Rakyat kecil hanya gigit jari. Harus diakui, kapitalis telah gagal menyelesaikan problem kemiskinan. Alih-alih dapat menyelesaikannya,  yang terjadi justru menciptakan kemiskinan.

Untuk mengurai benang kusut masalah kemiskinan diperlukan peran negara, tidak cukup menyerahkan kepada sebuah lembaga atau instansi Semata.

Sebagaimana yang disampaikan oleh wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, harus ada sinergi antara Masyarakat Ekonomi Syariah ( MES ) dengan pemerintah daerah. Karena Pada dasarnya yang bertanggung jawab penuh adalah pemerintah. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan seluas luasnya, sehingga, masyarakat bisa bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Namun, menurut pandangan kapitalis, peran negara secara langsung di bidang sosial dan ekonomi harus diupayakan seminimal mungkin. Bahkan, diharapkan negara hanya berperan dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum semata. Lalu, siapa yang berperan secara langsung menangani masalah sosial dan ekonomi Tidak lain adalah masyarakat itu sendiri atau swasta. Karena itulah, dalam masyarakat kapitalis kita jumpai banyak sekali yayasan-yayasan. Salah satunya mereka bergerak di bidang ekonomi.

Peran negara semacam ini, jelas telah menjadikan negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat. Negara juga akan kehilangan kemampuannya dalam menjalankan fungsi pemelihara urusan rakyat. Akhirnya, rakyat dibiarkan berkompetisi secara bebas dalam masyarakat. Realitas adanya orang yang kuat dan yang lemah, yang sehat dan yang cacat, yang tua dan yang muda, dan sebagainya, diabaikan sama sekali. Yang berlaku kemudian adalah hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang dan berhak hidup.

Kesenjangan kaya miskin saat ini adalah buah dari diterapkannya sistem Kapitalisme yang sangat individualis itu. Dalam pandangan kapitalis, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab si miskin itu sendiri, kemiskinan bukan merupakan beban bagi umat, negara, atau kaum hartawan.

Islam Mengatasi Kemiskinan

Islam adalah agama yang sempurna yang memiliki beragam aturan yang dapat menyelesaiakan problem dalam kehidupan termasuk persoalan kemiskinan. diantaranya;

Pertama: Secara individual, Allah SWT memerintahkan setiap Muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. “Mencari rezeki yang halal adalah salah satu kewajiban di antara kewajiban yang lain ”. (HR ath-Thabarani).

Kedua: Secara jama’i (kolektif) Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasulullah saw. bersabda: “Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu “. (HR ath-Thabrani dan al-Bazzar).

Rasulullah Saw juga bersabda: “Penduduk negeri mana saja yang di tengah-tengah mereka ada seseorang yang kelaparan (yang mereka biarkan) maka jaminan (perlindungan) Allah terlepas dari diri mereka”.  (HR Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah).

Ketiga: Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggungjawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk untuk menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah Saw bersabda: “Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus”. (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Di Madinah, sebagai kepala negara Rasulullah Saw menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ada ahlus-shuffah, mereka adalah para sahabat tergolong dhuafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.

Saat menjadi khalifah, Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab biasa memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga dan melindungi anak-anak. Beliau juga membangun “rumah tepung” (dar ad-daqiq) bagi para musafir yang kehabisan bekal.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan pemberian insentif untuk membiayai pernikahan para pemuda yang kekurangan uang.

Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit-rumah sakit lengkap dan canggih pada masanya yang melayani rakyat dengan cuma-cuma. Demikian, sekelumit  peran yang dicontohkan oleh penguasa yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat akan dapat dirasakan ketika syariat islam diterapkan secara sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan.Waullahu A’alam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.