Menanti Nasib UU Migas

Sejak tahun 2004, Indonesia sudah menjadi importir migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai 1,6 juta barel perhari. Penerimaan negara di sektor migas juga semakin ciut dari tahun ke tahun. Pada 2012, sektor migas menyumbang sekitar Rp 205,8 triliun berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Angka tersebut terus terjun dari tahun ke tahun. Pada 2016, penerimaan migas hanya 44,9 triliun. Meski kecilnya angka tersebut banyak dipengaruhi oleh rendahnya harga minyak dunia, beberapa kalangan berpendapat ada masalah serius dalam pengelolaan hulu migas di Indonesia.

Di satu sisi, UU Migas dikritik oleh beberapa pihak belum sesuai amanat UUD 1945. Keberadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) yang lahir dari UU Migas dinilai belum memperkuat perusahaan migas pelat merah, Pertamina, untuk mendominasi sektor hulu migas dalam negeri. UU Migas yang baru diharapkan dapat mereformasi kelembagaan pelaksana hulu migas dan memperkuat posisi negara dalam pengelolaan migas. Namun hingga hari ini, revisi UU Migas yang sedang digodog di DPR belum menunjukkan tanda-tanda akan rampung.

Seberapa rumit pembahasan UU migas? Cukupkah perbaikan hanya dengan UU? Perbaikan macam apa yang harus dilakukan?

DOWNLOAD DI SINI Menanti Nasib UU Migas – ver pdf

Penting:

  1. Lapor kepada kami jika terjadi broken link agar kami bisa memperbaikinya.
  2. Saran, kritik, dan koreksi materi bisa dikirim email redaksimediasiar@gmail.com
  3. Untuk menjadi kontributor dan atau ingin menyiarkan agenda dakwah Anda silakan hubungi kami.
  4. Semoga pahala mengalir kepada pemateri (pembuat materi) dan menjadi kebaikan bagi kita semua.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.