MEMBERANTAS KORUPSI DENGAN PEJABAT KOTOR HANYA ILUSI

22

OLEH: SURFIDA, S.Pd.I

Korupsi masih saja mewarnai para pejabat di negara ini, para pelaku pun sudah diberikan sanksi. Namun, pelaku korupsi yang kena OTT atau yang tidak tetap saja bermunculan. Seakan hukuman yang diberikan itu sangat empuk, sehingga tidak membuat jera. Karena korupsi ini tidak pernah redah dari para pejabat, khusunya pejabat di BUMN maka pemerintah menunjuk seseorang menjadi Komisaris Utama BUMN, yang dianggap mampu memberantas dan mencegah mafia di BUMN. Orang ditunjuk sebagai Komisaris Utama tersebut adalah Basuki Tjahaya Purnama atau biasa disapa Ahok.

Akan tetapi, dibalik penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama di BUMN, menuai pro dan kontra. Yang pro menganggap bahwa ahok mampu memberantas para mafia yang ada di BUMN, khusunya di PT Pertamina. Karena banyaknya mafia, sehingga BUMN selalu mengalami kerugian. Ahok juga termasuk pemberi nasihat dalam BUMN. Bagi pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior Visi Integritas Danang Widoyoko, posisi ahok kurang memberi keleluasaan dalam mengatur BUMN sektor migas. Harap maklum, kewenangan Ahok hanya sampai pada tingkat kebijakan. “Menurut saya pribadi, hanya pada level kebijakan saja sebenarnya kurang. Akan berasa lebih  kalo dia yang mengeksekusi langsung,” ujarnya kepada CNN Indonesia.com, jum’at (22/11) malam. (https://www.cnnindonesia.com).

Sedangkan yang kontra, menganggap bahwa penunjukan Ahok sebagai petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN tak pantas, Sebab dia bukan sosok yang bersih. karena Ahok pernah tersandung kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies ( IRESS ) Marwan Batubara, “Kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakanlah sapu yang bersih. Tapi, kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa,” ujar Marwan dijakarta, Kamis (21/11/2019). Marwan juga menduga, jangan sampe banyak yang terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia dalam tubuh BUMN.

Disisi lain, ada yang menduga bahwa penunjukan tersebut bukan karena untuk memberantas korupsi, tetapi ada unsur politis didalamya. Karena Ahok juga tidak bersih dari kasus korupsi. Peneliti Institute for Development of Ekonomics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, menilai Ahok dipilih bukan untuk memperbaiki kinerja bisnis. “ Masa orang enggak punya kapasitas di BUMN, enggak punya track record  di bisnis bagian migas yang benar-benar mumpuni tiba-tiba dicaplok gitu saja. Pasti ada pertimbangannya bukan ekonomi tapi politik. (https://money.kompas.com).

Korupsi Merajalela Dalam Sistem Kapitalisme

Mafia di negara ini sangat menggurita, sehingga susah untuk dihilangkan. Walaupun pemerintah menunjuk seseorang yang dianggapnya mampu memberantas mafia. Akan tetapi, yang ditunjuk pun ternyata memiliki masa lalu yang kelam, yaitu pernah melakukan korupsi. Jika menganggap mantan napi korupsi mampu memberantas mafia, itu merupakan logika yang keliru. Apalagi yang diangkat bukan semata-mata karena untuk memberantas mafia tetapi ada unsur politiknya atau balas jasa.

Seandainya pemerintah serius memberantas korupsi dan mafia, seharusnya yang diangkat adalah yang benar-benar bersih dari korupsi bukan mantan. Seperti yang diungkapkan oleh oleh Bhima Yudhistira,  seseorang yang akan menjadi pejabat tertinggi di BUMN seperti Pertamina dan PLN, maka harus memenuhi 4 kriteria. Yaitu, orang tersebut harus berintegritas, tak pernah tersangkut permasalahan hukum, tak terafiliasi dengan partai polituk, dan harus memiliki komunikasi yang baik. (https://money.kompas.com).

Jika kita melihat kriteria yang diungkapkan oleh Bhima yudhistira, maka ada beberapa kriteria yang Ahok tidak bisa penuhi yaitu masalah korupsi. Sehingga niat untuk memberantas korupsi hanya ilusi saja. Namun, kita tak perlu kaget dengan semua itu, karena negara ini sedang menerapkan Sistem Kapitalisme. Siapa saja yang dekat dengan penguasa akan mendapat kue empuk kekuasaan, tidak perduli jika yang mendapat jabatan tersebut pernah nyangkut korupsi, asalkan ia kawan penguasa. Maka benarlah ungkapan bahwa SKCK itu hanya untuk rakyat kecil sedangkan rakyat besar (pejabat) tidak perlu.

Selain itu, dalam sistem ini juga mampu membuat orang yang bersih jadi kotor, karena dalam sistem ini memiliki akidah sekularisme, yaitu Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Jika agama sudah dipisahkan dari kehidupan, maka nilai-nilai ketaqwaan yang dimiliki individu akan hilang. Saat ketaqwaan sudah hilang, ia akan melakukan korupsi atau mafia lainnya. Meskipun dalam kesehariannya atau ia mengatakan dipublik kalau ia cinta Indonesia, akan tetapi cintanya itu tidak terbukti. Seandainya ia tulus mencintai Indonesia dan rakyat Indonesia, pasti para pejabat tidak akan menyelewengkan amanah yang diembannya.

Ditambah lagi hukuman yang yang diberikan tidak ada efek jera, sehingga mafia akan terus bertambah karena keadilan hukum mudah dibeli. selain mudah dibeli, kasusnya juga akan hilang jika pelaku teman setia penguasa. Bahkan saat diberikan hukuman misalnya di tahan, maka tempatnya juga teristimewa, dilengkapi AC, kasur dan lain-lain. Jika sudah seperti itu, maka jangan berharap korupsi dan mafia akan hilang dari negeri ini. Korupsi dan mafia akan terus bermunculan seiring mahalnya dunia perpolitikan, pengurusan izin usaha lainnya.

Islam Mampu Bersihkan Praktik Korupsi

Dalam sistem Kapitalisme ini, sudah diupayakan agar korupsi hilang dari diri para pejabat, baik pejabat BUMN maupun kepala daerah. Akan tetapi, pelaku selalu saja bermunculan. Jika Sistem yang sedang digunakan tidak mampu bahkan sangat melunjak, ini menunjukan Sistem tersebut salah dan harus diganti. Sistem yang menggantinya harus berasal dari Sang Pencipta manusia, sehingga para koruptor bisa jera. dan sistem yang dimaksud ini adalah sistem Islam.

Kenapa harus sistem Islam? karena Islam hadir bukan hanya sebagai agama, tetapi ia hadir untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia salah satunya masalah pemerintahan. Dalam pandangan Islam, kekuasaan ada ditangan rakyat dan kedaulatan ada pada Allah ( Al-Qur’an dan Al-hadist). Artinya kepala negara yang diangkat berdasarkan ridha dan pilihan rakyat untuk mejalankan roda pemerintahan sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Begitupula para pejabat diangkat untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan perintah Allah.

Selain itu, dalam pemerintahan Islam terdapat larangan keras untuk menerima harta ghulul yaitu harta yang diperoleh para pejabat atau pemimpin dengan cara yang tidak syar’i, baik diperoleh dari harta milik negara atau milik masyarakat. Karena diperoleh dengan cara yang haram, maka korupsi termasuk ghulul. Untuk mencegah adanya khulul atau korupsi, maka negara khilafah harus memberikan gaji yang memadai kepada para aparatnya, dengan begitu kebutuhannya tercukupi. Kedua, dalam pengangkatan aparaturnya, khilafah menetapkan syarat adil dan taqwa sebagai ketentuan selain syarat profesionalitas. Ketiga,  untuk mengetahui apakah mereka melakukan korupsi atau tidak, khilafah juga menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan setalah menjabat, jika ada selisih yang tidak masuk akal, maka Khilafah mengambilnya. Keempat, Khilafah menetapkan hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan , penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati

Pencegahan dan pemberian sanksi tersebut diatas pernah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Bin Khatab. Beliau pernah mebuat kebijakan agar kekayaan para pejabatnya dihitung sebelum dan sesudah menjabat. Jika ada selisih, maka harta tersebut diambil. Beliau juga pernah mengangkat Badan Pengawas Khusus untuk mengawasi keuangan para pejabat, yaitu Muhammad Bin maslamah. Jika ada aparatur negara yang melakukan korupsi maka sanksi diberikan kepada pelaku bisa dengan publikasi, stigmatisasi, peringatan , penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. Karena korupsi masuk dalam wilayah ta’zir, sehinga sanksi yang diberikan kepada pelaku berdasarkan ijtihad hakim.

Oleh karena itu, agar para koruptor jera dan tidak berani mengambil uang rakyat seperti yang terjadi saat ini, maka harus menerapkan sistem Islam. wallahu’alam bishowab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.