Memaknai Arti Politik Islam Di Akhir Masa Kampanye

111

Oleh Alin FM Praktisi multimedia

Pemilihan umum tinggal beberapa hari lagi. Suasana Kampanye pilpres pun kian seru, adu visi misi dan argumen pun tak terelakkan. Tak ketinggalan atribut  Partai politik, caleg nasional bahkan daerah memenuhi ruang publik dari poster, spanduk, baliho bahkan papan reklame ramai di pinggir jalan. Suhu politik pun kian memanas apalagi di detik-detik terakhir masa kampanye.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Wiranto menilai, kondisi politik yang memanas jelang pelaksanaan Pemilu 2019 yang akan dihelat 17 April adalah hal yang biasa. Namun demikian, ia meminta semua pihak agar kondisi politik tidak menimbulkan konflik di masyarakat. (nasional.kompas.com, 08/4/2019)

Di tahun politik ini, dari café elite sampai kedai  kopi pinggir jalan sedang ramai ngomongin politik. Sebenarnya Apa itu politik? Seberapa pentingkah politik itu? Mengapa ada orang yang rela mencurahkan segala yang dimiliknya -bahkan nyawanya- untuk urusan politik? Tapi, ada pula orang-orang yang tidak mau sedikit pun mendekati masalah politik.  Politik memang menggelitik.  Namun, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap masalah ini?

Salah Kaprah Memaknai Politik

Faktanya, di masyarakat saat ini, muncul beragam jenis aktivitas politik.  Apalagi di tahun politik seperti sekarang ini.  Orang yang tidak pernah bicara politik pun mendadak menekuni bidang yang cukup njelimet ini karena tiba-tiba ia harus nyaleg bahkan nyapres, misalnya.  Ya, menjadi anggota dewan bahkan presiden dianggap sebagai aktivitas politik paling riil untuk saat ini.  Ada pula yang mencukupkan diri dengan menjadi anggota dan fungsionaris partai politik, tergabung dalam ormas atau LSM politik, menjadi pengamat politik, menjadi juru kampanye berbagai kebijakan partai politik, relawan kampanye politik atau minimalnya ikut Pemilu.  Itulah beberapa bentuk aktivitas politik yang umum dipahami masyarakat.

Beragamnya jenis aktivitas politik tersebut tentu tak bisa dilepaskan dari pemahaman tentang makna politik.  Bagi pelaku politik, pemahaman tentang makna politik akan menentukan apa yang akan diraihnya.  Jika politik dimaknai sebagai aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan, maka tujuan seseorang berpolitik adalah untuk meraih kekuasaan.

Pemahaman terhadap makna politik ternyata juga berpengaruh terhadap persepsi atau sikap masyarakat terhadap politik itu sendiri.  Misalnya, ketika politik dimaknai sebagai upaya untuk meraih kekuasaan, apalagi dengan mengerahkan segala upaya bahkan menghalalkan segala cara, maka masyarakat dewasa ini akan memandang bahwa politik merupakan aktivitas penting untuk memilih pemimpin yang mencintai mereka sehingga mereka tidak menjadi budak di negeri sendiri dan tidak ada lagi kriminalisasi ajaran Islam,Ulama bahkan rakyat itu sendiri.  Akhirnya mereka berbondong untuk berpartisipasi dalam euforia pesta demokrasi saat ini  karena khawatir rezim zhalim anti Islam berkuasa di Negeri Ini.

Di sinilah pentingnya mendudukkan pengertian politik yang benar, agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya tidak tepat jika politik diartikan sebatas strategi atau cara meraih kekuasaan sebagaimana anggapan masyarakat saat ini.  Pandangan masyarakat yang menyempitkan makna politik sebagai kekuasan, sebenarnya didasarkan oleh ideologi demokratis kapitalistik yang menjadikan metode untuk membuat hukum atau peraturan hanya bisa dilakukan apabila memiliki kekuasaan.  Apalagi  fakta membuktikan bahwa kebijakan bisa diubah bahkan semua perhiasaan dunia -kekayaan, prestise, kehormatan- lebih mudah diperoleh apabila seseorang memiliki kekuasaan.

Akibatnya, mekanisme kontrol yang menjadi aktifitas politik yang utama -baik dari paradigma Islam atau kapitalis-  menjadi hilang.  Jargon politik ‘tak ada kawan atau lawan sejati, yang ada hanya kepentingan abadi’ makin merusak umat. Jika yang berkuasa berpihak kepada kepentingan asing. Sehingga  masyarakat menjadi “Baper”.  Fatalnya, sebagian dari mereka justru apatis terhadap dunia politik.  Jika demikian, siapa yang akan berjuang melawan kedzoliman?

Itulah akibat salah kaprah memaknai politik.  Apa yang seharusnya dilakukan malah ditinggalkan dan yang seharusnya ditinggalkan malah dikerjakan.  Lantas apa makna politik yang sesungguhnya?

Makna Politik dalam Islam

Menurut Islam, politik (as-siyâsah) secara bahasa (lughah), sebenarnya berasal dari kata sâsa-yasûsu-siyâsatan, yang berarti mengurus kepentingan sesorang. Dalam kamus al-Muhîth dikatakan, “Sustu ar-ra’iyata siyasatan”, yang berarti, “Saya memerintah dan melarangnya.” Ahmad ‘Athiyah menyatakan politik bermakna memelihara dan memperhatikan urusan rakyat. Lebih jelas, Syaikh Hasan al-Banna menyatakan bahwa politik adalah memperhatikan urusan umat, luar dan dalam negeri, intern dan ekstern, secara individu dan mayarakat keseluruhannya; bukan terbatas pada kepentingan golongan semata.  Beliau juga berpendapat, bahwa politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencakup upaya menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan, dimana mekanisme kontrol berperan besar.

Senada dengan beliau, Syaikh Abdul Qadim Zallum, dalam bukunya, Al-Afkâr as-siyasiy mendefinisikan bahwa politik atau as-siyâsah adalah mengatur urusan umat, dengan negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi—melakukan muhâsabah terhadap—pemerintah dalam melakukan tugasnya.

Definisi politik sebagai pemeliharaan urusan umat (ri’âyah syu’ûn al-ummah) ini sesungguhnya dapat diambil dari hadits-hadits yang menunjukkan aktivitas penguasa, kewajiban untuk mengoreksinya, serta pentingnya mengurus kepentingan kaum Muslim.

 Rasulullah Saw bersabda : “Dulu Bani Israel diurusi dan dipelihara oleh para nabi.  Setiap kali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain.  Akan tetapi, sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, yang akan ada adalah para khalifah dan mereka banyak.  ” Para sahabat bertanya, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi bersabda, “Penuhilah baiat yang pertama,  yang pertama saja, berikanlah kepada mereka hak mereka.  Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa saja yang mereka urus/pelihara.“ (HR al-Bukhari dan Muslim).

Sementara hadits-hadits lainnya, menjelaskan tentang pengoreksian (muhâsabah) umat terhadap penguasa, hubungan antara sesama kaum muslim dalam mengurus kepentingan mereka dan perintah untuk saling menasihati.  Semua aktivitas itu menunjukkan makna politik, yakni mengurus kepentingan umat.

Haruskah Berpolitik?

Jika mengacu pada makna politik seperti tersebut di atas, maka Syariah Islam memerintahkan kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk beraktivitas politik sesuai ketentuan Syariah.  Al Qur’an secara tegas juga menyatakan :

“Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebaikan (Islam); memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (TQS Ali Imran [3]: 104).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan segolongan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan untuk memperhatikan atau memikirkan urusan umatnya, termasuk memperjuangkan agar upaya pemeliharaan urusan umat terlaksana. Dengan demikian, politik merupakan bagian yang inhern di dalam ajaran Islam. Upaya pemisahannya jelas-jelas merupakan upaya sekularisasi Islam yang tidak saja akan menjauhkan umat dari Islam, tetapi lebih jauh akan menjatuhkan mereka pada kebodohan.

Kata man dan ummah menunjukkan bahwa perintah tersebut berlaku umum bagi laki-laki maupun perempuan. Artinya, ketika Allah dan Rasul-Nya memerintahkan sesuatu kepada umat Islam, dapat dipastikan bahwa seluruh kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan sanggup melakukannya. Sebab, Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar kesanggupannya, sebagaimana janji Allah SWT dalam QS Al-Baqarah[2]: 286.

Selain itu, melaksanakan tugas politik berarti melakukan pengurusan masalah keumatan seperti yang dilakukan para nabi,  Rasulullah Saw dan para khalifah (sebagaimana Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim di atas).  Oleh karena itu, siapapun sebenarnya bisa berpolitik, tanpa harus menjadi penguasa terlebih dahulu.  Sebab, aktifitas politik dapat dilakukan dengan mengawasi jalannya pemerintahan, mengontrol kebijakannya, memberi saran kepada penguasa atau bergabung dengan partai politik ideologis yang menegakkan hukum Allah.  Semua itu merupakan aktivitas politik yang sesungguhnya diwajibkan Syariah.

Lebih-lebih, Allah SWT telah memberikan teladan kepada umat manusia bagaimana tatacara pengembanan politik melalui Rasul-Nya yang mulia.  Rasulullah Muhammad saw. adalah teladan yang nyata dalam pelaksanaan politik yang diajarkan Islam.  Beliau adalah kepala negara sejati yang mampu mengatur urusan negara (rakyat) dan menjalankan pemerintahan hingga keberkahan Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia.  Kehidupan umat Islam di masa kepemimpinan Nabi saw. (juga khalifah sesudahnya) pun menjadi contoh bagaimana kehidupan politik yang harus dijalankan masyarakat.  Bahkan, hal ini seharusnya menjadi dasar bagi pembangunan kehidupan politik di mana pun dan sampai kapan pun.

Sungguh  ironis, jika umat Islam saat ini menjalani kehidupan politiknya jauh dari ajaran Islam.  Mereka berlomba meraih kekuasaan hanya untuk materi atau kepuasan duniawi.  Selain itu, umat pun merasa perlu ikut-ikutan dalam masalah politik dalam bingkai demokrasi yang notabene hukum buatan Manusia.  Akibatnya mereka bersikap tak peduli terhadap apa yang dilakukan system apa yang dipakai saat ini. Tanpa menyadari demorasi jauh  dari ajaran Islam. Dan hanya melihat para elit partai politik akan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan di senayan dan di kursi Pemerintahan. tapi Tentu, semua sikap ini tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, selayaknya kaum muslimin memahami urusan politik dengan benar.  Hal yang harus dilakukan adalah mengubah fakta rusak dan kotor tersebut dan menggantinya dengan aktivitas yang disyariatkan Allah SWT, sehingga politik yang digunakan untuk mengatur semua urusan rakyat bisa ditegakkan sesuai dengan hukum-Nya.  Perlu keseriusan untuk melakukan perubahan agar masyarakat tidak berjalan mengikuti arus politik yang dibuat oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran.  Sebab, apabila dibiarkan pastinya umat akan semakin jauh dari kebenaran.

Aktivitas politik yang paling diperlukan umat saat ini adalah upaya menegakkan institusi negara yang akan menjalankan tugas pengaturan urusan rakyat dengan hukum syariah, yaitu negara (daulah) khilafah Islam.  Sebaliknya, setiap aktivitas politik yang hanya akan melanggengkan kekuasaan kufur Demokrasi bukan termasuk bagian dari aktivitas politik yang disyariatkan Allah SWT.

Penutup

Berpolitik bukan saja sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Namun, ia juga sebuah kewajiban Syariah.  Hanya saja, politik yang diperintahkan adalah yang disandarkan pada ketentuan wahyu Allah SWT.  Itulah politik yang akan mengantarkan kepada kebaikan manusia.  Sebaliknya, politik yang hanya menyandarkan pada akal dan hawa nafsu manusia hanya akan mengantarkan pada kehancuran manusia.  Persis seperti apa yang sekarang tengah terjadi di negeri-negeri muslim saat ini, tak terkecuali Indonesia.

Oleh karena itu, sungguh malang orang-orang yang tidak memahami hakikat politik yang disyariatkan Allah SWT.  Aktivitasnya akan sia-sia.  Sebaliknya, sekecil apapun aktivitas politik yang disyariatkan akan dinilai kebaikan di sisi-Nya jika dilakukan dengan ikhlas.  Kini, saatnya kita berlomba-lomba menapaki kehidupan ini dengan pelaksanaan salah satu kewajiban Syara’ ini – berpolitik sesuai Syariah.  Mari tegakkan Institusi politik Islam, Penyelenggara hukum Allah SWT yang mulia. Menciptakan kehidupan Islam yang nyata dalam Kancah Dunia. Dan terciptanya Peradaban Agung menghantarkan kesejahteran di dunia dan keselamatan di akhirat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.