Melawan Neoliberalisme

202

Oleh: Abu Zaidan (Arroya Center)

Berbagai problem masih mendera negeri ini di antaranya dominasi asing makin menguat. Asing makin leluasa menguasai dan memiliki aset-aset di negeri ini di bidang properti, perbankan, perkebunan, pertambangan dan sektor strategis; termasuk sektor pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan. Utang luar negeri juga makin besar. Padahal utang merupakan sarana efektif penjajahan asing.

Sektor pangan, air minum, energi, kesehatan, perbankan, keuangan dan sektor strategis lainnya dikuasai oleh pihak asing. Pihak asing menguasai sektor migas 70% dan sektor tambang 80%. Menurut Riza Damanik dari Indonesia for Global Justice dalam Jurnalparlemen.com (8/7/2013),usaha benih tanaman pangan dikuasai pihak asing hingga 95%. Begitu juga budidaya tanaman pangan dan sektor perkebunan. Pihak asing juga menguasai 95% bisnis air minum, 75% sektor industri farmasi dan 80% industri asuransi. Sektor keuangan dan perbankan, sektor perikanan dan kelautan, sektor kesehatan, pelayanan rumah sakit dan klinik spesialis serta sektor strategis lainnya sebagian besar juga dikuasai oleh pihak asing.

Kapitalisme bukan hanya bergerak di sektor keuangan, tapi juga di sektor pengelolaan SDA. Maka, meski negeri ini kaya sumber daya energi (minyak, gas alam, batubara, panas bumi, dan sumber energi terbarui) dan SDM-nya pun relatif mampu mengelolanya, namun realitasnya semua kekayaan itu lebih banyak dinikmati bukan oleh rakyat tapi oleh perusahaan swasta, termasuk swasta asing dengan berbagai keanehan.

Berikutnya masalah dominasi Cina juga makin menguat. Banyak produk Cina makin membanjir. Investasi dan pemberian utang dari Cina makin meningkat. Lolosnya proyek reklamasi juga patut diduga bagian dari dominasi Cina itu. Puluhan ribu tenaga kerja Cina—termasuk buruh kasar—masuk ke sini. Banyak juga yang ilegal seperti yang terungkap dalam beberapa penindakan. Padahal rakyat negeri ini masih banyak yang menganggur.

Di tahun-tahun ini, Khilafah Islam dituduh menghancurkan kebhinekaan dan kemajemukan di masyarakat. Padahal Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Tak tercatat dalam sejarah, di Indonesia atau di negeri lainnya, kekuasaan Islam menindas umat beragama lain.

Dalam penerapan syariah di bawah sistem Khilafah, penindasan terhadap ahludz-dzimmah dan mu’ahad—atau yang sekarang disebut kaum minoritas—tidak terjadi. Sebab, Rasul saw. bersabda: “Ingat, siapa yang menzalimi mu’ahad, mengurangi haknya, membebani dirinya di atas kesanggupannya atau mengambil dari dirinya sesuatu tanpa kerelaannya, maka aku akan memperkarakan dia pada Hari Kiamat.” (HR Abu Dawud).

Karena itu tidak aneh, sepanjang sejarah Kekhilafahan Islam hubungan antara Muslim dan non-Muslim pun harmonis (Lihat: Hourani A.  2005. A History of the Arab Peoples. hlm. 33).

maka, ketika ada banyak hukum Islam yang ditelantarkan, maka ada banyak kemaslahatan rakyat yang diabaikan, terjadinya eksploitasi atas manusia, dan banyaknya persoalan yang tak kunjung selesai saat ini, semua itu menunjukkan bahwa penerapan syariah amat urgen.

Pangkal masalah ekonomi adalah penerapan sistem neoliberalisme di negeri ini. Dalam doktrin neoliberalisme, Pemerintah tidak diposisikan sebagai pelayan yang melayani segala kepentingan masyarakat secara murah atau bahkan gratis. Pemerintah justru diposisikan sebagai penyedia jasa, sementara masyarakat adalah pengguna jasa yang harus membayar kepada Pemerintah.

Hubungan negara dengan rakyat akhirnya seperti hubungan pedagang dan pembeli, bukan hubungan pelayan dan yang dilayani. Rakyat harus membayar harga atau biaya pelayanan yang disediakan oleh negara. Berikutnya, harga atau biaya itu akan disesuaikan indikator ekonomi dan harga pasar. Alasan harus ada penyesuaian dengan inflasi, karena harga komponennya naik, atau alasan biaya naik agar pelayanan lebih baik, adalah cerminan dari cara pandang komersial.

Inilah kesadaran yang harus dimiliki umat. Bahwa Islam sebagai satu-satunya ideologi yang mampu memimpin ekonomi nasional dan global dengan hukum-hukum syariah, yang akan melahirkan keadilan dalam distribusi kekayaan, dimana kekayaan saat ini ada di dunia sebenarnya cukup dan melebihi kebutuhan manusia. Namun, kegagalan yang dihasilkan oleh sistem ekonomi Kapitalis itulah yang menyebabkan pertumbuhan kekayaan sebagai masalah, tanpa melihat lagi tatacara pendistribusiannya. Sesuatu yang telah menghasilkan paradoks; satu mati bergelimang harta, sementara milyaran lainnya hidup kelaparan, akibat buruknya distribusi kekayaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.