Mau, Dipimpin Tersangka Korupsi?

Oleh: Dian A

Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan melantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang disinyalir terjerat kasus korupsi. Menurutnya, Bupati tersebut tetap dilantik sampai ada kekuatan hukum bersalah atau tidak. (Kompas, 29/6)

Kondisi di atas bukanlah suatu kondisi yang ideal. Bahkan sangat jauh dari harapan namun semua itu seakan tak jadi persoalan penting hingga keterpilihan tersangka koruptor dibatalkan. Ibarat sopir telah menjadi perampok tapi masih saja dipercaya menjaga harta penumpang dan pemegang kemudi, sungguh ini tak masuk akal. Hanya saja, hal ini nyata ada. Ada dua hal yang menyebabkannya. Pertama, tipuan janji manis. Trik pertama sukses diraih dan ini bukan hal yang mustahil. Publik yang kebanyakan tak begitu memperhatikan background kandidat calon agaknya tersihir rayuan dan janji-janji manis. Walhasil rakyat tersandung di lubang yang sama dua kali. Miris!

Kedua, demokrasi meniscayakan pemimpin korup. Demokrasi yang dipuja bagaikan ideologi suci yang diagung-agungkan dan dianggap ideologi terbaik. Nyatanya tak sesuai, betapa tidak dalam demokrasi lolosnya tersangka koruptor menjadi pemimpin adalah satu dari sekian hal yang menandakan bobroknya demokrasi. Bahkan demokrasi pula sistem yang menyuburkan koruptor. Sudah menjadi rahasia umum korupsi sering terjadi karena terdesaknya calon dalam membiayai kampanye dan pendaftaran yang notabene mahal. Lingkaran setan inilah yang selalu dilalui dengan pengaruh lingkungan, budaya dan sistem sekuler (memisahkan agama dari kehidupan) yang menopangnya.

Kejahatan akan terjadi jika ada kesempatan. Dalam demokrasi peluang korupsi itu ada, semakin tinggi kekuasaan semakin tinggi pula peluang korupsinya. Agaknya perilaku menyimpang ini tak akan hilang selama sistem sekuler demokrasi ini masih dipercaya dan diemban negara kita. Sudah saatnya publik gerah dengan segala penyimpangan perilaku ini, dan beralih pada sistem yang tak akan memberi ruang para tersangka koruptor untuk berkuasa.

Dengan sistem Islam, pemimpin memiliki high kualifikasi. Tak akan pernah ada koruptor terpilih menjadi pemimpin. Karena syara’lah yang menjadi standar seseorang pantas menjadi pemimpin. Tak hanya rajin sholat, puasa dan bersedekah saja namun segala aktivitasnya terikat hukum syara’. Adil, merdeka, mampu adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki calon pemimpin, pastinya dengan standar Islam bukan hawa nafsu semata maupun kepentingan-kepentingan asing.

Tak sampai di sini, calon pemimpin juga harus menyadari keberadaannya sebagai pelayan umat. Dengan menyadari akan hal ini, seorang pemimpin akan totalitas melayani warganya bukan mencuri harta negara atau mengeruknya dan memperbanyak kekayaan pribadi. Justru sangat berhati-hati dalam mempergunakannya sekalipun sebagai fasilitas yang diberikan negara.  Adalah Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang menolak tinggal di istana dan menolak menggunakan fasilitas negara. Sosok pemimpin yang selalu berhati-hati dalam memimpin karena apapun keputusan, tindakan dan sikapnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Kesadaran akan beratnya hisab seorang pemimpin inilah yang terus terngiang dalam sosok pemimpin ini. Agaknya kita juga berharap mendapatkan pemimpin shalih seperti ini. Pemimpin seperti ini tak akan terlahir dalam sistem demokrasi melainkan hanya dengan sistem Islam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.