Lembaran Hitam dengan Skandal-Skandal Besar

82

Oleh: Umar Syarifudin

Menurut Bamsoet, panggilan Bambang Soesatyo, lembaga pengawas yang sepatutnya optimal dan fokus mengawasi penggunaan anggaran adalah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pengawasan Daerah (BPKP dan Bawasda). Pemerintah juga diimbau, sebaiknya lebih mengefektifkan penerapan Peraturan Presiden (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. (http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/16/p4959u354-bamsoet-imbau-pemerintah-terapkan-jurus-cegah-korupsi)

Catatan

Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya (HR al-Bukhari dan Muslim). Penipuan tersebut antara lain bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat. Setiap penguasa yang melakukan hal ini dipandang telah menipu dan berkhianat kepada umat (Lihat: Imam an-Nawawi, Syarh Shahîh Muslim).

Harapan besar masyarakat saat ini, pemerintah bisa atasi piramida korupsi yang dikatakan banyak kalangan telah berlangsung secara sistemik dan mendarah daging. Saat ini penanganan korupsi dilakukan dalam dua jalur yang berbeda. Jalur pertama ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan; kasusnya diadili oleh pengadilan umum, yaitu di Pengadilan Negeri. Jalur kedua ditangani oleh KPK; biasanya adalah korupsi kelas kakap, yaitu minimal merugikan negara 1 miliar rupiah dan kasusnya diadili di Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor sendiri dibentuk berdasarkan pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Terungkap lebih dari seratus kepala daerah dan pejabat daerah hasil dari proses demokrasi diproses hukum karena kasus korupsi. Di sisi lain, ‘kepentingan’ yang menjadi penentu, proses-proses hukum dianggap pilih kasih. Jika pelakunya para pejabat, mereka yang dekat dengan kekuasaan, atau para pemilik modal, setidaknya prosesnya terkesan berjalan begitu lambat. Ketika masyarakat lupa atau tidak lagi memperhatikannya, kasusnya pun bisa dipetieskan. Ini sebagai bahan muhasabah kita semua terkait dengan berbagai situasi dan kondisi yang meliputi kehidupan umat saat ini.

Rangkaian tindak pidana korupsi yang menimpa pejabat berkali-kali terjadi di Indonesia menunjukkan dengan kuat kepada kita bahwa belum ada perubahan paradigma politik di negeri ini. Padahal reformasi sudah berjalan lebih dari satu dekade. Paradigma politik yang belum berubah sama sekali itu adalah bahwa politik identik dengan kekuasaan. Semua energi politik seakan ditumpahkan demi meraih kekuasaan dan kemudian mempertahankannya. Jalannya semua proses itu dihela oleh kepentingan. Kepentingan tetap dijadikan panglima. Karena itu, selama kepetingan menghendaki, maka yang semula lawan bisa dalam sekejap menjadi kawan, dan sebaliknya.

Para ahli kontemporer mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit oleh penyakit demokrasi, diantaranya korupsi. Namun, sistem ekonomi Kapitalis, yang disainnya dipoles sangat bagus, adalah penyebab dasar yang mendasar. Gagasan inti kapitalisme adalah penyebab dari korupsi ini. Namun di sisi lain, pemberantasan kejahatan korupsi, diamati oleh beberapa pihak masih menjadi komoditas dan tergantung pada selera para politisi dan pejabat. Ini adalah satu contoh kasus ketika hukum diserahkan pada hawa nafsu manusia, pemberantasan kejahatan dan realisasi rasa keadilan di tengah masyarakat pun bergantung selera dan kepentingan.

Para pengritik demokrasi menyampaikan kelompok sekuleris telah menjauhkan Islam dari Negara sehingga membawa kondisi dari krisis ke krisis, termasuk kemiskinan, pengangguran, korupsi dan represi. Korupsi sistemik bisa menggadaikan sumber daya negara. Maka, Indonesia harus diselamatkan dari perilaku koruptif, dan Islam adalah jawaban. Hanya dengan sistem berdasarkan syariah, dan dipimpin oleh orang amanah saja Indonesia benar-benar bisa menjadi lebih baik. Dengan sistem ini pula terdapat nilai keimanan dan takwa dalam setiap aktivitas sehari-hari yang akan membentengi tiap orang agar bekerja ikhlas dan penuh amanah. Dengan syariah problem korupsi, kemiskinan, intervensi asing, ketidakadilan, kezaliman dan berbagai persoalan masyarakat bisa diatasi dengan sebaik-baiknya sehingga kerahmatan Islam bagi seluruh alam bisa diwujudkan secara praktis.

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.