Larangan Pakai Jalan Tol Bukti Arogansi Petahana

44

Oleh: Supiani (Aktivis Muslimah Peduli Umat)

Bekerja dan berkaryalah sebaik mungkin, setulus mungkin, tanpa ada setitik pun arogansi. Lalu biar Allah saja dan para hambaNya menilai semua hal yang paling nyata darimu. Ialah kutipan dari Helvy Tiana Rosa, sastrawan ternama Indonesia. Kutipan tersebut menjadi pengingat atas diri untuk berbuat dengan niat yang benar. Tanpa harus ada arogansi.

Namun hal ini membuat kita memandang sisi yang berbeda. Fenomena hari ini justru mencerminkan bahwa tiada ketulusan dalam kerja. Semua serba diperalat oleh kepentingan. Membuat arogansi mencuat nyata di permukaan perpolitikan hari ini. Petahana sibuk memperkuat benteng pertahanan yang nyaris roboh. Elektabilitas yang kian merosot akibat kebijakan yang dinilai tak sepenuhnya berpihak ke rakyat, rakyat kecil terutamanya.

Kearogansian ini terungkap lewat pernyataan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Hendrar hadir sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Semarang di acara silaturahmi Jokowi dengan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah (PPJT di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2). Beliau mengajak masyarakat yang hadir untuk turut memilih paslon capres dan cawapres nomor 1 di pagelaran akbar demokrasi 17 April 2019 mendatang. Namun sangat disayangkan, berkat kearogansiannya terungkaplah larangan pakai jalan tol kalau tak memihak ke paslon yang dimaksud. (cnnindonesia.com, 02/02/19).

Hal ini tak pelak memancing reaksi. Salah satunya ialah Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah, Umar Hasyim. Dilansir dari Kompas.com (03/02/19), menganggap pernyataan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi adalah lucu dan berlebihan. Sebab menurutnya penggagasan ide pembangunan jalan bebas hambatan di Jawa Tengah telah ada sejak era Gubernur Jawa Tengah, Mardiyanto.

“Pada waktu itu saya anggota Dewan di provinsi, jadi saya tahu persis konsep tentang jalan tol. Kemudian dilanjutkan para peganggantinya sampai sekarang,” kata Umar di Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019).

Keangkuhan petahana yang terwujud lewat pernyataan larangan lewat jalan tol oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi bak dua sisi mata uang. Nyatanya keberadaan jalan tol tak semembanggakan itu. Banyak yang akhirnya memilih tak melalui jalan tol karena tarif masuk tol yang mahal. Contohnya saja supir truk pengusaha logistik yang memilih mengalihkan lajunya kembali ke Jalur Pantura daripada Tol TransJawa karena tarif tol yang mahal. (detikfinance, 03/02/19)

Kondisi panik terkadang membuat sikap tak terkendali. Bak berada di ujung jurang. Apapun diraih untuk menyelamatkan nyawanya. Kiranya begitulah kondisi rezim saat ini yang sedang sekarat. Membuat para pendukungnya melakukan apapun demi mempertahankan kekuasaan mereka. Tak pelak pula melakukan tindakan yang membuat orang geleng kepala.

Jalan tol sebagai infrastruktur berbayar diklaim keberhasilan rezim atas kepengurusan rakyat dalam kampanyenya. Padahal nyatanya keberadaan jalan tol adalah bentuk kezaliman terhadap rakyat. Seperti peristiwa yang menimpa supir truk pengusaha logistik. Tarif tol yang kian meroket naik menjadi hal yang tak bisa dinafikan lagi. Ini adalah bukti rezim yang tidak sungguh-sungguh dalam mengurusi rakyatnya.

Sejatinya infrastruktur adalah layanan publik yang disediakan negara untuk kemudahan akses transportasi dalam mengangkut produksi maupun penumpang. Dan ini tanpa dipungut biasa sepeserpun alias gratis. Tidak seperti yang diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita bahwa tarif truk pengangkut bisa menyentuh angka Rp. 1,5 juta sekali lalu. Bahkan bisa lebih mahal untuk truk yang lebih besar.

Begitulah ketika kepemimpinan sebuah negara berbasis kapitalis sekuler. Segalanya hanya didasarkan kepada terwujudnya kepentingan materi semata. Mengabaikan aspek kewajiban kepala negara sebagai pelayan urusan umat. Bukan kalangan tertentu saja. Kepala negara tak menjadikan infrastruktur menjadi layanan eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja.

Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang masuk kategori milik umum harus dikelola oleh negara dan dibiaya dari dana milik umum. Bisa juga dari dana milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain. Ini termasuk juga membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban  negara untuk masyarakat seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan  urusan mereka. Dalam hal ini, negara tidak mendapat pendapatan sedikit pun. Yang ada adalah subsidi terus-menerus. Jadi, sama sekali tidak ada pos pendapatan dari sarana-sarana ini. (halqah.com, 29/05/18)

Kepala negara harusnya dipilih berdasarkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Menjamin segala kebutuhan rakyat dapat termenuhi dengan harga yang seterjangkau mungkin. Bahkan untuk pelayanan publik sudah seharusnya tanpa dipungut biaya. Bukan kepala negara yang justru memanfaatkan kekuasaannya demi memenangkan kepentingannya dan koloninya semata. Tugasnya sebagai kepala negara bukan hanya tanggung jawabnya kepada rakyat namun juga tanggung jawabnya kepada Allah. Ialah tanggung jawabnya sebagai khalifatullah di bumiNya.

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: Ketahuilah! Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin.

Pembangunan infrastruktur tak seharusnya hanya dijadikan alat kampanye. Apalagi dijadikan ajang bagi kearogansian kelompok petahana. Karena sejatinya infrastruktur ada untuk kepentingan rakyat. Ini terwujud hanya jika sistem sebuah negara berbasis Islam. Yang mengedapankan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan eksklusifitas tertentu.

Umar bin Khattab pernah berkata bahwa jikalau ada kondisi jalan di daerah Irak yang rusak karena penanganan pembangunan yang tidak tepat kemudian ada seekor keledai yang terperosok ke dalamnya, maka ia (Umar) bertanggung jawab karenanya.

Hanya dengan penerapan syariah dalam bingkai khilafah yang mampu menjamin negara memenuhi kewajibannya dalam terpenuhinya kebutuhan rakyat. Bukan dijadikan ajang memamerkan hasil kebijakan dari pemerintahannya, sebab hal tersebut memanglah menjadi kewajibannya. Wallahu ‘alam bish showab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.