Lapas Sukamiskin; Sebuah Ironi Bui di Negeri Demokrasi

32

Oleh Ammylia Rostikasari, S.S. (Komunitas Penulis Bela Islam)

Bertambah lagi catatan hitam di negeri yang memuja demokrasi ini. Terungkapnya fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung, menyeruak di media. Bahkan melibatkan nama selebriti di dalamnya. Uang hingga mobil, itulah yang diberikan suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawangsa kepada Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Husen untuk bisa membeli hunian Lapas yang nyaman dengan segala kemewahannya.

Saat KPK menayangkannya dalam sebuah konferensi pers, di dalam Lapas Sukamiskin, bisa dilihat pendingin ruangan (AC), kamar mandi berserta toilet duduk, televisi, rak buku, dan lain-lain.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, untuk mendapatkan sel mewah ala Lapas Sukamiskin harganya terbilang fantasis. Bisa mencapai Rp 500 juta, itu belum termasuk jika sang napi ingin menambah fasilitas lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa para narapidana koruptor suka sekali dimanjakan dengan kemewahan(mliputan6.com, 24/7/2018).

Pandangan Islam

Islam merupakan agama sekaligus pandangan hidup yang paripurna. Adanya diturunkan sebagai pedoman hidup manusia agar senantiasa berjalan di dalam ketentuan syariat-Nya.

Adapun penyikapan Islam dalam meninjau keironian bui yang justru penuh kemewahan karena pesanan, dapat didudukkan dengan beberapa poin berikut ini.

Pertama, sistem sanksi di dalam Islam senantiasa bersandar kepada kitabullah (Al-Quran) dan Sunah Rasulullah saw. Berupa perbuatan, lisan juga ketetapan Muhammad saw. Jelas berbeda dengan yang hukum yang menjadi standar demokrasi di negeri ini. Hukum yang diadopsi dari KUHP juga KUHAP, peninggalan penjajah Belanda, tentu penuh dengan keterbatasan.

Kedua, sanksi dalam Islam berfungsi sebagai jawabir (penebus dosa) dan jawadzir (pembuat jera).

Berbeda dengan hukum di negeri ini yang tidak membuat kapok sang narapidana. Sudahlah bermaksiat dengan korupsi, ditambah lagi dengan menyuap petugas Lapas guna mendapatkan kelonggaran  berupa kemewahan.

Apalagi dominasi sanksi di negeri ini dilakukan dengan memasukkannya ke dalam bui. Sudah tidak efektif membuat jera, menguras pula kas negara untuk pembiayaannya.

Ketiga, Bentuk Hukuman dalam Islam
Jenis-jenis hukuman dalam Islam ada empat, yakni: (1) hudûd; (2) jinâyat; (3) ta‘zîr; (3) mukhâlafat.

Hudûd bermakna sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan (kadarnya) oleh syariat dan menjadi hak Allah. Di sebut hudûd karena umumnya mencegah pelakunya dari kemaksiatan serupa. Sebutan hudud dikhususkan bagi sanksi kejahatan yang di dalamnya terdapat hak Allah.

Hukuman ini berlaku untuk pelaku maksiat berupa zina (dirajam untuk yang sudah menikah atau dicambuk 100 kali untuk yang lajang), menuduh orang berzina/qodzaf (dicambuk 80 kaali), homo seksual, mencuri (potong tangan jika barang curian lebih dari ¼ dinar), minum khamr (cambuk 40 s.d. 80 kali), begal (dibunuh), pemberontak (diperangi secara edukatif agar mau kembali taat kepada negara).

Adapun Jinâyât adalah penganiayaan atau penyerangan atas badan yang mewajibkan adanya qishâsh (balasan setimpal) atau diyât (denda).

Qishâsh diberlakukan jika tindakan penganiayaan dilakukan dengan sengaja, sementara denda (diyât) diberlakukan jika penganiayaan dilakukan tidak dengan sengaja atau jika tindakan itu kemudian dimaafkan korban. Qishâsh ataupun diyât tidak diberlakukan jika korban membebaskan pelakunya dengan rela/tidak menuntutnya.

Adapun ta’zir secara syar‘î bermakna sanksi yang  dijatuhkan atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kafârat. Dalilnya adalah perbuatan Rasul saw.

Kasus ta‘zîr secara umum terbagi dalam hal pelanggaran terhadap kehormatan, pelanggaran terhadap kemuliaan, perbuatan yang merusak akal, pelanggaran terhadap harta, gangguan keamanan, subversi,  pelanggaran yang berhubungan dengan agama.

Sanksi ta‘zîr dapat berupa: (1) hukuman mati; (2) cambuk yang tidak boleh lebih dari 10 kali; (3) penjara; (4) pengasingan; (5) pemboikotan; (6) salib; (7) ganti rugi (ghuramah); (8) peyitaan  harta; (9) mengubah bentuk barang; (10) ancaman yang nyata; (11) nasihat dan peringatan; (12) pencabutan sebagain hak kekayaan (hurmân); (13) pencelaan (tawbîkh); (14) pewartaan (tasyhîr).

Sementara mukhalafat adalah pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan negara.  Syariat telah memberikan hak kepada Khalifah untuk memerintah dan melarang warganya, menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai kemaksiatan, serta menjatuhkan sanksi atas para pelanggarnya.

Keempat, sudah saatnya masyarakat negeri ini untuk kembali menghiraukan seruan Ilahi. Menerapkan syariat Ilahi secara kaffah dalam sebuah institusi yang telah berjaya selama lebih dari 13 abad lamanya. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah dan khulafaur rasyidin.

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”(T.Q.S. Al-Maidah, 5:50).

 Wallahu’alam bishowab

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.