Langkah Baru Penjualan Lpg 3 Kg

LPG 3kg Non Subsidi
LPG 3kg Non Subsidi

Oleh : Irianti Aminatun

Per 1 Juli 2018 PT Pertamina (persero) memastikan untuk menjual elpiji 3 kg versi non subsidi.  Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati,mengatakan “Per 1 Juli mulai dijual. Itu dijual saja karena demand-nya ada, tapi tidak subsidi” ( KOMPAS.com 22/6/2018). Dia menyebut, penjualan elpiji 3 kg ini nantinya akan sama dengan penjualan produk non subsidi lainnya, seperti LPG 12 kg, sehingga tidak ada wilayah khusus untuk pemasarannya. VP Corporate Communication Pertaminan Adiatma Sardjito mengatakan, harganya diperkirakan bisa lebih dari 35 ribu petabung.

Kreatifitas pemegang kebijakan di negeri ini dalam mengatur penjualan energi memang luar biasa. Banyak cara yang sudah dilakukan dalam mendistribusikan energi yang membuat masyarakat akhirnya pasrah bahwa energi –termasuk didalamnya LPG—bukan barang yang murah.

Salah Kelola

Pengelolaan energi di Indonesia menganut sistem ekonomi liberal yang meminimalisir peran negara dalam mengelola sumber daya alam. Kalaupun negara berperan, perannya sebagai pedagang yang berjualan pada rakyatnya.

Pengaturan masalah migas berangkat dari Undang-Undang no 22 tahun 2001 yang menggariskan pergantian peran negara oleh swasta. Sejak adanya UU ini seluruh kegiatan usaha migas baik hulu maupun hilir semata berdasarkan mekanisme pasar. Pertamina tidak lagi diberi hak monopoli sebagai pengelola migas negara. Pasar BBM dibuka untuk asing, kemudian akan menjadikan harga BBM sama dengan harga pasar.

Sumber migas yang melimpah tidak membuat rakyat sejahtera. Migas yang seharusnya menjadi sumber energi rakyat malah menjadi komoditas perdagangan. UU yang ada tidak untuk mengamankan energi rakyat, tapi dibuat sesuai dengan kepentingan asing. IMF sendiri mengakui hal tersebut “Pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen, mengatur UU yang ada, dalam kerangka yang lebih modern, melakukan restukturisasi dan reformasi di tubuh PERTAMINA, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional. Membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional (LOI IMF Januari 2000)

Dengan kebijakan seperti diatas akhirnya 85% lebih tambang migas dikuasai asing. Sementara lingkungan rusak, transfer teknologi tidak terjadi, hutang makin menumpuk dan rakyat semakin susah.

Kebijakan Islam dalam Mengelola SDA

Berbeda dengan sistem demokrasi yang melegalkan swasta dan asing menguasai sumber daya alam termasuk migas. Dalam pandangan Islam barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dimana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat. Migas bukanlah aset milik negara, bukan pula aset milik korporasi. Migas termasuk LPG di dalamnya, adalah sumber daya alam milik umat. Masyarakat berhak untuk menikmatinya sesuai ketentuan syariah, karena mereka adalah pemilik sah. Menghalangi masyarakat dalam menikmati barang miliknya adalah kedzaliman yang  akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Orang-orang (masyarakat) bersekutu dalam hal air, padang gembalaan dan api” (HR Abu ‘Ubaid).

Dengan memahami ketentuan syariat Islam terhadap status sumber daya alam dan bagaimana sistem pengelolaannya bisa didapat dua keuntungan sekaligus, yakni didapatnya sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara seperti pembanguna sekolah, pelayanan kesehatan, pembangunan infra struktur dan lain-lain. Dengan pemasukan yang besar dari sumber daya alam ini diharapkan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap hutang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan negara.

Penutup

Policy maker yaitu pemerintah dan DPR yang kapitalis dan liberalis saat ini merupakan hasil sistem demokrasi kapitalis. Sistem ini masih tegak juga karena political rakyat/umat masih mendukung baik secara sadar ataupun karena dibodohi oleh elit politik. Sudah saat nya umat ini dengan berbagai komponennya menyatukan hati, pikiran dan langkah untuk mengganti sistem tersebut dengan sistem yang sudah terbukti menjadikan kekayaan alam bisa dinikmati dan mensejahterakan seluruh rakyat baik muslim maupun non muslim, yaitu sistem pengelolaan sumber daya alam yang berbasis syariah yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam yaitu Daulah Khilafah Islam.

Allah SWT mengingatkan : “Hukum jahiliyahkah yang mereka kehendaki?. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah SWT bagi orang-orang yang yakin?” (TQS Al Maidah ayat 50). Wallahu a’lam bi showab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.