Kritik Terhadap Ide Pemberdayaan Perempuan Era 4.0

    151

    Oleh: Ashaima Va, Founder Lingkar Muslimah Shalihah

    Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa selalu jadi isu seksi untuk dibahas. Terlebih di era Revolusi Industri 4.0 seperti saat ini. Jelang 2030 partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi diharapkan bisa setara dengan kaum laki-laki, sehingga bisa menyumbang pendapatan negara. Tak pelak kesetaraan gender selalu jadi opini central yang acapkali disuntikkan barat pada negeri-negeri dunia ketiga.

    Revolusi Industri 4.0 merupakan era yang diwarnai oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence), era super komputer, rekayasa genetika, inovasi, dan perubahan cepat yang berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Gejala ini diantaranya ditandai dengan banyaknya sumber informasi melalui kanal media sosial, seperti  facebook, youtube, Instagram, dan sebagainya[1]. Dari sini diharapkan perempuan bisa berperan aktif mengambil bagian dalam perkembangan teknologi dan informasi untuk pembangunan ekonomi.

    Data terakhir per Februari 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ada sekitar 131,55 juta pekerja yang tersedia di pasar tenaga kerja dalam negeri. Berdasarkan perbandingan gender, tingkat partisipasi perempuan sekitar 55% atau lebih rendah dari laki-laki yaitu 83,1%. Khusus untuk pekerjaan di industri Science,  Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) tercatat hanya sekitar 30% pekerja perempuan[2].

    Setelah MDG’s (Millenium Development Goals) sudah kadaluarsa di akhir tahun 2015 dilanjutkan kembali dengan SDG’s (Sustainable Devolepment Goals), isu kesetaraan gender kembali menjadi salah satu dari 17 tujuan yang diratifikasi bersama negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015. Sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Dalam hal kesetaraan gender capaian yang diinginkan dalam SDG’s adalah Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan[3].

    Sebagai negara dunia ketiga, Indonesia pun ikut mengambil peran dalam program pemberdayaan ini. Diantaranya Indonesia berperan aktif dalam Kemitraan Strategis Millennium Chalenge Corporation (MCC) dengan Millenium Challenge Account Indonesia atau MCA-Indonesia sebagai pelaksana dari hibah compact yang diberikan MCC. MCC adalah lembaga inovatif dan independen Pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan membantu pengentasan kemiskinan secara global. Dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat pada 2004, MCC telah menyalurkan Hibah Compact senilai US$ 11,2 miliar bagi 27 negara yang berkomitmen pada tata pemerintahan yang baik (good governance), kebebasan ekonomi, dan investasi pada warga negaranya[4].

    Selain itu Indonesia juga aktif dalam lembaga internasional ICW (International Council of Women). Tanggal 13 September lalu ICW baru saja menghelat sidang ke-35 di Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut Presiden ICW Kim Jung Sook, menyatakan dalam tiga tahun terakhir, ICW bekerja keras untuk mengimplementasikan tema besar yang ditetapkan dalam Sidang Umum ke-34 ICW yang berlangsung di Turki yaitu mengubah masyarakat melalui pemberdayaan perempuan[5].

    Mewaspadai Arah Pemberdayaan Yang Keliru

    Sekilas tiap program pemberdayaan perempuan yang dibawa oleh barat begitu manis, peduli, dan menyolusi bagi pembangunan. Dengan prinsip kesetaraan, pemberdayaan perempuan membuka ruang bagi perempuan untuk berperan aktif secara ekonomi.  Menjadikan perempuan mandiri, tak bergantung pada laki-laki hingga menegasikan diskriminasi. Dan yang lebih penting lagi tidak menjadi beban negara. Maka perempuan harus didorong untuk terjun dalam berbagai bidang pekerjaan pada era RI 4.0 yang serba digital ini.

    Dari sini pertanyaan yang timbul adalah benarkah pemberdayaan perempuan peduli pada perempuan? Benarkah program ini peduli pada kemiskinan? Dan benarkah perempuan bekerja bisa mengentaskan kemiskinan?

    Dalam press release-nya yang berjudul Daya Saing Perempuan Di Era Revolusi Industri 4.0, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyatakan bahwa seorang perempuan berkualitas mampu menempatkan dirinya dalam peran yang sangat penting. Baik sebagai seorang ibu dalam mendidik generasi masa depan, maupun berperan di ranah publik termasuk di Era Revolusi Industri 4.0[6].

    Sungguh kontra produktif, perempuan diharapkan menjadi ibu bangsa yang mendidik generasi tapi pada saat yang bersamaan didorong untuk keluar rumah mengambil haknya untuk bekerja menyokong roda perekonomian. Sampai di sini bisa dipahami, ide pemberdayaan perempuan telah mengabaikan fitrah perempuan sebagai ibu. Alih-alih peduli, pemberdayaan perempuan bahkan tidak berempati pada kondisi perempuan.

    Dari sini terlihat jika pemikiran ini lahir dari sebuah asumsi bahwa persoalan yang kerap dihadapi perempuan muncul akibat adanya sistem kehidupan yang didasarkan pada paham patriarki. Paham patriarki mendudukkan posisi laki-laki lebih tinggi dan unggul dari perempuan. Perempuan tidak lebih dari warga kelas kedua, sehingga pemahaman ini cenderung menindas dan mengeksploitasi perempuan.  Asumsi mereka agar perempuan tidak lagi mengalami diskriminasi maka posisi mereka harus setara dengan laki-laki.

    Diantara fakta-fakta perlakuan diskriminasi terhadap perempuan mereka menisbahkan pada Islam sebagai penyebabnya. Islam dengan ajaran mulianya dituduh sebagai penyebab terjadinya diskiriminasi. Alhasil banyak hukum Islam yang digugat seperti hukum kebolehan poligami, keharusan  menutup aurat, peran perempuan sebagai ibu dan istri, dan  sebagainya. Semua hukum tersebut dianggap membatasi, menindas, dan mengekang kebebasan perempuan.

    Berdasar dari pemikiran ini mereka membuat asumsi kedua yaitu persoalan perempuan hanya bisa diselesaikan oleh perempuan. Oleh karena itu mereka akhirnya mendorong agar perempuan keluar rumah. Berkiprah di ranah publik, baik untuk bekerja atau menjadi pejabat. Semua itu mesti dilakukan agar mereka keluar dari persoalan diskriminasi.

    Pertanyaan berikutnya dari ide pemberdayaan perempuan pada era RI 4.0 ini adalah benarkah ide ini peduli pada kemiskinan. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan realita kekinian yang terjadi pada masyarakat. Kemiskinan terjadi tak hanya pada kaum perempuan, tapi juga dialami oleh laki-laki.

    Setiap usaha dari tiap lembaga perempuan untuk  mengentaskan kemiskinan dan kemitraan strategis yang terjalin bersama negara-negara Barat seakan hanya seujung kuku dari cengkeraman penguasaan perusahaan multi nasional asing atau Multi National Coorporation di Indonesia. Merekalah yang menjadi biang keladi kemiskinan masal di negeri ini. Kekayaan alam dirampok lalu bangsa ini dijadikan pangsa pasar. Rakyat Indonesia hanya berebut remah-remah dari kekayaan negeri dan pasar yang sudah dikuasai korporasi asing.

    Jika benar mereka peduli tak payah menggelontorkan dana untuk pemberdayaan perempuan, cukup dengan semua MNC tersebut angkat kaki dari negeri ini. Kembalikan pengelolaan SDA pada negara untuk hasilnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

    Lalu pertanyaan terakhir, benarkah program pemberdayaan bisa mengentaskan kemiskinan keluarga dan berdampak pada negara. Sayangnya akses pada tekhnologi di negeri ini tidak menjangkau rakyat secara keseluruhan. RI 4.0 memang akan membuka jalan bagi pasar yang lebih luas, tapi hanya bagi yang bisa mengakses. Bagi perempuan-perempuan miskin, tak akan berpengaruh banyak. Karena mereka akan terkendala akses dan modal. Maka memberdayakan perempuan dengan mengalihkannya dari kewajibannya sebagai  ummun wa Rabbatul bayt hanya akan berakhir pada kehancuran institusi keluarga. Keterpurukan ekonomi bukan karena rendahmya partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi tapi karena penerapan sistem Kapitalisme yang tidak populis dan hanya berpihak pada swasta asing.

    Pemberdayaan Perempuan Perspektif Islam

    Perempuan dengan kodratnya adalah sosok yang memiliki andil dalam kebangkitan. Islam sangat peduli pada kiprah perempuan karena dia juga manusia. Sama dengan laki-laki yang memiliki kewajiban untuk berjuang meninggikan kalimah-Nya. Pemberdayaan perempuan menurut perspektif Islam adalah upaya untuk mencerdaskan muslimah hingga mampu berperan untuk menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah. Baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Ke arah itulah aktivitas perempuan diarahkan.

    Pemberdayaan perempuan dalam Islam dimaksudkan untuk membentuk muslimah yang memahami perannya sebagai ummun wa rabbatul bayt atau  ibu dan pengatur rumah tangga sesuai dengan hukum syara’. Ia akan menjadi istri yang salihah bagi suaminya dan pendidik anak-anaknya. Pengabdian utama dan pertama bagi seorang perempuan adalah menjadi ibu dan pendidik generasi. Baik tidaknya generasi bergantung padanya.

    Peran ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Semenjak masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Dilanjutkan dengan masa pengasuhan dan pendidikan sampai anak bisa mandiri, yakni mampu mengurus diri sendiri dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Baik buruknya perilaku anak di masa dewasa ditentukan oleh  benar-salahnya pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, khususnya oleh seorang ibu.

    Selain peran domestik, perempuan juga memiliki hak untuk berperan di ranah publik. Peran di publik tetap harus terikat dengan hukum syara’. Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah. Baik dalam rangka mendukung pembangunan masyarakat, misalnya sebagai guru, dosen, dekan, rektor, manajer atau direktur perusahaan, pemilik supermarket, pengacara dan sebagainya. Saat bekerja dia tetap terikat dengan seperangkat aturan, misalnya menutup aurat, tidak berkhalwat, dan tidak melalaikan kewajibannya yang utama sebagai seorang ummun wa rabbatul bayt.

    Tugas pokok wanita untuk menjalankan peranannya sebagai ibu dari anak-anaknya dan sekaligus pengatur rumah tangganya tidak berarti membatasi aktivitasnya hanya pada tugas ini saja. Akan tetapi, dalam saat yang bersamaan Islam memberikan peran kepada wanita dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Islam membolehkan wanita bekerja di luar rumah. Sekali pun wanita boleh bekerja di luar rumah, dia harus memerhatikan bahwa aktivitasnya di luar rumah tidak melalaikan tugas pokoknya dan tetap ketika melakukan dia terikat dengan hukum-hukum tertentu. Hukum tersebut diantaranya, izin dari wali atau suami ketika hendak keluar rumah.

    Sehingga benarlah adanya bahwa seorang ibu akan menentukan kualitas generasi. Mengutip quote dari Koffie Anan, “If you educate a man, you educate a person. But if you educate a woman, you educate a nation.”

    Dengan seperangkat hak dan kewajiban yang terpikul di pundak perempuan, maka sudah menjadi kodrat perempuan untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya dan manajer bagi rumahnya. Pengentasan kemiskinan jangan dibebankan pada perempuan, berat, biarlah menjadi tugas negara yang memang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menyolusi kemiskinan dengan penerapan hukum syara’. Wallahu a’lam bish-showab.

    [1] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Daya Saing Perempuan Di Era Revolusi Industri 4.0”. Siaran Pers Nomor: B-049/Set/Rokum/MP. 1 April 2018.

    https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/1708/daya-saing-perempuan-di-era-revolusi-industri-4-0

    [2] Yasa, Agne. “Revolusi Industri 4.0: Peran Perempuan Disorot”. Bisnis.com, 22 Februari 2018

    https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20180222/12/742128/revolusi-industri-4.0-peran-perempuan-disorot

    [3] Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

    https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan

    [4] Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. “MCC Compact Merayakan Kemitraan AS-Indonesia untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan, & Layanan Pemerintah bagi Masyarakat Indonesia di NTB”.

    https://id.usembassy.gov/id/mcc-compact-merayakan-kemitraan-as-indonesia-untuk-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi-kesehatan-layanan-pemerintah-bagi-masyarakat-indonesia-di-ntb/

    [5] Arifa Rusqiyati, Eka. “Presiden ICW Perempuan Bisa Mengubah Masyarakat”. Antaranews, 13 September 2018.

    https://m.antaranews.com/berita/747879/presiden-icw-perempuan-bisa-mengubah-masyarakat

    [6] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Daya Saing Perempuan Di Era Revolusi Industri 4.0”. Siaran Pers Nomor: B-049/Set/Rokum/MP. 1 April 2018.

    https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/1708/daya-saing-perempuan-di-era-revolusi-industri-4-0

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.