Korupsi Menggurita  Mempertanyakan Sikap Pancasilais Penguasa

64

Oleh: Arsanti Rachmayanti (Pemerhati Sosial)

Korupsi semakin menggurita di negeri ini, sejak KPK didirikan 2003 jumlah pasiennya semakin meningkat. Bukannya membuat jera justru semakin banyak yang tertangkap mulai. Sepanjang 2017-2018 telah banyak pejabat public yang terjaring operasi OTT oleh KPK. Yang terbaru adalah tertangkap tangannya ketua partai dalam kasus dugaan jual beli jabatan di salah satu Kementerian, bukannya membuat pelajaran bagi yang lain seminggu kemudian direktur salah satu BUMN juga tertangkap tangan karena kasus kasus suap menyuap.

Jikalau ditelisik lebih dalam pelaku korupsi lebih didominasi dari pengurus partai yang juga sebagai pejabat negara. Mengapa hal ini dapat terjadi?

Hal ini dikarenakan berkuasa di sistem demokrasi saat ini memerlukan biaya besar. Biaya logistik kampenye seperti baju kaos, spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media masa dan lain lain semuanya butuh biaya. Transportasi untuk kampanye, biaya pengumpulan massa, membantu perbaikan sarana dan bantuan sosial lainnya, biaya saksi disetiap TPS, Semuanya butuh biaya besar yang berkisar 1 milyar bahkan lebih.

Demi mendapatkan kursi kekuasaan, mereka harus rela mengeluarkan biaya milyaran bahkan triliunan rupiah. Maka wajar saja ketika mereka menjabat dana yang sudah di keluarkan mengharapkan pengembaliannya agar bisa dijadikan modal lagi dalam pencalonan selanjutnya mengambil jalan pintas dengan mencari celah dengan korupsi. Dalam demokrasi semakin banyak partai mendapatkan kursi di DPR maka semakin besar kesempatan untuk menguasai pemerintahan, inilah yang diinginkan oleh mereka yang memiliki keinginanuntuk berkuasa. Maka tidak heran, tidak cukup satu periode bahkan tidak sedikit yang mencalonkan untuk dua periode.Begitulah demokrasi

Jadi, telah jelas untuk berharap lahirnya figur yang amanah, bersih dan jujur jauh dari kenyataan.  Walaupun begitu masyarakat masih menantikan upaya dari sistem demokrasi ini untuk menyelesaikan salah satu permasalah besar di negri ini, padahal sistem demokrasi ini dalam penerapannya belum ada satu pun negara yang sukses mensejahtrakan rakyatnya secara merata, sebab sistem ini dibangun berdasarkan sekularisme atau jalan tengah yang pasti tak menginginkan sistem ini diatur oleh ajaran agama, akan selalu ada jalan kompromi terkait aturan Allah. Aturan Allah dipaksa untuk menyesuaikan dengan system rusak Kapitaisme demokrasi. Walhasil, halal dan haram tak dikenal dalam sistem ini. Lantas bagaimana mungkin sistem ini bisa menyelesaikan problem korupsi. Sebab korupsi terjadi karena kurangnya keimanan ditambah dengan hukum yang tak membuat efek jera bagi yang lain.

Korupsi Pandangan Islam

Dalam Islam, korupsi dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Hanya saja tidak termasuk kategori mencuri jadi tangan pelakunya tidak harus dipotong karena bukan kategori hudud. Akan tetapi, masuk dalam kategori penyalahgunakan jabatan atau wewenang yang dianggap pengkhianat maka sanksinya adalah ta’zir yang sanksinya itu diserahkan pada ijtihad hakim, sanksinya bisa berbentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati.

Aturan dalam Islam mempunyai cara dalam rangka mencegah aparatur negara melakukan korupsi. Pertama, negara akan memberikan gaji yang memadai agar mencukupi kebutuhan primer, sekunder dan tersier mereka. Rasulullah SAW., dalam hadits riwayat Abu Daud bersabda “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah akan disediakan ruamh, jika belum beristri hendaklah menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan atau kendaraan hendaknya diberi. Dan barangsiapa mengambil selainnya, itulah kecurangan.

Kedua, dalam pengangkatan aparatur negara negara menetapkan syarat adil, takwa dan amanah, keteladanan selain dari profesionalitas.  Seperti yang dicontohkan dari Khalifah Umar bin Abdul Azis yang menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyatnya demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak,

Ketiga, negara melakukan kebijakan perhitungan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat, dan jika ada selisih yang patut di curigai maka negaramengambilnya. Ini pernah di contohkan pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab.

Keempat, negara menetapkan hukuman yang keras, memberikan efek jera bagi pelaku dan juga sebagai pencegah agar tak ada yang melakukannya maka pelaksanaan hukuman disaksikan oleh khalayak ramai.

Kira-kira seperti itulah cara yang ditempuh dengan sistem Islam yang memberikan memberikan jalan yang manusiawi dalam memberantas korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, amanah, dan tidak menelantarkan rakyatnya seperti yang saat ini dipertontonkan oleh penguasa dalam rezim saat ini. Wallahualam bishowab[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.