Kisruh Freeport dan Solusi Alternatifnya

95

Kisruh Freeport dan Solusi AlternatifnyaOleh : Ummu Hanif (Gresik)

Kasus Freeport kembali menjadi sorotan. Isu telah terbelinya 51% saham freeport menuai pro dan kontra baik di media sosial bahkan dunia nyata. Sebagaimana yang kita ketahui, kontrak PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua, akan berakhir pada 2021. Pemerintah sudah menjanjikan perpanjangan izin operasi hingga 2031 dan dapat diperpanjang lagi sampai 2041 jika Freeport memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah.  Perpanjangan akan diberikan jika Freeport mendivestasikan 51% saham ke pemerintah, membangun smelter di dalam negeri untuk memurnikan seluruh hasil produksinya, dan meningkatkan penerimaan untuk negara.

Banyak pihak yang mempertanyakan, mengapa kontrak Freeport harus diperpanjang lagi, kenapa tidak dibiarkan selesai di 2021 saja lalu Tambang Grasberg diserahkan ke pemerintah?

Menanggapi hal ini, beberapa tokoh melihat ada yang tidak tepat dengan langkah yang diambil pemerintah jokowi. Sebut saja Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa jika pemerintah mengakuisisi saham PT Freeport sebesar 51 persen bisa jadi bermasalah. “Kontrak Karya Freeport berakhir 2021 (tiga tahun lagi) dan otomatis 100 persen Freeport kembali ke pangkuan NKRI. Tanpa biaya. Sekarang, seolah Pemerintah akuisisi 51 persen saham dan perpanjang kontrak karya sampai 2041 (23 tahun lagi) dengan biaya Rp 53 Triliun. Apa yang salah?” ungkap Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, di akun Twitter pribadi miliknya (Voa-islam.com, 15/7/2018).

Sementara itu, jika kita melihat fakta, angka 51% itu juga belum menjadi kepastian. Transaksi ini masih jauh dari tuntas. Kepada media asing seperti Bloomberg dan lainnya, pihak FCX (Freeport-McMoRan Inc ) dan Rio Tinto menyebut, masih ada isu-isu besar yang belum disepakati.

Dalam berita Bloomberg, Rio secara resmi menyatakan “Given the terms that remain to be agreed, there is no certainty that a transaction will be completed”. Jadi, masih belum ada kepastian bahwa transaksinya akan tuntas.

Menurut Freeport dalam berita Bloomberg, isu besar itu adalah: (a) hak jangka panjang FCX di FI hingga tahun 2041, (b) butir-butir yang menjamin FCX tetap memegang kontrol operasional atas FI, meskipun tidak menjadi pemegang saham mayoritas, dan (c) kesepakatan tentang isu lingkungan hidup, termasuk tentang limbah tailing.

Rio Tinto terlibat dalam negosiasi karena dia ber-joint venture dengan FCX, di mana hingga 2021 dia berhak atas 40% dari produksi di atas level tertentu dan 40% dari semua produksi sejak 2022. Gampangnya, meskipun FCX pemilik mayoritas FI, tapi 40% produksinya sudah di-ijon-kan ke Rio Tinto. Jadi selain saham FCX di FI, Indonesia juga harus membeli hak ijon ini.

Islam merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam. Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, setiap Muslim, termasuk para penguasanya, wajib terikat dengan seluruh aturan syariah Islam. Karena itu semua perkara dan persoalan kehidupan, termasuk masalah pengelolaan sumberdaya alam, harus dikembalikan pada al-Quran dan as-Sunnah.

Dengan demikian, untuk mengakhiri kisruh pengelolaan sumberdaya alam, termasuk kasus Freeport, sebagaimana yang terjadi saat ini, mau tak mau kita harus kembali pada ketentuan syariah Islam. Syariah yang diterapkan dalam skala individu, masyarakat dan juga negara.WalLâhu a’lam. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.