Khilafah Pasti Akan Tegak, Walaupun Rezim Diktator Menghalanginya

272

Oleh : Achmad Fathoni (Direktur el-Harokah Research Center)

     Persidangan gugatan Ormas HTI terhadap Pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, sudah berlangsung ke sekian kalinya. Semakin hari persidangan digelar, para saksi ahli dihadirkan, bukti-bukti dihadapkan di meja persidangan, maka publik semakin mengetahui mana pihak yang benar dan mana pihak yang bermasalah. Dari awal memang publik dapat mengetahui bahwa rezim saat ini sangat gegabah dan sangat tendensius dalam menangani pencabutan Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu bermula saat rezim menuduh ada kelompok yang hendak menegakkan syari’ah dan khilafah. Akhirnya terjadi perdebatan intelektual secara terbuka tentang gagasan khilafah baik oleh cendekiawan, ulama’, politisi, birokrat, bahkan masyarakat umum pun tak terhindarkan di seantero negeri ini.

     Tentu hal itu bukan hal yang kebetulan, namun karena selama kurun waktu dua sampai tiga dekade terakhir memang ide khilafah senantiasa didakwahkan oleh Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di negeri ini. Bahkan setiap event yang digelar oleh HTI ini senantiasa mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat, bahkan pernah dihadiri sampai ratusan ribu peserta. Namun bukannya menyambut positif, rezim ini malah menuduh kelompok yang menyuarakan ide khilafah justru dikaitkan dengan tuduhan teroris. Tentu saja tuduhan itu tidak mempan, karena kelompok penyeru khilafah itu merupakan murni gerakan pemikiran tanpa kekerasan, apalagi mengangkat senjata, jelas tidak.

     Tidak sampai di situ, rezim ini malah menuduh HTI dengan tuduhan radikal dan intoleran. Namun karena HTI murni hanya menyampaikan ajaran Islam, yang di dalamnya termasuk dalam bahasan siyasah syar’iyah yaitu tentang khilafah. Maka justru umat Islam secara umum membantah tuduhan rezim yang tanpa dasar itu. Karena menuduh khilafah sebagai ajaran yang intoleran dan radikal, itu sama saja melecehkan ajaran Islam. Akhirnya rezim kalap dan emosional, sehingga muncullah tuduhan berikutnya yaitu HTI anti Pancasila. Lagi-lagi tuduhan gegabah dari rezim ini ditolak keras oleh masyarakat dari semua kalangan, karena secara faktual gerakan khilafah itu tidak ada yang bertentangan secara diametral dengan sila-sila dari Pancasila tersebut. Maka rezim memakai jurus pamungkas dengan menerbitkan Perppu Ormas nomor 2 tahun 2017, sebagai dasar mencabut secara sepihak legalitas Ormas HTI tanpa melalui proses pengadilan.

     Tentu saja sikap arogan rezim ini mendapatkan penentangan hebat dari sebagian besar Ormas Islam, para pakar hukum tata negara, bahkan tiga partai politik di parlemen menolak tegas tanpa syarat atas pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-undang Ormas yang baru. Bukan hanya itu, justru pasca pencabutan legalitas Ormas HTI, seruang penegakan khilafah semakin nyaring disuarakan oleh umat Islam, termasuk dari ulama’ dan tokoh Islam dari luar HTI secara masih baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Fragmen pertarungan antara Ormas HTI dan rezim ini, akhirnya harus dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut kuasa hukum HTI, Prof Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa jika pemerintah sebagai pihak tergugat sebaiknya meminta maaf sekaligus merehabilitasi dan menghidupkan kembali HTI. Pasalnya, selama sidang gugatan HTI terhadap Kementerian Hukum dan HAM atas pencabutan status badan hukum di PTUN, tergugat tidak dapat membuktikan HTI adalah organisasi anti-Pancasila. Dengan dasar itu, tentu saja pihak pemerintah pada posisi yang sangat lemah karena tidak bisa membuktikan tuduhan anti-Pancasila terhadap HTI dan diduga kuat pemerintah kalah dalam gugatan HTI tersebut.

     Memang yang sangat krusial dalam setiap persidangan di PTUN tersebut adalah tentang ide khilafah. Namun demikian setiap saksi ahli dari pihak penggugat senantiasa menunjukkan bahwa khilafah adalah bagian ajaran Islam yang tidak membahayakan negara Indonesia. Bahkan menurut saksi ahli, Dr. Daud Rasyid, Lc. MA, menyatakan bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hanya menyampaikan apa yang menjadi ajaran Islam, yang dilupakan oleh kaum Muslim. Sebagai bagian dari ajaran Islam, Khilafah jelas bukan merupakan ancaman bagi Indonesia. Justru, Khilafah ingin menjaga dan menyelamatkan negeri Muslim terbesar ini, agar terbebas dari segala bentuk penjajahan yang hingga kini masih menderanya (disampaikan di persidangan PTUN, Jakarta Timur, tanggal 08 Februari 2018).

     Pendapat itu diperkuat oleh Prof. Dr. John Suteki, SH., MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, beliau menyatakan bahwa mengajarkan Khilafah bukanlah perbuatan yang melanggar hukum. Karena Khilafah itu sebagian ajaran Islam. Indonesia telah memproklamirkan sebagai negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia) yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya negara hukum kita bukan negara sekuler tapi negara hukum transendental. Maka sebagai konsekuensinya mengajarkan ajaran agama termasuk Khilafah bukanlah bertentangan dengan hukum. Persoalan pemerintahan itu belum bisa dijalankan di NKRI itu perkara lain. Pendapat lain yang menguatkan adalah dari Prof Yusril Ihza Mahendra, “Khilafah itu sesuatu yang ada di dalam al-qur’an, sesuatu yang ada di dalah hadist, kalau itu dilarang berarti melarang sesuatu yang ada dalam ajaran Islam, gak berani itu mereka melarang ajaran Khilafah, karena itu pembahasan sesuatu yang normatif gak perlu dilarang, biarkan saja”.

     Oleh karena itu, dari tinjauan hukum formal yang berlaku di negeri ini, HTI jelas punya hak untuk mendakwahkan ajaran Islam, termasuk mendakwahkan ide Khilafah. Tidak ada satupun pihak yang boleh melarang HTI mendakwahkan Khilafah yang memang bagian dari ajaran Islam, termasuk rezim saat ini. Apalagi jika didasarkan kepada sumber pokok ajaran Islam yaitu al-Qur’an, jelas Allah SWT telah mewajibkan umat Islam mendakwahkan Islam, sebagaimana telah difirmankan-Nya, “(Dan) Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran : 104).

     Selain itu, HTI juga punya hak untuk melakukan kritik yang membangun terhadap pemegang kebijakan di negeri ini. Karena memberikan masukan, kritik, saran baik lisan maupun tulisan yang konstruktif terhadap setiap kebijakan negara, itu merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang yang berlaku di negeri ini. Apalagi selama ini HTI dalam menyampaikan kritiknya senantiasa disampaikan dengan cara yang baik, menjaga ketertiban, keamanan, dan damai serta menjauhkan sikap anarkis. Bahkan HTI pernah mendapat penghargaan dari Polda Metro Jaya dan Poresta Malang sebagai organisasi yang paling tertib dalam setiap aksi unjuk rasa. Tidak ada satupun aktifitasnya melanggar peraturan yang berlaku di negeri ini.

     Dengan demikian, patutlah kiranya seluruh elemen bangsa ini agar bersikap adil terhadap Ormas HTI. Tidak boleh ada satu pihak pun yang bertindak zalim terhadap pihak lain. Karena negara ini adalah negara hukum, bukan milik golongan, dan juga bukan milik perorangan. Oleh karenanya, Hakim PTUN harus bersikap adil dalam memutuskan perkara. Jika memang gugatan HTI kuat secara hukum, maka hakim harus mengabulkan gugatan HTI terhadap pemerintah, dengan memulihkan kembali legalitas Ormas HTI dalam aktifitas dakwahnya di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.